Terkini
Artikel dan ulasan politik

DPR DAN PARTAI

Jembatan Bidan Dona Pasaman Ditargetkan Dibangun Desember

Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade menyebut Jembatan Bidan Dona di Pasaman sudah masuk tahap tender dan ditargetkan mulai dibangun pada Desember 2026, tetapi akses jalan menuju jembatan masih menunggu kelengkapan administrasi daerah.

Oleh 05 NOV 2026 2 menit baca
Ilustrasi jembatan penghubung di atas sungai di daerah pedesaan

Jembatan yang namanya lahir dari perjuangan seorang bidan di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, kembali masuk babak baru. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyebut proyek Jembatan Bidan Dona sudah memasuki proses tender dan ditargetkan mulai dibangun pada Desember 2026.

Kepastian itu, menurut Andre, disampaikan setelah ia berkoordinasi dengan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo di Jakarta, Rabu, 4 November 2026. Jembatan tersebut menghubungkan Jorong Lanai Hilir dengan Jorong Batang Kundur, Nagari Cubadak Barat, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman.

Fakta yang Terkonfirmasi dan Janji yang Masih Harus Diuji

Yang dapat dicatat sebagai fakta latar adalah kisah yang membuat jembatan ini dikenal publik: pada Agustus 2025, video bidan Dona Lubis yang menyeberangi sungai demi melayani pasien menjadi viral, karena jembatan penghubung di lokasi itu putus dan mobilitas warga terganggu. Laporan pada Januari 2026 juga sudah mencatat lokasi dan kendala yang sama.

Namun, pernyataan “sudah tender” dan “target Desember 2026” adalah klaim dan target dari Andre Rosiade setelah koordinasi dengan Menteri PU, bukan bukti bahwa pembangunan fisik telah dimulai atau akan selesai pada bulan tersebut. Hal yang sama berlaku untuk akses jalan menuju jembatan: Andre menyebut persyaratan administratif di tingkat kabupaten masih harus dilengkapi, dan akses jalan itu direncanakan untuk diperjuangkan melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) 2027. Itu adalah rencana pengusulan, bukan persetujuan anggaran yang sudah final.

Mengapa Target Desember Harus Dibaca Hati-hati

Ada alasan kuat untuk tidak sekadar mengulang target itu sebagai kepastian. Pada Januari 2026, Andre sendiri menjelaskan bahwa pembangunan jembatan dan jalan penghubung itu tertahan oleh persyaratan administrasi dan perizinan di tingkat daerah, termasuk dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), kesiapan lahan, dan izin pinjam pakai kawasan hutan lindung. Proyek ini bahkan pernah ditargetkan rampung pada Desember 2025, tetapi tidak dapat dimulai karena kewajiban administrasi Pemerintah Kabupaten Pasaman belum selesai.

Karena itu, ukuran keberhasilan kali ini bukan pengumuman target, melainkan tonggak yang bisa diverifikasi: apakah tender benar-benar selesai dan berkontrak, apakah pembangunan fisik benar-benar dimulai pada Desember 2026, dan apakah dokumen akses jalan benar-benar lengkap sehingga bisa diajukan lewat IJD 2027. Jika tiga hal itu tidak terpenuhi, target Desember hanya akan menjadi pengulangan janji dari tahun sebelumnya — dan warga Lanai serta Batang Kundur yang kembali menunggu.

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Ilustrasi desakan transparansi dalam pengusutan dugaan penyadapan Presiden
DPR dan Partai

Gerindra Desak Bareskrim Bongkar Pemberi Perintah Sadap

Gerindra meminta Bareskrim tidak berhenti pada tiga tersangka penyadapan Presiden, melainkan mengungkap pemberi perintah, penyandang dana, dan motifnya secara transparan. Tuntutan itu kini menjadi ujian terukur bagi penyidikan: bukan sekadar janji transparansi, melainkan jawaban atas rantai perintah yang belum diumumkan penyidik.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik