Terkini
Artikel dan ulasan politik

ISTANA DAN PEMERINTAHAN

Menteri LH Minta Perairan Ujung Kulon Keluar dari Peta Tambang

Menteri LH Jumhur Hidayat resmi menyurati Menteri ESDM agar perairan Ujung Kulon dikeluarkan dari wilayah tambang demi melindungi habitat badak jawa di sana.

Oleh 19 NOV 2026 4 menit baca
Matahari terbenam di pesisir Cidaon, Taman Nasional Ujung Kulon

Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat meminta perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) dikeluarkan dari wilayah usaha pertambangan (WUP). Permintaan itu ia sampaikan dalam peringatan Hari Pohon Sedunia di Angke Kapuk, Jakarta Barat, Kamis (19/11/2026), dan sudah ia tuangkan dalam surat resmi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Desakan itu kini datang dari dalam kabinet sendiri, bukan lagi sekadar dari DPR.

Apa yang diminta Jumhur

Jumhur meminta bagian WUP di perairan sekitar TNUK ditinjau kembali dan dikeluarkan apabila verifikasi ilmiah menunjukkan lokasi itu tidak sesuai dengan ketentuan perlindungan lingkungan atau menyimpan risiko ekologis yang tidak dapat diterima. Alasannya: melindungi habitat badak jawa, satu-satunya habitat alami yang tersisa bagi spesies itu di dunia, agar tidak terganggu kegiatan lanjutan seperti survei. Yang diminta dievaluasi adalah Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Surat permintaan evaluasi itu, menurut Jumhur, sudah ia kirimkan kepada Menteri ESDM.

Dalam keterangan tertulisnya, Jumhur menyebut TNUK merupakan habitat alami terakhir badak jawa (Rhinoceros sondaicus), spesies berstatus kritis dengan populasi liar kurang dari 50 individu yang hanya bertahan pada satu kawasan. Ia menilai aktivitas pertambangan berpotensi menimbulkan tekanan melalui kebisingan, getaran, sedimentasi, pencemaran, perubahan kualitas perairan, dan peningkatan aktivitas manusia. Meskipun belum terdapat kegiatan pertambangan maupun bukti pengukuran dampak langsung terhadap badak jawa di lokasi WUP yang dimaksud, kata dia, potensi risiko tersebut perlu diperhitungkan sejak tahap perencanaan. “Mengapa wilayah perairan TNUK perlu dikeluarkan, agar tidak perlu ada kegiatan lanjutan seperti survei dan sebagainya yang mengganggu ketenangan Badak Bercula Satu itu,” ucap Jumhur.

Jumhur juga berkomentar soal rencana pertambangan emas yang dikaitkan dengan pernyataan Hashim Djojohadikusumo. Menurut Jumhur, adik kandung Presiden itu justru dikenal pencinta dan pelindung satwa liar, bahkan dengan menggunakan dana pribadinya. “Termasuk bila PT. ANTAM mendapat izin menambang di perairan TNUK itu, maka saya selaku Menteri LH tidak akan memberi persetujuan lingkungannya,” kata Jumhur.

Peta yang dipersoalkan

Kepmen ESDM itu ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 12 Februari 2026. Lampirannya menempatkan sebagian perairan di sekitar TNUK dalam kategori WUP, sementara kawasan taman nasionalnya sendiri tetap berada di luar wilayah tambang. Kementerian ESDM menegaskan penunjukan itu baru sebatas klasifikasi perencanaan, bukan izin tambang. Juru bicara ESDM Dwi Anggia pada 17 November menyatakan belum ada izin tambang yang diterbitkan, baik untuk kawasan taman maupun perairan yang dipersoalkan. Menurut ESDM, berdasarkan data dan informasi geologi, sebagian wilayah perairan tersebut memiliki potensi mineral pembawa sehingga memenuhi kriteria teknis untuk ditetapkan sebagai WUP. Penunjukan WUP di perairan itu pun bukan hal baru: sudah berproses sejak 2017 dan dipertahankan dalam keputusan tahun 2022.

Kepala Dinas ESDM Banten Ari James Faraddy pada 18 November menambahkan, aturan tata ruang provinsi melarang kegiatan pertambangan di darat maupun laut kawasan taman. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, wilayah darat dan laut TNUK ditetapkan sebagai kawasan konservasi. “Dengan demikian, secara regulasi kewilayahan, dapat dipastikan bahwa di wilayah TNUK tidak akan ada kegiatan pertambangan,” kata Ari. Ia juga mengingatkan TNUK merupakan Situs Warisan Dunia UNESCO sejak 1991.

Desakan serupa sebelumnya datang dari DPR. Anggota Komisi XIII DPR Rieke Diah Pitaloka pada 17 November mendesak Kepmen itu dicabut dan meminta peta beserta dasar ilmiahnya dibuka ke publik, sebagaimana diberitakan UlasPolitik sebelumnya. Kini tuntutan itu mendapat gema dari seorang menteri. Perlu dipisahkan dari fakta: klaim yang beredar di media sosial bahwa Ujung Kulon menyimpan cadangan emas sebanding tambang Freeport di Papua belum terbukti. Yang terverifikasi hanyalah pernyataan ESDM bahwa perairan itu memiliki potensi mineral pembawa menurut data geologi — bukan temuan resmi soal cadangan emas.

Analisis: dari kritik DPR menjadi urusan antarkementerian

Surat Jumhur mengubah peta persoalan. Selama ini polemik Ujung Kulon berjalan sebagai kritik DPR dan publik terhadap Kementerian ESDM. Kini seorang menteri — sesama anggota kabinet — secara formal meminta kementeriannya mengevaluasi ulang keputusannya sendiri. Posisi kedua kementerian sebenarnya tidak bertabrakan secara frontal. ESDM berpegang pada argumen klasifikasi: WUP adalah perencanaan, bukan izin, dan tidak ada izin yang diterbitkan. Jumhur berpegang pada prinsip kehati-hatian: selama verifikasi ilmiah belum membuktikan perairan itu aman dari risiko ekologis, statusnya sebaiknya dicabut saja.

Bola kini ada di tangan Bahlil Lahadalia — menteri yang menandatangani Kepmen yang dipersoalkan itu. Ujiannya sederhana: apakah Kepmen 65/2026 direvisi, atau hanya dijelaskan ulang. Revisi berarti pemerintah mengakui kekeliruan pemetaan; sekadar klarifikasi berarti polemik ini akan kembali muncul setiap kali peta itu dibuka. Yang pasti, dengan Menteri LH kini berada di pihak yang sama dengan DPR, posisi ESDM untuk bertahan menjadi jauh lebih sulit.

Sumber: CNN Indonesia (berita 1429016, dibaca langsung) untuk permintaan dan surat Jumhur; SuaraGarut (dibaca langsung) untuk peringatan Hari Pohon Sedunia di Angke Kapuk; siaran pers Kementerian ESDM Nomor 060.Pers/04/SJI/2026 (17/11/2026, dikutip dari hasil pencarian) untuk penjelasan Dwi Anggia; TwaslNews, BSI News, SuaraBersama, dan LensaBanten (dikutip dari hasil pencarian) untuk pernyataan Ari James Faraddy; UlasPolitik post 1881 untuk desakan Rieke dan latar Kepmen 65/2026.

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik