Di tengah riuh spekulasi soal kursi wakil presiden, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra meluruskan satu hal yang paling mendasar: jabatan itu belum kosong. Gibran Rakabuming Raka masih menjabat sebagai Wakil Presiden, dan tidak ada mekanisme penggantian yang sedang berjalan. Penegasan itu disampaikan Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026), dan diberitakan Antara pada Selasa malam.
Pernyataan ini penting karena sejak pagi harinya publik disuguhi dua kabar yang mudah dicampuradukkan: Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto, dan putusan Mahkamah Agung soal surat keterangan penyetaraan pendidikannya dinyatakan final. Niat mundur bukan pengunduran diri, dan putusan soal dokumen bukan putusan pemberhentian. Yusril menegaskan garis itu.
Surat ke MPR Dulu, Baru Ada Kekosongan
Menurut Yusril, pengunduran diri seorang wakil presiden tidak terjadi lewat pernyataan lisan dalam pertemuan tertutup. Harus ada pernyataan tertulis yang ditujukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Setelah surat itu diterima, MPR dapat bersidang untuk menyatakan adanya kekosongan jabatan wakil presiden. “Jadi kalau misalnya (Presiden) tidak menolak (permohonan mundur dari Wapres) kan nanti harus ada pernyataan tertulislah dari Pak Wakil Presiden yang ditujukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan mekanismenya nanti bisa ada MPR juga bersidang menyatakan bahwa memang ada kevakuman Wakil Presiden karena ada surat berhentinya,” kata Yusril di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Setelah kekosongan dinyatakan, MPR menyurati Presiden untuk mengajukan dua calon wakil presiden beserta berkas persyaratan pencalonannya. “Kalau misalnya Pak Wakil Presiden itu mengundurkan diri, berhenti begitu, memang MPR akan menyurati Pak Presiden untuk mengajukan dua calon Wakil Presiden yang baru disertai dengan berkas-berkas persyaratan pencalonannya,” ujar Yusril. “MPR akan mengadakan pemilihan dalam waktu 60 hari sejak diterima surat dari Pak Presiden itu. Itu secara normatif konstitusionalnya seperti itu,” katanya.
Ketentuan itu bersandar pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945: “Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.” Aturan teknisnya, menurut pakar hukum tata negara UI Titi Anggraini, diatur pula dalam Pasal 46 hingga Pasal 49 Undang-Undang MD3: Presiden wajib menyampaikan dua nama calon beserta dokumen persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang, kedua kandidat menyampaikan pernyataan kesiapan dalam sidang paripurna, lalu anggota MPR memilih melalui pemungutan suara. Bila hasilnya imbang, pemilihan diulang sekali; bila tetap imbang, Presiden berwenang menentukan salah satu calon. Wakil presiden terpilih kemudian mengucapkan sumpah atau janji jabatan dan ditetapkan melalui ketetapan MPR.
Sampai Selasa malam, tidak satu pun tahap itu berjalan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan hal senada: “Kan beliau masih menjabat.” Ketua DPR Puan Maharani juga menyatakan hal yang sama. Perlu dicatat pula: mekanisme 60 hari ini berasal dari amendemen ketiga UUD 1945 tahun 2001 dan belum pernah digunakan sejak disahkan. Selama kursi kosong, UUD 1945 tidak menunjuk pejabat pengganti sementara — Presiden menjalankan pemerintahan tanpa wakil hingga MPR melantik wakil presiden baru, yang akan menjabat hingga akhir masa jabatan pada Oktober 2029.
Yang Sudah Pasti, yang Masih Klaim
Fakta yang sudah terverifikasi: Gibran bertemu Prabowo pada Selasa pagi selama sekitar 2,5 jam dan menyampaikan niat mengundurkan diri terkait dinamika putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung soal dokumen pendidikannya. Prabowo tidak menolak niat itu, melainkan memberi saran — dan Gibran sendiri menyampaikan saran itu: tetap memperjuangkan persoalan ijazahnya lewat PTUN dengan menghadirkan dokumen dari SD sampai S1, serta berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengenai Peninjauan Kembali atas putusan MA. Yusril menilai jalur itu sudah tertutup karena putusan MK bersifat final dan mengikat dan putusan MA sudah final — Gibran tidak dapat mengajukan PK karena bukan pihak dalam perkara kasasi MA Nomor 742 K/TUN/2026. “Nggak ada gunanya. Karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final. Karena materinya materi yang sama,” kata Yusril soal rencana pembuktian di PTUN. Dua hal terakhir ini sudah diberitakan UlasPolitik sebelumnya (post 901 dan 904).
Yang masih berselisih: Ketua Umum Relawan Militan Gibran 08 Nusantara Andi Azwan membantah kliennya akan mengundurkan diri. “Buat apa beliau mundur? Beliau tidak salah,” katanya. Bantahan itu bertentangan dengan konfirmasi Istana soal isi pertemuan Selasa pagi. Perlu dibedakan: konfirmasi Istana adalah catatan resmi tentang apa yang terjadi dalam pertemuan itu, sementara bantahan Azwan adalah versi dari kubu Gibran. Gibran sendiri sudah berbicara pada Selasa sore soal pertemuan itu dan saran hukum yang diterimanya, tetapi ia belum pernah secara terbuka mengonfirmasi atau membantah niat mundurnya. Sampai ada surat pengunduran diri atau pernyataan langsung dari Gibran sendiri soal niat itu, pertentangan kedua versi itu tetap berdiri.
