Terkini
Artikel dan ulasan politik

HUKUM DAN DEMOKRASI

BGN Rekrut Dua Eks Pejabat KPK untuk Kawal Program MBG

BGN menugaskan dua mantan pejabat KPK, Mungki Hadipratikno dan Haerudin, untuk memperkuat pengawasan Makan Bergizi Gratis sebagai tindak lanjut rekomendasi KPK.

Oleh 07 NOV 2026 5 menit baca
Contoh makanan Program Makan Bergizi Gratis yang disajikan di sebuah SMP

Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat pengawasan internal Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menugaskan dua mantan pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kepala BGN Sudaryono mengumumkan penugasan itu di Jakarta, Jumat (6/11/2026), sebagai tindak lanjut rekomendasi KPK atas tata kelola MBG.

Langkah ini bukan sekadar rotasi personel. MBG adalah program prioritas Presiden Prabowo Subianto dengan anggaran ratusan triliun rupiah dan jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia — dan tata kelolanya sudah lama menjadi sorotan KPK, BPK, hingga Kejaksaan Agung.

Baca juga: 15 Dapur MBG Banjarnegara Dihentikan, Dana Dievaluasi

Dua Nama dari KPK, Dua Kursi Pengawasan

Dua pejabat yang ditugaskan ke BGN adalah Mungki Hadipratikno dan Haerudin. Mungki sebelumnya menjabat Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) KPK; di BGN ia dipercaya menjadi Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II pada Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan. Haerudin sebelumnya Kepala Sekretariat Dewan Pengawas KPK; jabatan barunya adalah Direktur Manajemen Risiko Pemenuhan Gizi di bawah Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN.

Keduanya adalah jaksa dari Kejaksaan Agung yang diperbantukan ke KPK. Ketua KPK Setyo Budiyanto mengonfirmasi masa tugas mereka di KPK berakhir per 1 November 2026, setelah lebih dari sepuluh tahun mengabdi di lembaga antirasuah itu. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo pada Rabu (4/11/2026) menyampaikan harapan agar keduanya memperkuat tata kelola BGN dan koordinasi antarlembaga dalam mengawal rekomendasi kajian KPK soal MBG.

Mungki sendiri menyebut ia masih menunggu jadwal pelantikan untuk jabatan barunya di BGN karena proses administrasi di Badan Kepegawaian Negara (BKN) belum selesai.

Sudaryono menyambut baik dukungan KPK dalam memperkuat tata kelola BGN. "Ini adalah langkah kami perkuat komitmen antikorupsi. Bagi kami, integritas dan akuntabilitas bukan sekadar prinsip administratif, melainkan fondasi utama dalam menjalankan program sebesar MBG," ujar Sudaryono di Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Rekomendasi yang Sempat Mengendap Berbulan-bulan

Penugasan ini berakar pada kajian KPK atas tata kelola MBG yang diserahkan kepada BGN pada 17 Maret 2026. Dalam kajian itu KPK mencatat delapan temuan utama dan menyampaikan tujuh rekomendasi, antara lain penyusunan regulasi pelaksanaan MBG minimal setingkat Peraturan Presiden, evaluasi mekanisme Bantuan Pemerintah (Banper), penguatan peran pemerintah daerah, pengetatan SOP penetapan mitra yayasan dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), penguatan pengawasan keamanan pangan, serta penetapan indikator keberhasilan program. KPK menilai program yang dalam kajian itu disebut beranggaran Rp171 triliun tersebut belum diimbangi kerangka regulasi, tata kelola, dan mekanisme pengawasan yang memadai.

Yang menjadi catatan: rekomendasi itu sempat tidak segera ditindaklanjuti. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengungkapkan, ketika pimpinan baru BGN mulai bertugas pada Juni 2026, hasil kajian KPK itu ternyata belum mendapat tanggapan. Pernyataan itu disampaikan usai audiensi pimpinan BGN dengan KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (7/7/2026).

Sejak itu BGN membentuk tim khusus untuk menyusun rencana aksi atas seluruh temuan. Sejumlah perbaikan diklaim sudah berjalan, di antaranya pembenahan data penerima manfaat dan penyempurnaan mekanisme pembayaran untuk mencegah kebocoran anggaran. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminuddin menyatakan KPK akan mengawasi, mendampingi, dan memonitor pelaksanaan rencana aksi tersebut.

Bayang-bayang Kasus MBG di Kejagung

Konteksnya tidak bisa dilepaskan dari perkara yang menjerat pimpinan lama BGN. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua mantan wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola MBG tahun anggaran 2025–2026 pada 3 Juni 2026. Perkara itu kemudian berkembang menjadi 11 tersangka dalam dua klaster — tata kelola MBG dan pengadaan motor listrik — dengan dugaan kerugian negara sekitar Rp10 triliun menurut perhitungan BPKP. Perkara enam tersangka klaster pertama telah dilimpahkan ke jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada 29 September 2026.

Perlu ditegaskan: status mereka masih tersangka dalam proses hukum dan belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga asas praduga tak bersalah tetap berlaku. Penugasan dua mantan pejabat KPK ini diumumkan BGN sebagai langkah pencegahan dan perbaikan tata kelola, bukan sebagai vonis atas siapa pun.

Analisis: Personel Bukan Pengganti Sistem

Merekrut orang KPK adalah sinyal politik yang kuat. Setelah rekomendasi KPK sempat mengendap berbulan-bulan dan pimpinan lamanya tersangkut perkara, BGN butuh menunjukkan keseriusan — dan menempatkan dua jaksa berpengalaman antikorupsi di kursi pengawasan adalah cara paling terlihat untuk melakukannya.

Namun dua nama tidak otomatis memperbaiki sistem. Ujian sebenarnya adalah apakah tujuh rekomendasi KPK dijalankan sampai tuntas: regulasi setingkat Perpres, transparansi skema Banper, SOP mitra yang bisa diaudit, dan indikator keberhasilan yang terukur. Tanpa itu, rekrutmen ini berisiko dibaca sebagai kosmetik — pergantian personel tanpa perubahan cara kerja.

Tarufannya besar. MBG menyentuh jutaan anak sekolah dan menyedot anggaran ratusan triliun rupiah; celah tata kelola di program sebesar ini bukan sekadar soal teknis, melainkan soal kepercayaan publik pada program prioritas Presiden. KPK sudah menyatakan akan memonitor rencana aksi BGN, dan publik serta DPR berhak menagih buktinya: rencana aksi yang bisa diukur dan tenggat yang jelas untuk setiap rekomendasi. Jika BGN serius, langkah berikutnya yang bisa diverifikasi adalah mempublikasikan rencana aksi itu — bukan hanya mengumumkan siapa yang mengawasinya.

Daftar sumber: Antara — "BGN perkuat perbaikan internal sebagai tindak lanjut rekomendasi KPK" (7 Nov 2026, badan berita tidak dapat dibuka langsung, dikutip melalui peliput independen) https://www.antaranews.com/berita/5837991/bgn-perkuat-perbaikan-internal-sebagai-tindak-lanjut-rekomendasi-kpk; Cobisnis — "Dua Mantan Pejabat KPK Masuk BGN, Ini Alasan Sudaryono" https://cobisnis.com/dua-mantan-pejabat-kpk-masuk-bgn-ini-alasan-sudaryono/; Newshive — "KPK Harap Dua Eks Pegawai Perkuat Tata Kelola BGN" https://www.newshive.id/read/politik/kpk-harap-dua-eks-pegawai-perkuat-tata-kelola-bgn; BeritaNasional — "KPK-BGN Audiensi, Tindaklanjuti Rekomendasi Perbaikan Tata Kelola MBG" https://beritanasional.com/detail/144674/kpk-bgn-audiensi-tindaklanjuti-rekomendasi-perbaikan-tata-kelola-mbg; Kitasulsel — "Kejagung Tetapkan 11 Tersangka Korupsi MBG, Kerugian Negara Capai Rp10 Triliun" https://kitasulsel.com/2026/10/03/kejagung-tetapkan-11-tersangka-korupsi-mbg-kerugian-negara-capai-rp10-triliun/; NTV News — "2 Pejabat KPK Dipindahkan ke BGN, Setyo Budiyanto Sebut untuk Penyegaran" https://www.ntvnews.id/news/01124382/2-pejabat-kpk-dipindahkan-ke-bgn-setyo-budiyanto-sebut-untuk-penyegaran; Holopis — "Dua Jaksa Tinggalkan KPK dan Berlabuh ke BGN, Ketua KPK Ungkap Alasannya" https://holopis.com/2026/11/04/dua-jaksa-tinggalkan-kpk-dan-berlabuh-ke-bgn-ketua-kpk-ungkap-alasannya/

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik