Terkini
Artikel dan ulasan politik

DPR DAN PARTAI

PAN Tak Ajukan Cawapres, Dorong Kader Gerindra Jadi Wapres

PAN tidak mengajukan nama cawapres pengganti Gibran dan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo, seraya mendorong kader Gerindra mengisi kursi kosong.

Oleh 13 NOV 2026 4 menit baca
Langit malam Jakarta

Partai Amanat Nasional (PAN) memastikan tidak akan mengajukan nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Sikap itu disampaikan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) usai para ketua umum partai koalisi bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Bogor, Jumat (13/11/2026), dalam pertemuan yang salah satu agendanya membahas pengisi kursi wakil presiden yang kosong.

“Kalau PAN itu diserahkan kepada Presiden sepenuhnya. Siapa nanti yang akan menjadi Wakil Presiden terserah beliau. Partai Amanat Nasional tidak ada kadernya yang maju, gak ada,” ujar Zulhas, seperti dikutip IDN Times.

PAN Serahkan Sepenuhnya ke Prabowo

Zulhas justru mendorong agar kursi wakil presiden diisi kader Partai Gerindra. “Kalau kami mungkin teman-teman dari Gerindra lah,” katanya usai pertemuan tersebut.

Pernyataan Zulhas sejalan dengan yang disampaikan Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi. “PAN tidak mengajukan nama, menyerahkan sepenuhnya ke Bapak Presiden,” tutur Viva Yoga. Menurutnya, PAN tidak ingin mengintervensi hak konstitusional Presiden dalam mengusulkan kandidat pengganti Gibran.

Partai Demokrat mengambil sikap yang sama. Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Jumat (13/11/2026) menyatakan partainya tidak mengajukan nama dan menyerahkan sepenuhnya proses pengusulan kepada Presiden Prabowo, setelah berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Zulhas menyebut pembahasan nama cawapres belum selesai. Menurutnya, Presiden memberi waktu satu pekan kepada partai koalisi untuk mengusulkan nama, dan pembahasan akan dilanjutkan setelah Prabowo kembali dari lawatan ke luar negeri pekan depan. “Pulang dari itu kita akan diundang lagi satu minggu kemudian untuk mendiskusikan di internal kira-kira yang layak siapa nanti akan diserahkan kepada beliau. Minggu depan, minggu depan,” kata Zulhas. Prabowo dijadwalkan menghadiri Tanwir Muhammadiyah di Palu, Sabtu (14/11), lalu KTT ASEAN di Manila.

Delapan Nama Versi Golkar

Di tengah proses itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut delapan nama potensial wakil presiden pengganti Gibran yang bisa menjadi bahan pertimbangan bagi Presiden. Dari PDIP, ia menyebut Ketua DPR Puan Maharani; dari Golkar, Ketua Umum Bahlil Lahadalia; dari Gerindra, tiga nama — Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, dan Ahmad Muzani; dari PKB, Ketua Umum Muhaimin Iskandar (Cak Imin); dari PAN, Ketua Umum Zulkifli Hasan; dan dari Demokrat, Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Kalau ditanya figur di lingkungan partai politik, saya kira kita bisa sebut ada delapan nama yang mungkin bisa jadi pertimbangan,” kata Doli dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).

Doli menegaskan daftar itu bukan nominasi resmi dan Golkar tidak akan memaksakan nama. “Apakah itu dari kalangan Partai Politik, baik yang tergabung dalam koalisi ataupun di luar koalisi pemerintah saat ini, atau tokoh dari kalangan di luar Partai Politik sekalipun, Golkar akan mendukung keputusan Pak Presiden,” ujarnya. Catatan penting: AHY sendiri sudah menyatakan Demokrat tidak akan mengusulkan nama — namanya masuk daftar sebagai figur potensial, tetapi tanpa dorongan resmi dari partainya.

Bursa Menghangat, Keputusan di Tangan Presiden

Secara konstitusional, pengisian kursi wakil presiden berjalan lewat dua tahap: Presiden mengajukan dua nama kepada MPR, lalu MPR memilih dalam sidang. MPR sudah mengirim surat permintaan resmi kepada Presiden pada Jumat (13/11), dan Presiden memiliki batas 14 hari — sekitar Jumat (27/11) — untuk mengajukan dua nama; sidang MPR untuk memilih pengganti Gibran sudah ditetapkan pada Rabu (2/12/2026), sementara batas 60 hari sejak kekosongan jatuh sekitar Senin (11/1/2027). Merujuk UU MD3, calon wakil presiden pengganti berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 — meski Menko Yusril Ihza Mahendra pernah menyatakan tidak ada larangan tegas bagi kandidat dari luar koalisi pengusung.

Sikap PAN ini kontras dengan PKB, yang dorongan agar Cak Imin menjadi wapresnya sudah diralat menjadi aspirasi pribadi, bukan sikap partai. PAN memilih tidak ikut bertarung memperebutkan kursi dan justru mengarahkan dukungan ke Gerindra — langkah yang memperkuat ruang gerak Prabowo untuk memilih orang kepercayaannya sendiri. Dengan dorongan ini, peluang kader Gerindra seperti Dasco, Sugiono, dan Muzani memang tampak menguat. Tetapi perlu dicatat: semua nama yang beredar saat ini masih sebatas klaim partai dan spekulasi publik. Keputusan resmi baru ada ketika Presiden mengajukan dua nama ke MPR.

Sumber: IDN Times (13/11/2026); InvestorTrust (13/11/2026); adacirebon.com (13/11/2026); Indowarta (13/11/2026, mengutip CNN Indonesia); rilpolitik.com (13/11/2026). Latar: post 1202 (AHY), post 1208 (pertemuan Bogor), post 1238 (paripurna 2 Desember), post 1241 (surat MPR), post 1250 (UU MD3), post 1268 (ralat PKB). (Laporan CNN Indonesia tentang daftar delapan nama dibaca melalui republikasi Indowarta dan rilpolitik.com; laman CNN Indonesia tidak dapat dibuka langsung.)

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik