Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menugaskan Komisi III DPR mengawal kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Kabar penugasan itu dilaporkan CNN Indonesia pada Jumat (6/11/2026).
Penugasan ini menempatkan Komisi III — komisi yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan — sebagai garda depan pengawasan parlemen atas perkara yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Dasco adalah Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra.
Langkah ini datang setelah Dasco sempat dipertanyakan diamnya. Pada Kamis (5/11/2026), Presidium Kongres Rakyat Nasional mempertanyakan mengapa Wakil Ketua DPR itu belum bersuara lantang soal dugaan penyadapan terhadap Presiden, padahal ia biasanya cepat merespons isu lain. Sehari sebelumnya, Dasco membantah isu dirinya akan menjadi wakil presiden dan menyebutnya hoaks pengalih isu dari kasus penyadapan.
Apa yang sudah terverifikasi
Bareskrim Polri pada Selasa malam (3/11/2026) menetapkan tiga tersangka: Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Ketiganya diduga melakukan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.
Kabareskrim Komjen Asep Safrudin menyebut dugaan perbuatan itu berlangsung sepanjang 2025–2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa prosedur verifikasi dan tanpa kaitan dengan penegakan hukum. Salah satu nomor yang disebut menjadi sasaran adalah nomor telepon Presiden Prabowo.
Penyidik juga mengungkap dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan pada Oktober 2026. Dalam penyidikan, polisi memeriksa 13 saksi dan 5 ahli serta menyita 11 ponsel, 1 iPad, dan 4 flashdisk.
Para tersangka dijerat Pasal 258 dan Pasal 332 KUHP serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE. Status mereka tetap tersangka — asas praduga tak bersalah berlaku sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Pengawasan DPR: apa yang bisa dilakukan
Komisi III sebenarnya sudah bergerak sebelum penugasan Dasco. Ketuanya, Habiburokhman, pada 3 November menyatakan menghormati sepenuhnya proses hukum dan berharap prosesnya profesional, objektif, dan transparan dari awal sampai akhir.
Anggota Komisi III dari berbagai fraksi menyampaikan nada yang sama. Sarifuddin Sudding (PAN) pada 5 November mendesak penyidik menelusuri seluruh rantai dugaan perbuatan, dari perintah sampai pemanfaatan informasi, termasuk mencari aktor intelektualnya. Rudianto Lallo (NasDem) menilai perkara ini bukan pelanggaran biasa karena menyangkut Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
Pada Jumat (6/11/2026), anggota Komisi III Abdullah (PKB) mendesak Polri mengusut dugaan keterlibatan siapa pun — termasuk bila mengarah ke ketua umum partai — tanpa pandang bulu. Ia menyebut kasus ini akan menjadi pembahasan penting Komisi III setelah masa reses berakhir.
Yang perlu dicatat: tuduhan keterlibatan ketua umum partai itu masih berupa dugaan yang beredar, bukan temuan penyidik. Sampai ada bukti yang diumumkan Bareskrim, tuduhan itu tidak boleh ditulis sebagai fakta.
Secara kelembagaan, Komisi III bisa memanggil Kapolri dan Bareskrim untuk meminta penjelasan dalam rapat dengar pendapat. Komisi III tidak boleh mengambil alih penyidikan, menentukan tersangka, atau mengintervensi penyidik. Di situlah batas pengawasan parlemen.
Mengapa penugasan Dasco penting
Penugasan dari pimpinan DPR memberi bobot politik pada apa yang selama ini baru berupa pernyataan perorangan anggota Komisi III. Kini pengawalan itu punya mandat formal dari Wakil Ketua DPR.
Ada dua ujian di depan. Pertama, apakah Komisi III berani meminta penjelasan yang substantif — soal rantai perintah, sistem LIMS, dan penghapusan log — bukan sekadar pernyataan dukungan normatif. Kedua, apakah pengawasan itu tetap netral, mengingat Dasco adalah orang dekat Presiden sekaligus petinggi Gerindra.
Soal motif dan dalang, publik diminta bersabar. Istana, melalui Mensesneg Prasetyo Hadi, menilai perbuatan yang diduga dilakukan itu mengarah pada makar. Sebaliknya, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menyatakan belum ada indikasi makar. Perbedaan penilaian ini menegaskan satu hal: soal makar atau bukan, yang berwenang menilai adalah penyidik dan pengadilan, bukan opini politik.
Yang bisa ditagih dari DPR sekarang adalah jadwal. Setelah reses, Komisi III perlu segera menggelar rapat dengan Kapolri dan Bareskrim, membuka hasilnya ke publik sejauh tidak mengganggu penyidikan, dan memastikan tidak ada pihak yang kebal hanya karena jabatannya. Jika penugasan Dasco berhenti di pernyataan, maka pengawasan parlemen hanya akan menjadi catatan kaki dari kasus ini.
Sumber: CNN Indonesia; Jawawa/Antara; JDIH DPR; Fraksi PKB; Lensa Hukum.