Terkini
Artikel dan ulasan politik

HUKUM DAN DEMOKRASI

Polri Larang Vape, IYCTC: Sikap Tegas Lawan Tembakau

Kapolri melarang seluruh personel Polri memakai vape lewat SE/9/X/2026 karena perangkat itu disalahgunakan untuk narkotika cair. IYCTC memuji sikap tegas itu.

Oleh 10 NOV 2026 6 menit baca
Ilustrasi topi dan lencana polisi dengan perangkat vape yang dilarang

IYCTC, organisasi advokasi pengendalian tembakau, menilai larangan penggunaan vape bagi personel Polri sebagai sikap tegas menghadapi ancaman tembakau. Penilaian itu disampaikan menyusul terbitnya Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang Larangan Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) di Lingkungan Polri pada 30 Oktober 2026, demikian laporan Antara pada Selasa (10/11) malam.

Surat edaran tersebut melarang seluruh Pegawai Negeri pada Polri (PNPP) — personel maupun pegawai negeri sipil Polri — menggunakan vape, baik di lingkungan kerja maupun di luar kedinasan. Larangan berlaku di seluruh tingkatan, dari Mabes Polri hingga Polsek. Tamu dan pengunjung yang berada di lingkungan kerja Polri pun wajib mematikan dan menyimpan perangkat vape mereka.

Alasan Kapolri: Vape Jadi Pintu Narkotika Cair

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan perangkat vape telah menjadi pintu masuk peredaran narkotika cair. Cairan vape yang mengandung narkotika, kata dia, secara kasatmata sulit dibedakan dari cairan biasa — bahkan oleh BNN dan Polri sekalipun. Salah satu zat yang disorot adalah etomidate, yang telah diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan II berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025.

Suyudi menyampaikan hal itu dalam konferensi pers pengungkapan 1,16 ton narkoba cair di Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara, pada 23 Oktober 2026. Mantan Kepala BNN itu mengatakan sudah sejak rapat dengar pendapat di DPR pada Mei lalu ia merekomendasikan pelarangan total vape, dan ia juga mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram atas rokok elektrik. Pada 13 Oktober 2026, Suyudi bahkan mengunjungi kantor MUI Pusat untuk menyampaikan permintaan fatwa tersebut.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menjelaskan surat edaran itu merupakan langkah proaktif merespons perubahan modus peredaran narkotika: perangkat vape berpotensi dimanfaatkan untuk menyamarkan narkotika dalam bentuk cair, dan cairannya tidak selalu dapat dibedakan dari cairan biasa secara kasatmata.

Sanksi: Disiplin, Etik, hingga Pidana

Pelanggaran atas surat edaran itu dapat berujung sanksi disiplin hingga penegakan Kode Etik Profesi Polri, merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 dan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022. Apabila cairan vape yang digunakan terbukti mengandung narkotika, personel yang bersangkutan dapat diproses pidana. Sejumlah Polda telah menegaskan penindakan oleh Propam dan tes urine acak berkala bagi personelnya.

Masyarakat yang menemukan anggota Polri masih menggunakan vape dapat melaporkannya melalui kanal pengaduan Propam, sementara layanan darurat 110 tersedia 24 jam dan bebas pulsa untuk laporan kepada kepolisian.

Dukungan DPR dan IPW: Jangan Berhenti di Polri

Dukungan datang dari Komisi III DPR. Anggota Komisi III Adang Daradjatun menilai kebijakan itu sebagai langkah preventif sekaligus keteladanan aparat penegak hukum. “Polri telah menunjukkan langkah tegas dalam upaya pencegahan. Sebagai institusi penegak hukum, Polri perlu memberikan contoh kepada masyarakat bahwa pencegahan narkotika harus dimulai dari kedisiplinan dan keteladanan di lingkungan sendiri,” ujar Adang, legislator Fraksi PKS, dalam keterangan tertulis yang diterima DPR pada 2 November 2026.

Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni juga mendukung larangan itu dan berharap MUI segera mengeluarkan fatwa tentang rokok elektrik, agar menjadi acuan bagi institusi lain sembari menunggu regulasi resmi pemerintah.

Dari luar parlemen, Indonesia Police Watch (IPW) menilai kebijakan Kapolri sebagai langkah penting dan mendesak Presiden Prabowo Subianto menerbitkan regulasi — misalnya peraturan presiden — yang melarang vape di instansi pemerintah, sebelum larangan itu dituangkan dalam undang-undang. “Saya berharap Presiden dapat membuat regulasi terkait larangan tersebut sebelum adanya undang-undang, misalnya melalui Peraturan Presiden (Perpres),” kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, Selasa (3/11/2026).

Dukungan juga datang dari kalangan keagamaan. Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan hukum penggunaan vape sebagai haram, sementara MUI Jawa Timur menerbitkan Fatwa Nomor 1 Tahun 2026 pada 1 Juli 2026 yang mengharamkan penyalahgunaan vape sebagai sarana konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif terlarang, serta penggunaannya oleh kelompok rentan dan di ruang publik. Fatwa itu tidak mengharamkan perangkat vape secara umum — yang diharamkan adalah penyalahgunaannya. MUI Pusat sendiri hingga kini belum mengeluarkan keputusan final soal fatwa vape.

Analisis: Keteladanan yang Diuji Penegakan

Larangan ini penting, tetapi batasnya jelas: surat edaran Kapolri hanya mengikat internal Polri. Ia tidak melarang penjualan vape kepada masyarakat. Untuk itu diperlukan regulasi yang lebih tinggi — undang-undang atau peraturan presiden — seperti yang didesak IPW dan diharapkan Komisi III DPR.

Di sinilah letak ujian sesungguhnya. Keteladanan hanya bermakna bila penegakannya konsisten: tanpa pengecualian bagi perwira senior, tanpa toleransi di lingkungan kerja, dan dengan tindak lanjut nyata atas laporan masyarakat. Bila surat edaran ini hanya berhenti sebagai imbauan, pesan yang sampai ke publik justru sebaliknya — bahwa aturan dibuat untuk dilanggar.

Ada pula kontinuitas yang patut dicatat. Suyudi membawa agenda ini sejak memimpin BNN: pada Mei lalu ia sudah merekomendasikan pelarangan total vape di hadapan DPR. Kini, sebagai Kapolri, ia memulai dari rumah sendiri. Langkah berikutnya — apakah Istana menjawab desakan Perpres, dan apakah institusi lain mengikuti — akan menentukan apakah larangan internal Polri ini menjadi awal kebijakan nasional atau sekadar ketegasan sektoral.

Bagi pembaca, yang berubah hari ini bukan status hukum vape di pasaran — produk itu tetap beredar. Yang berubah adalah standar bagi aparat: polisi yang masih mengepulkan vape kini melanggar aturan institusinya sendiri, dan masyarakat punya saluran resmi untuk melaporkannya.

Daftar sumber: 1. Antara, “IYCTC: Larangan Vape bagi Polri Sikap Tegas Hadapi Ancaman Tembakau”, 10 November 2026 — https://www.antaranews.com/berita/5845027/iyctc-larangan-vape-bagi-polri-sikap-tegas-hadapi-ancaman-tembakau (halaman Antara tidak dapat dibuka langsung; penilaian IYCTC dikutip dari judul laporan Antara, tanpa mengarang kutipan atau nama juru bicara; seluruh fakta substansi kebijakan diverifikasi melalui sumber-sumber berikut) 2. JDIH Setjen DPR RI, “Adang Dukung Larangan Vape bagi Personel Polri, Langkah Preventif Penyalahgunaan Narkotika” — https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/70366/t/Adang+Dukung+Larangan+Vape+bagi+Personel+Polri%2C+Langkah+Preventif+Penyalahgunaan+Narkotika 3. Tribratanews Polda Kepri, “Polri Larang Penggunaan Vape bagi Personel, Polda Kepri Tekankan Disiplin dan Profesionalisme” — http://tribratanews.kepri.polri.go.id/polri-larang-penggunaan-vape-bagi-personel-polda-kepri-tekankan-disiplin-dan-profesionalisme/ 4. Astakom, “DPR Dukung Polri Larang Penggunaan Vape di Internal, MUI Didorong Keluarkan Fatwa”, 2 November 2026 — https://astakom.com/2026/11/02/dpr-dukung-polri-larang-penggunaan-vape-di-internal-mui-didorong-keluarkan-fatwa 5. Hallonews, “IPW Dukung Larangan Vape, Sugeng Teguh Santoso Dorong Presiden Terbitkan Perpres”, 3 November 2026 — https://hallonews.id/ipw-dukung-larangan-vape-sugeng-teguh-santoso-dorong-presiden-terbitkan-perpres/ 6. Politik Indonesia, “Kapolri Akan Larangan Penggunaan Vape yang Kerap Diisi Narkoba” — https://www.politikindonesia.id/kapolri-akan-larangan-penggunaan-vape-yang-kerap-diisi-narkoba 7. PWMU, “Larangan Vape Demi Masa Depan Generasi” — https://pwmu.co/larangan-vape-demi-masa-depan-generasi/ 8. MUI Jawa Timur, “MUI Jatim Terbitkan Fatwa Haram Penyalahgunaan Vape untuk Narkotika dan Konsumsi di Ruang Publik”, 8 Juli 2026 — https://muijatim.or.id/2026/07/08/mui-jatim-terbitkan-fatwa-haram-penyalahgunaan-vape-untuk-narkotika-dan-konsumsi-di-ruang-publik 9. Media Kawasan, “IYCTC dan Lentera Anak: Kasus Bigmo Harus Jadi Momentum Penegakan Larangan Promosi Rokok dan Vape di Media Sosial” — https://mediakawasan.co.id/56910/iyctc-dan-lentera-anak-kasus-bigmo-harus-jadi-momentum-penegakan-larangan-promosi-rokok-dan-vape-di-media-sosial/ 10. Pemberitaan UlasPolitik sebelumnya (post 533)

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik