Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berbicara dua suara dalam satu hari soal pengganti Gibran Rakabuming Raka. Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi PKB Lalu Hadrian Irfani secara terbuka menyebut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai sosok yang diinginkan partainya — lalu Ketua Fraksi PKB DPR Syaiful Huda mengklarifikasi di DPP PKB, Jumat (13/11/2026), bahwa dorongan itu “Aspirasi pribadi. Jadi tidak mewakili kelembagaan PKB.”
Klarifikasi itu meralat kesan yang terbentuk sejak pagi: bahwa PKB sebagai partai sedang mengusulkan ketua umumnya untuk mengisi kursi wakil presiden yang kosong. Huda menegaskan, dorongan dari para kader dan legislator itu murni aspirasi personal — dan kewenangan mengusulkan dua nama calon sepenuhnya ada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
Klarifikasi di DPP PKB
Huda menyampaikan klarifikasi itu kepada wartawan di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Jumat (13/11). Menurutnya, secara konstitusional mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden sudah diatur dengan tegas, sehingga PKB memilih menyerahkan kewenangan penuh itu kepada Presiden. “Secara konstitusi sudah diatur. Jadi Pak Presiden punya kewenangan mendorong dua nama. Nah, terkait dengan ini tentu kita serahkan sepenuhnya ke Pak Presiden,” kata Huda.
Ia juga berharap pengisian kursi itu cepat tuntas. “Ya kita berharap awal bulan Desember sudah, kita sudah punya Wakil Presiden,” ujarnya — sebuah harapan yang sejalan dengan jadwal sidang paripurna MPR pada 2 Desember 2026.
Sebelumnya, Lalu Hadrian memang menyebut nama Cak Imin secara terbuka di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (13/11). “Ya kalau ditanya PKB ya tentu kami kepinginnya Pak Muhaimin Iskandar tentunya, kan?” kata Lalu. Dalam kesempatan yang sama ia menegaskan belum ada pembahasan formal di internal PKB soal itu: “Sampai hari ini belum. Sampai hari ini belum. Tapi kalau ditanya PKB, ya PKB kepinginnya Pak Muhaimin Iskandar, titik.”
Muhammad Khozin, Ketua Kelompok Fraksi PKB Komisi II, melangkah lebih jauh. Menurut laporan one.news, Khozin membantah PKB pernah mengusulkan Cak Imin sebagai calon wakil presiden pengganti Gibran, dan menegaskan bahwa sesuai UUD 1945 dan UU MD3, pengusulan calon wakil presiden adalah hak mutlak Presiden. Pernyataan Khozin ini sejauh ini hanya bersumber dari satu laporan, dan perlu dicatat: ia bertentangan dengan kesan dari pernyataan Lalu di hari yang sama — kesan yang justru diluruskan oleh klarifikasi Huda, bahwa dorongan itu aspirasi pribadi, bukan usulan partai.
Kontras PKS dan ganjalan UU MD3
PKS mengambil posisi yang berlawanan dengan PKB. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai musyawarah Presiden dengan partai koalisi sebelum menentukan dua nama sebagai keputusan yang baik. “Musyawarah itu baik. Elok dan elegan jika musyawarah dengan partai koalisi. Apalagi dengan partai pengusung awal,” kata Mardani. Namun PKS tidak akan ikut menentukan siapa dua nama itu: “Kami serahkan pada Pak Presiden.”
Klarifikasi Huda juga menyelamatkan PKB dari ganjalan aturan. Menko Yusril Ihza Mahendra pernah menyatakan calon wakil presiden pengganti “harus berasal dari parpol pengusung” Prabowo-Gibran, merujuk Penjelasan Pasal 4 huruf e UU MD3 — dan Cak Imin pada Pilpres 2024 adalah calon wakil presiden Anies Baswedan, bukan dari partai pengusung Prabowo-Gibran. Meski begitu, Yusril juga pernah menjelaskan tidak ada larangan tegas bagi calon dari luar koalisi pengusung, dan pakar hukum tata negara Titi Anggraini menilai baik Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 maupun Pasal 46 UU MD3 tidak mewajibkan calon berasal dari koalisi pengusung. Dengan meralat dorongan itu menjadi aspirasi pribadi, PKB tidak perlu mempertahankan posisi formal yang rawan diperdebatkan.
