Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin memastikan penyidikan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto tidak berhenti pada empat tersangka yang sudah ditetapkan. "Semua akan kita telusuri," kata Asep saat dikonfirmasi, Sabtu, 7 November 2026. Pernyataan itu menegaskan fokus baru penyidikan: menemukan siapa pemberi perintah di balik operasi yang diduga berlangsung pada 2025–2026 itu.
Tim khusus dan jejak pemberi perintah
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membentuk tim khusus untuk mendalami perkara ini pada Kamis, 5 November 2026. Tim tersebut dipimpin langsung oleh Kabareskrim Komjen Asep Safrudin, dan menurut Asep akan mengupas tuntas kasus ini hingga menemukan sosok utama di balik instruksi penyadapan.
Empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka: mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso — ketiganya ditetapkan pada Selasa, 3 November 2026, dan ditahan — serta Irjen Slamet Uliandi, yang ditetapkan sebagai tersangka keempat pada Kamis, 5 November 2026.
Menurut Bareskrim, dugaan penyadapan berlangsung sejak 2025 hingga 2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke server Lawful Interception Management System (LIMS) milik Polri tanpa proses verifikasi dan tanpa kaitan dengan proses penegakan hukum. Sasaran yang diduga disadap meliputi nomor telepon Presiden Prabowo, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM, hingga pengusaha. Penyidik juga menduga terjadi penghapusan berkas hasil penyadapan pada Oktober 2026. Perkara ini bermula dari laporan seorang anggota polisi pada 30 Oktober 2026. Penyidik telah memeriksa 13 saksi dan 5 ahli, serta menyita 11 ponsel, satu iPad, dan empat flashdisk. Para tersangka dijerat Pasal 258 dan/atau Pasal 332 KUHP serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE, dengan ancaman pidana hingga 10 tahun penjara.
Perlu ditegaskan: status tersangka bukan vonis bersalah. Asas praduga tak bersalah berlaku penuh sampai pengadilan membuktikan sebaliknya. Dan hingga kini, penyidik belum mengumumkan motif maupun siapa pemberi perintah — itulah yang dijanjikan Asep untuk ditelusuri.
Klaim makar, nama Jokowi, dan batas antara opini dan bukti
Di luar ruang penyidikan, perdebatan soal perkara ini semakin panas — dan di sinilah pembaca perlu membedakan dengan ketat antara fakta, klaim pejabat, dan opini.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan kasus ini mulai menunjukkan indikasi tindak pidana makar. "Kesimpulan sementara, belum kesimpulan final, bahwa terdapat tanda-tanda atau indikasi-indikasi yang mengarah ke tindakan makar," ungkap Yusril dalam konferensi pers di Museum Tsunami Aceh, Banda Aceh, Rabu, 4 November 2026. Kualifikasi itu penting: indikasi sementara, bukan kesimpulan akhir penyidikan.
Perlu dicatat pergeserannya: sehari sebelumnya, Selasa, 3 November 2026, Yusril justru menyatakan penyidikan saat itu belum menemukan indikasi makar. Pernyataan 4 November itu menandai perubahan penilaian setelah pengembangan penyidikan — bukan posisi yang ia pegang sejak awal.
Mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno melontarkan pandangan yang lebih keras dalam siniar Madilog Forum Keadilan. Ia menilai penyadapan terhadap kepala negara dapat dikategorikan sebagai pengkhianatan terhadap negara dan menyentuh persoalan makar. Ia juga menyatakan "tidak bisa dikatakan tidak" bahwa yang meminta penyadapan adalah mantan Presiden Joko Widodo, dan mendesak penyidik memeriksa Jokowi. Ini adalah pendapat pribadi Oegroseno, bukan temuan penyidik — dan penyebutan nama Jokowi dalam wawancara itu bukan bukti keterlibatan.
Jokowi sendiri sudah buka suara. Ditemui wartawan seusai menghadiri sidang kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis, 5 November 2026, ia berkata: "Semuanya kita menghormati proses hukum yang ada, nanti kita tunggu ya."
