Pemerintah Provinsi Jawa Barat menandatangani nota kesepahaman dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk memperkuat persaingan usaha dan pengawasan kemitraan, di sela West Java Investment Summit (WJIS) 2026 di Trans Convention Center, Bandung, Kamis (19/11/2026). Nota kesepahaman tentang Sinergitas Bidang Persaingan Usaha dan Pengawasan Kemitraan di Provinsi Jawa Barat itu ditandatangani Ketua KPPU Gopprera Panggabean dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di kegiatan pembukaan forum investasi kedelapan itu. Pemprov Jabar juga menandatangani nota kesepahaman dengan Infrastructure Asia untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Total enam nota kesepahaman ditandatangani dalam forum tersebut.
Apa yang ditawarkan di WJIS 2026
Forum itu menawarkan 135 proyek di berbagai sektor — pertanian, kawasan industri, infrastruktur, transportasi, pengelolaan sampah, pariwisata, kesehatan, dan hilirisasi. Empat dari enam nota kesepahaman yang ditandatangani memuat rencana kerja sama konkret: PT BIJB (Perseroda) dan Yayasan Harapan Kita menyepakati rencana pembangunan rumah sakit internasional senilai Rp250 miliar di kawasan Bandara Internasional Kertajati; PT Aneka Bakti dan Pokdakan Kurnia Cijembar menjalin kerja sama untuk mengembangkan kawasan perikanan air tawar terintegrasi senilai Rp167,4 miliar; PTPN I dan Kodam III/Siliwangi mengembangkan tanaman kopi di Daerah Aliran Sungai Citarum senilai Rp110 miliar; serta pengembangan Kawasan Industri Rebana Teknopolis oleh PTPN I Regional 2 dan PT Kawasan Berikat Nusantara senilai Rp70,65 miliar.
Gubernur Dedi Mulyadi menekankan keberhasilan investasi tidak diukur dari besarnya modal yang masuk atau angka pertumbuhan semata, melainkan dari manfaat nyata bagi warga — lapangan kerja, penghasilan, dan daya beli. Tujuan utama setiap kebijakan investasi, kata Dedi, adalah kesejahteraan rakyat. Ia juga menyoroti pentingnya hilirisasi dan manufaktur agar sumber daya alam Jawa Barat tidak sekadar dijual sebagai komoditas mentah, serta keberlanjutan lingkungan dan kualitas layanan jalan tol sebagai penentu kelancaran investasi. Target investasi Jawa Barat pada 2027 mencapai Rp314 triliun.
Ketua KPPU menjelaskan eratnya keterkaitan investasi dan persaingan usaha. “Investasi dan persaingan usaha yang sehat tidak dapat dipisahkan. Kita tentu menginginkan semakin banyak investasi masuk ke Jawa Barat, industri semakin berkembang, dan lapangan kerja semakin terbuka. Namun, pertumbuhan tersebut juga harus didukung oleh pasar yang kompetitif, di mana setiap pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Jangan sampai pertumbuhan investasi justru menciptakan hambatan bagi pelaku usaha lain atau menutup peluang bagi UMKM. Di sinilah pentingnya sinergi KPPU dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, agar kebijakan pembangunan dan investasi tetap berjalan seiring dengan prinsip persaingan usaha yang sehat,” jelas Gopprera.
Mengapa pengawasan persaingan menjadi taruhannya
Risiko kemitraan tidak seimbang bagi UMKM di tengah arus investasi besar adalah taruhannya. Nota kesepahaman baru bermakna bila diikuti pengawasan kemitraan dan penindakan — bukan sekadar seremoni penandatanganan di atas panggung forum investasi. Pernyataan Dedi perlu diuji lewat pekerjaan dan upah warga sekitar kawasan industri, bukan lewat angka investasi yang diumumkan. Yang patut ditunggu adalah tindak lanjutnya: berapa kemitraan yang diawasi KPPU, dan apakah ada pelaku usaha yang ditindak karena menutup peluang UMKM.
Sumber: Antara (berita 5864859, dibaca langsung) untuk nota kesepahaman KPPU-Pemprov Jabar dan pernyataan Gopprera Panggabean; Tugu Bandung (dibaca langsung) untuk enam nota kesepahaman dan empat rencana kerja sama konkret; Jawawa (dibaca langsung, bersumber dari VIVA) untuk 135 proyek, sektor, pernyataan Dedi, dan target investasi 2027. Catatan: dua media yang meliput forum itu berbeda soal total nilai proyek yang ditawarkan — Rp336 triliun menurut Jawawa dan Rp366,43 triliun menurut Tugu Bandung — sehingga angka total itu tidak dikutip sebagai fakta dalam artikel ini.