Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengaku namanya masuk dalam daftar pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan ilegal dalam kasus yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Pengakuan itu disampaikan Said saat menghadiri deklarasi ikrar Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSPPB) bertema "Jaga Persatuan Indonesia dan Jaga Presiden Prabowo Subianto" di Jakarta, Sabtu (7/11/2026).
"Pertama, saya disadap menurut informasi dari media yang saya baca, tapi itu kan harus klarifikasi. Saya nomor 42, kan? Nomor 42, saya disadap. Apa sikap saya? Biasa-biasa saja. Itu risiko perjuangan para aktivis," ujar Said, seperti dikutip CNN Indonesia dan Detikcom.
Said bukan tokoh pinggiran dalam pusaran ini. Ia Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Presiden Partai Buruh, dan sejak 8 Juni 2026 menjabat Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh. Artinya, jika benar disadap, sasaran dugaan penyadapan itu mencakup seorang pejabat yang berada di dalam lingkaran Istana sendiri.
Kasus ini ditangani Bareskrim Polri. Pada 3 November 2026, Bareskrim menetapkan tiga orang sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal, akses tanpa hak terhadap sistem elektronik, dan penghapusan data elektronik, dengan inisial LSP, ASN, dan EH — yang oleh pemberitaan diidentifikasi sebagai Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Eko Hadi Santoso. Dugaan perbuatan itu disebut berlangsung pada 2025 hingga 2026, dengan sasaran diduga mencakup Presiden Prabowo Subianto serta pejabat negara, tokoh politik, media, ormas, LSM, dan pengusaha. Status tersangka bukan putusan bersalah; asas praduga tak bersalah tetap berlaku, dan motif maupun pihak pemberi perintah belum ditetapkan penyidik.
Yang Dikatakan Said, dan Yang Masih Harus Diklarifikasi
Perlu dicatat persis seperti yang Said katakan sendiri: sumbernya adalah "informasi dari media yang saya baca" — dan ia menegaskan hal itu "harus klarifikasi". Angka 42 adalah klaim Said berdasarkan pemberitaan, bukan hasil verifikasi penyidik. Bareskrim Polri hingga kini belum mengumumkan secara resmi identitas para korban satu per satu, dan daftar 43 nama yang beredar di media sosial sejak 4 November 2026 belum terkonfirmasi sebagai daftar resmi. Versi-versi daftar yang beredar pun tidak seragam: satu versi menempatkan "S. Iqbal" di nomor 42, versi lain menempatkannya di nomor 41. Karena itu, nomor 42 dalam artikel ini ditulis sebagai pengakuan Said, bukan sebagai fakta yang sudah terbukti.
Sikap Said: Serahkan ke Mekanisme Hukum
Yang membedakan pernyataan Said dari reaksi-reaksi lain yang memanas adalah sikapnya. Ia meminta Polri tetap solid mengusut kasus ini, meminta masyarakat mengedepankan asas praduga tak bersalah, tidak mudah percaya hoaks, dan memberi kesempatan kepada Mabes Polri untuk bekerja. "Nah, kalau terhadap presiden, serahkan pada mekanisme hukum. Kita harus ada azas praduga tak bersalah. Jangan diadu domba dengan hoax-hoax yang berkembang," ujarnya, seperti dikutip Detikcom.
Sebagai tokoh buruh yang kerap berseberangan dengan pemerintah dalam isu ketenagakerjaan, sikap menahan diri itu sekaligus menjadi pesan politik: perkara penyadapan terhadap Presiden tidak boleh berubah menjadi ajang saling tuduh di luar hukum.
Dua Nomor, Satu Masalah yang Sama
Dalam hari yang sama, dua tokoh publik menyebut dua nomor berbeda dari daftar yang sama: Erick Thohir mengaku mendengar dirinya nomor 36, Said Iqbal mengaku membaca dirinya nomor 42. Keduanya sama-sama bersandar pada daftar yang belum terverifikasi. Pola ini menunjukkan masalah yang lebih besar daripada soal nomor: kekosongan informasi resmi. Selama Bareskrim tidak mempublikasikan status korban yang terverifikasi, ruang itu diisi oleh pengakuan demi pengakuan — dan setiap pengakuan baru justru menambah daftar pertanyaan, bukan jawaban. Yang dibutuhkan publik sekarang adalah keterangan resmi yang dapat diuji: siapa saja yang terbukti disadap, berdasarkan bukti penyidikan, serta kapan RUU Penyadapan yang didorong DPR dan didukung Wamen HAM itu benar-benar dibahas. Sampai titik itu tiba, setiap nomor yang beredar — termasuk 36 dan 42 — harus dibaca sebagai klaim, bukan fakta.
Daftar sumber: CNN Indonesia — “Said Iqbal Mengaku Jadi Korban Sadap Listyo dkk: Saya Nomor 42”, 7 November 2026 (https://www.cnnindonesia.com/nasional/20261107195142-20-1424502/said-iqbal-mengaku-jadi-korban-sadap-listyo-dkk-saya-nomor-42) (artikel CNN tidak dapat dibuka langsung); Detikcom, dikutip lensahukum.co.id — “Said Iqbal Minta Polri Tetap Solid Usut Kasus Penyadapan”, 7 November 2026 (https://lensahukum.co.id/said-iqbal-polri-kasus-penyadapan)