Sementara itu, mantan Menko Polhukam Mahfud MD mendesak Polri segera menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada para jenderal yang telah ditetapkan sebagai tersangka, tanpa menunggu proses pidana selesai. Mahfud merujuk pada Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2000. Desakan itu adalah pendapat Mahfud, bukan keputusan institusi — hingga Sabtu pagi ini belum ada pengumuman resmi Polri mengenai putusan etik terhadap keempat tersangka.
Dari Istana, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan pada Rabu, 4 November 2026, bahwa Presiden Prabowo telah menandatangani Keputusan Presiden tentang pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan, dan menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Staf Kepresidenan. Istana menyatakan belum mengetahui secara terperinci motif maupun pihak yang berada di balik dugaan penyadapan tersebut.
Yang perlu diawasi selanjutnya
Pertama, apakah tim khusus benar-benar mengumumkan perkembangan soal pemberi perintah — atau janji "semua akan kita telusuri" berhenti sebagai pernyataan. Kedua, sikap Irjen Ahrie Sonta yang menyatakan siap buka-bukaan: sebagai Kadivkum Polri, keterangannya berpotensi membuka rantai persetujuan di dalam sistem. Ketiga, dorongan Komisi III DPR untuk mempercepat RUU Penyadapan: apakah skandal ini berujung pada reformasi sistem pengawasan, atau berhenti pada penindakan terhadap empat orang.
Satu prinsip yang patut dipegang pembaca: tuduhan terhadap siapa pun — termasuk nama besar — tetap tuduhan sampai dibuktikan di pengadilan. Yang sudah pasti hari ini hanyalah empat tersangka, satu tim khusus, dan satu janji: semua akan ditelusuri.
Artikel terkait di UlasPolitik: "DPR Kebut RUU Penyadapan Usai Kasus Listyo Sigit" (https://ulaspolitik.web.id/dpr-kebut-ruu-penyadapan-usai-kasus-listyo-sigit/); "Dasco Tugaskan Komisi III Kawal Kasus Penyadapan Prabowo" (https://ulaspolitik.web.id/dasco-tugaskan-komisi-iii-kawal-kasus-penyadapan-prabowo/); "Istana Waspada, BIN Sebut Sadap Prabowo Arah Makar" (https://ulaspolitik.web.id/istana-waspada-bin-sebut-sadap-prabowo-arah-makar/).
Daftar sumber: CNN Indonesia, "Fakta-fakta Terbaru soal Kasus Penyadapan terhadap Prabowo", 7 November 2026 (https://www.cnnindonesia.com/nasional/20261107080904-20-1424332/fakta-fakta-terbaru-soal-kasus-penyadapan-terhadap-prabowo — judul dan tautan terverifikasi; badan artikel tidak dapat dibuka karena domain diblokir); SorotPost, "Polri Buru Aktor di Balik Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo, Kabareskrim: Semua Akan Kita Telusuri!", 7 November 2026 (https://www.sorotpost.com/polri-buru-aktor-di-balik-penyadapan-ilegal-presiden-prabowo-kabareskrim-semua-akan-kita-telusuri/); Newest Indonesia, "Bentuk Tim Khusus, Polri Janji Bongkar Tuntas Pemberi Perintah Penyadapan Prabowo", 7 November 2026 (https://newestindonesia.co.id/berita/nasional/bentuk-tim-khusus-polri-janji-bongkar-tuntas-pemberi-perintah-penyadapan-prabowo/); Energi Juang News, "Polri Buru Pemberi Perintah Penyadapan Presiden", 7 November 2026 (https://energijuangnews.com/2026/11/07/polri-buru-pemberi-perintah-penyadapan-presiden/); Investor.id, "Yusril: Kasus Penyadapan Prabowo Mulai Mengarah pada Makar", 4 November 2026 (https://investor.id/national/460707/yusril-kasus-penyadapan-prabowo-mulai-mengarah-pada-makar); Narapolitik, "Oegroseno Sebut Penyadapan Prabowo Makar, Nama Jokowi Ikut Disinggung", 7 November 2026 (https://narapolitik.com/2026/11/07/oegroseno-penyadapan-prabowo-makar-jokowi/); Olenka, "Bukan Cuma Diadili, Mahfud MD Desak Listyo Sigit Cs Dipecat Tidak Hormat", 6 November 2026 (https://olenka.id/bukan-cuma-diadili-mahfud-md-desak-listyo-sigit-cs-dipecat-tidak-hormat).