Presiden ke-7 RI Joko Widodo memilih irit bicara ketika ditanya wartawan soal penetapan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Momen itu terjadi di sela sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026), saat Jokowi hadir sebagai saksi dalam perkara dugaan pencemaran nama baik terkait polemik ijazah, dengan terdakwa Roy Suryo.
“Pak Listyo Sigit jadi tersangka, tanggapannya, Pak?” tanya sejumlah wartawan saat Jokowi berjalan meninggalkan ruang sidang. Jokowi menoleh, menatap wartawan sambil tersenyum selama beberapa detik, lalu melanjutkan langkah menuju ruang tunggu tanpa sepatah kata. Saat dicecar lagi, ia tetap hanya tersenyum.
Baru setelah itu Jokowi menyampaikan jawaban singkat: “Kita semua ikuti proses hukum yang ada,” dan, “Semuanya kita menghormati proses hukum yang ada, nanti kita tunggu ya.” Ketika ditanya apakah tindakan penyadapan itu bisa dikategorikan makar, Jokowi kembali hanya tersenyum. Peristiwa ini dilaporkan oleh Tribunnews, RCTI+, Channel9, dan sejumlah media lain yang hadir di lokasi.
Dino: Terlalu Normatif
Jawaban singkat itu tidak berhenti di halaman pengadilan. Pada Jumat (6/11/2026), mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal mengkritik keras respons Jokowi melalui akun X resminya.
“Komentar Bapak Joko Widodo mengenai kasus penyadapan Presiden masih sangat lemah dan normatif, dan, berbeda dari komentar Istana atau sejumlah parpol, tidak sedikitpun mencerminkan rasa prihatin, kecewa atau marah,” kata Dino.
Dino bahkan menyodorkan draf pernyataan yang menurutnya sebaiknya disampaikan Jokowi: mengakui keterkejutan atas kabar penyadapan terhadap Presiden, sejumlah ketua partai politik, dan tokoh lainnya; mengakui kedekatannya dengan Listyo Sigit selama belasan tahun dan perannya membesarkan karier sang jenderal hingga menjadi Kapolri; lalu mengecam keras perbuatan tersebut dan mendorong Polri mengusutnya sampai ke akar. “Monggo Pak Jokowi, silakan digunakan draf pernyataan ini jika Bapak yakin berada di pihak yang benar, dan untuk membantu meyakinkan publik bahwa Bapak tidak ada hubungan sama sekali dengan kasus penyadapan Presiden ini,” tulis Dino.
Perlu dicatat secara tegas: kecurigaan Dino adalah klaim dan penilaian politik Dino sendiri, bukan fakta yang ditetapkan penyidik. Hingga kini, penyidik Bareskrim tidak menyebut Jokowi terkait dengan perkara ini, dan tidak ada bukti yang menghubungkan Jokowi dengan dugaan penyadapan tersebut. Di media sosial memang beredar spekulasi yang mengaitkan Jokowi dengan perkara ini, tetapi spekulasi itu belum didukung bukti apa pun dan tidak dijadikan dasar dalam artikel ini.
Mengapa Diam Itu Jadi Sorotan
Konteks kedekatan inilah yang membuat diam Jokowi bergema lebih keras dari sekadar jawaban normatif. Listyo Sigit adalah Kapolri pilihan Jokowi — dilantik pada 27 Januari 2021 — dan memimpin Polri sepanjang sisa masa kepresidenan Jokowi. Di era Presiden Prabowo, Listyo kemudian diangkat menjadi Kepala Staf Kepresidenan pada 1 Oktober 2026, sebelum ditetapkan sebagai tersangka pada 3 November 2026 bersama dua jenderal lainnya, Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Kontrasnya terlihat jelas. Istana melalui Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyebut penyadapan terhadap kepala negara sebagai persoalan serius bagi negara. PKB dan Partai Demokrat menyatakan dukungan terbuka terhadap pengusutan tuntas. Kapolri Suyudi Ario Seto menegaskan penanganan perkara ini murni penegakan hukum. Di tengah semua pernyataan tegas itu, mantan presiden yang paling dekat dengan tersangka utama justru memilih senyum dan kalimat pendek.
Diam bukan bukti keterlibatan — dan tidak boleh dibaca sebagai bukti. Tetapi dalam politik, diam seorang mantan presiden yang memiliki hubungan langsung dengan tersangka utama tetap memiliki harga politik: ia memberi ruang bagi spekulasi untuk tumbuh, dan memaksa publik menafsirkan sendiri sikapnya. Itulah yang coba dijawab Dino dengan tantangannya: bila memang tidak ada kaitan, tunjukkan dengan kecaman yang tegas.
Yang Masih Harus Dijawab
Terlepas dari riuh respons politik, perkara ini pada akhirnya ditentukan oleh penyidikan. Tiga hal masih harus dijawab Bareskrim: siapa yang memerintahkan penyadapan, apa motifnya — yang menurut Yusril hingga 3 November 2026 belum jelas — dan siapa saja seluruh korbannya, yang menurut penyidik mencakup Presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, ormas, LSM, hingga pengusaha.
Jokowi sendiri sudah menyatakan akan mengikuti proses hukum yang ada. Sikap itu secara formal sudah benar. Namun, seperti ditunjukkan kritik Dino, dalam perkara yang menyangkut keamanan kepala negara, publik tampaknya menuntut lebih dari sekadar kalimat normatif — terutama dari seseorang yang mengenal tersangka utama lebih dekat daripada hampir semua orang lain.
Baca juga: Polri Buru Pemberi Perintah di Balik Penyadapan Prabowo | Roy Suryo Tolak Semua Kesaksian Jokowi di Sidang Ijazah
Daftar sumber: CNN Indonesia (halaman tidak dapat dibuka langsung — domain diblokir — dipakai sebagai pemicu dan dikuatkan dari sumber lain yang tercantum); Tribunnews; RCTI+; Channel9; politikindonesia.id; holopis.com; moneytalk.id; serta arsip UlasPolitik (tautan Baca juga di atas).