Cak Imin sendiri sampai Jumat malam belum berkomentar soal pencalonan dirinya. MPR sudah mengirim surat ke Presiden Prabowo pada Jumat (13/11), dan Presiden punya waktu paling lama 14 hari untuk mengajukan dua nama calon. Sidang paripurna MPR untuk memilih wakil presiden baru dijadwalkan 2 Desember 2026.
Daftar sumber: 1. newestindonesia.co.id, 13 November 2026, “Soal Pengganti Gibran, PKB: Harapan Kader Jadikan Cak Imin Cawapres Bukan Sikap Resmi Partai” (dibaca langsung, mengutip detikNews): Ketua Fraksi PKB DPR Syaiful Huda mengklarifikasi di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Jumat (13/11); “Aspirasi pribadi. Jadi tidak mewakili kelembagaan PKB. Jadi ya aspirasi personal”; “Secara konstitusi sudah diatur. Jadi Pak Presiden punya kewenangan mendorong dua nama. Nah, terkait dengan ini tentu kita serahkan sepenuhnya ke Pak Presiden”; “Ya kita berharap awal bulan Desember sudah, kita sudah punya Wakil Presiden” 2. seanteronews.com, 13 November 2026, “PKB Ingin Cak Imin Gantikan Gibran sebagai Wapres” (dibaca langsung): “Kalau ditanya PKB, tentu kami menginginkan Pak Muhaimin Iskandar,” ujar Lalu kepada wartawan, Jumat (13/11/2026) 3. astakom.com, 13 November 2026 19:02 WIB, “PKB Sebut Cak Imin Jadi Wapres Ideal Pengganti Gibran” (dibaca langsung): “Kalau ditanya PKB, ya, tentu kami kepinginnya Pak Muhaimin Iskandar tentunya, kan? Nah, tapi ya kembali lagi bahwa ini masih berproses,” kata Lalu di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (13/11/2026) 4. afu.id, 13 November 2026, “Kursi Wapres Kosong, PKB Ngegas Usul Cak Imin Gantikan Gibran” (dibaca langsung): “Sampai hari ini belum. Sampai hari ini belum. Tapi kalau ditanya PKB, ya PKB kepinginnya Pak Muhaimin Iskandar, titik” 5. one.news, 13 November 2026 18:45 WIB, “PKB Bantah Usulkan Cak Imin, Soroti Kewenangan Presiden” (dibaca langsung, SATU SUMBER): “Ketua Kelompok Fraksi PKB Komisi II Muhammad Khozin membantah informasi yang beredar tentang usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Khozin menegaskan bahwa sesuai UUD 1945 dan UU MD3, pengusulan calon wakil presiden adalah hak mutlak Presiden.” 6. Indowarta, 13 November 2026, “PKS Serahkan ke Prabowo soal Pengganti Gibran: Musyawarah Koalisi Dinilai Elok” (dibaca langsung, mengutip detikNews): “Musyawarah itu baik. Elok dan elegan jika musyawarah dengan partai koalisi. Apalagi dengan partai pengusung awal.”; “Kami serahkan pada Pak Presiden” 7. CNN Indonesia (tautan pemicu dari payload hook; domain diblokir untuk pembacaan teks langsung) — tidak dipakai sebagai dasar klaim apa pun 8. Latar: pernyataan Lalu dan konteks PKB (post 1229 dan 1259 di situs ini); dua sisi pernyataan Yusril soal calon dari parpol pengusung dan pandangan Titi Anggraini (post 1169, 1187, dan 1250); surat MPR ke Presiden dan paripurna 2 Desember 2026 (post 1238 dan 1241).