Yusril sendiri menegaskan ia tidak pernah menyarankan Gibran mundur, tetapi bersedia membantu menyiapkan jalannya bila Gibran meminta. “Saya tidak dalam kapasitas memberikan nasihat kepada Pak Wapres. Namun, andai kata beliau mengatakan, ‘Bagaimana cara mundurnya?’ Saya akan carikan jalan,” katanya. Ia mengungkit pengalamannya membantu mengatur pengunduran diri Presiden Soeharto pada 1998 — itu analogi dari Yusril sendiri, bukan preseden hukum yang mengikat untuk kasus ini. “Pak Harto bilang, ‘Ril, saya berhenti. Kamu atur bagaimana cara berhentinya.’ Saya siapkan mengaturnya, tetapi kan saya enggak menyuruh Pak Harto mundur,” ujarnya.
Satu hal lagi yang perlu diluruskan: klaim viral bahwa Gibran sudah dicopot dari jabatan dan Prabowo diberi 60 hari untuk mencari pengganti adalah keliru. Tidak ada surat pengunduran diri, tidak ada pernyataan kekosongan dari MPR, dan Istana serta Ketua DPR sama-sama menegaskan Gibran masih menjabat. Angka 60 hari itu adalah tenggat sidang MPR setelah kekosongan dinyatakan — bukan tenggat bagi Presiden untuk mencari pengganti setelah pencopotan yang tidak pernah terjadi. Golkar pun menilai tidak ada aturan yang mewajibkan wakil presiden mengajukan pengunduran diri kepada presiden — sejalan dengan pernyataan Doli sebelumnya bahwa keputusan pengunduran diri bukan di tangan Presiden.
Bola Kembali ke Gibran
Pernyataan Yusril ini mengerjakan dua hal sekaligus. Pertama, mendinginkan bursa pengganti: selama tidak ada surat, tidak ada kekosongan, dan tidak ada perlombaan nama. Kedua, mengembalikan keputusan ke tangan Gibran: negara tidak akan menyatakan kekosongan atas nama dia. Jalur mundur tersedia dan prosedurnya jelas, tetapi harus dia sendiri yang memulainya secara tertulis. Sementara itu jalur politik di DPR berjalan terpisah dan tidak dipengaruhi pernyataan ini — pembahasan Hak Menyatakan Pendapat soal Gibran terus berjalan, dan pemerintah, kata Yusril, akan mengamati perkembangannya. Yang menentukan sekarang bukan Istana, bukan Yusril, melainkan surat yang belum ada.
Daftar sumber: 1. Antara, “Yusril tegaskan belum ada kekosongan jabatan wakil presiden”, 10 November 2026 — https://www.antaranews.com/berita/5845151/yusril-tegaskan-belum-ada-kekosongan-jabatan-wakil-presiden (halaman Antara tidak dapat dibuka langsung; pernyataan Yusril diverifikasi melalui TwaslNews yang mengutip Detikcom, ProTimes, Daulat Rakyat, dan Kepri24Jam yang mengutip Kumparan) 2. ProTimes, “Yusril Bongkar Jalur Hukum Gibran! PK Bukan Kewenangan Wapres, Jika Mundur Surat Harus ke MPR”, 10 November 2026 — https://protimes.co/22690/yusril-bongkar-jalur-hukum-gibran-pk-bukan-kewenangan-wapres-jika-mundur-surat-harus-ke-mpr/ 3. TwaslNews, “Yusril Jelaskan Mekanisme Penggantian Gibran Jika Mundur”, 10 November 2026 — https://twaslnews1.twaslnews.com/7443630/ 4. Daulat Rakyat, “GIBRAN MASIH WAPRES! Istana Tegaskan Belum Ada Kekosongan Jabatan Meski Sudah Sampaikan Niat Mundur”, 10 November 2026 — https://daulatrakyatco.co.id/2026/11/10/gibran-masih-wapres-istana-tegaskan-belum-ada-kekosongan-jabatan-meski-sudah-sampaikan-niat-mundur/ 5. Kepri24Jam, “Yusril Siap Bantu Gibran Jika Ingin Mundur dari Jabatan Wakil Presiden”, 10 November 2026 — https://kepri24jam.com/yusril-siap-bantu-gibran-jika-ingin-mundur-dari-jabatan-wakil-presiden/ 6. ForensikNarasi, “Jam Pasir 60 Hari: Skenario Jika Gibran Mengundurkan Diri”, 10 November 2026 — https://www.forensiknarasi.com/politik/834/skenario-jika-gibran-mengundurkan-diri 7. SeputarFakta, “Jika Wapres Gibran Mundur, Ini Mekanisme Penggantiannya”, 10 November 2026 — https://seputarfakta.com/politik/jika-wapres-gibran-mundur-ini-mekanisme-penggantiannya-22767 8. TwaslNews, “Gibran Ajukan Pengunduran Diri dan MPR Siapkan Mekanisme Pengganti”, 10 November 2026 — https://twaslnews1.twaslnews.com/7431146/ 9. Trenasia, “Jika Gibran Mundur, Bagaimana Mekanisme Pemilihan Wapres Baru?”, 10 November 2026 — https://www.trenasia.id/tren-global/jika-gibran-mundur-bagaimana-mekanisme-pemilihan-wapres-baru 10. Pemberitaan UlasPolitik sebelumnya (post 877, 898, 901, 904)