Istana Kepresidenan tetap dalam mode waspada pada Jumat (6/11/2026). Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra datang ke Istana untuk menyampaikan laporan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto, di tengah penyidikan dugaan penyadapan ilegal yang menyasar kepala negara dan sejumlah pejabat.
Di depan wartawan setibanya di Istana, Herindra tidak merinci isi laporan yang akan disampaikannya. Namun soal perkara penyadapan itu, penilaiannya tegas: “Saya pikir itu adalah suatu tindakan yang ilegal, dan mengarah ke tindakan yang makar. Itu saja,” ujarnya, seperti dilaporkan Detikcom.
Pernyataan itu penting bukan karena menambah dakwaan baru — Herindra bukan penyidik perkara ini — melainkan karena menunjukkan satu hal: lembaga intelijen negara kini ikut menempelkan label yang sama dengan Istana, yakni “mengarah ke makar”. Nada itu sejalan dengan pernyataan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan, yang pada Kamis (5/11/2026) menyatakan pemerintah akan melawan segala bentuk makar. “Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto merupakan persoalan serius yang tidak bisa ditoleransi, karena hal itu sudah mengarah ke tindakan makar. Kita harus melawan segala bentuk makar,” kata Syahganda.
Fakta yang sudah terverifikasi sejauh ini adalah sebagai berikut. Bareskrim Polri mengumumkan pada Selasa malam (3/11/2026) penetapan tiga tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Mereka diduga menyadap nomor Presiden Prabowo, menteri, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, LSM, dan pengusaha, pada 2025–2026, tanpa prosedur verifikasi yang sah, serta diduga menghapus jejak log pada Oktober 2026. Perkara ini bermula dari laporan seorang anggota polisi pada 30 Oktober 2026. Ketiga tersangka dijerat Pasal 258 KUHP, Pasal 332 ayat (1) dan/atau (2) KUHP, dan Pasal 32 ayat (1) UU ITE, dengan ancaman hukuman hingga 10 tahun penjara. Penetapan tersangka bukan putusan bersalah; asas praduga tak bersalah tetap berlaku.
Pada Kamis malam (5/11/2026), Bareskrim menetapkan tersangka keempat: Irjen Slamet Uliandi, mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Brigjen Suhermanto mengumumkan peningkatan status itu setelah Slamet sebelumnya berstatus saksi. Menurut penyidik, pada awal Oktober 2026 Ahrie meminta izin menghapus hasil sadapan, dan Slamet menyetujuinya. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto juga telah membentuk tim khusus yang dipimpin Kabareskrim Komjen Asep Safrudin untuk mendalami perkara ini.
Presiden Prabowo telah memberhentikan Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pada Rabu (4/11/2026), melalui keputusan presiden yang ditandatangani Presiden, menurut Mensesneg Prasetyo Hadi.
BIN ke Istana: sinyal waspada naik satu level
Kunjungan Herindra ke Istana pada Jumat ini bukan kunjungan biasa. Ia datang sebagai Kepala BIN, di hari yang sama ketika Istana disebut terus waspada dan melakukan bersih-bersih internal usai terbongkarnya dugaan penyadapan ilegal. Herindra tidak menjelaskan apa yang ia laporkan, dan publik tidak boleh mengisi kekosongan itu dengan tebakan.
Yang bisa dibaca secara politik justru dari keseragaman bahasa. Istana, BIN, dan Bakom kini berbicara dengan satu frasa: penyadapan ini “mengarah ke makar”. Itu adalah pesan politik sekaligus pesan keamanan: negara menganggap komunikasi kepala negara yang disadap tanpa dasar hukum sebagai ancaman terhadap keselamatan pimpinan negara dan kedaulatan, bukan sekadar pelanggaran prosedur.
Pesan itu juga ditujukan ke dalam. Setelah Listyo dicopot dari KSP, pemerintah berulang kali menegaskan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh oknum, bukan kebijakan institusi, dan pelayanan Polri kepada masyarakat tidak berkurang. Prasetyo menyampaikan hal itu setelah berkoordinasi dengan Kapolri Suyudi Ario Seto. Pesan ganda ini — keras ke pelaku, tenang ke publik — adalah cara Istana mencegah kasus ini dibaca sebagai krisis institusi, sambil tetap membuka ruang bersih-bersih di ring satu.
Makar masih penilaian, bukan dakwaan
Di sinilah pembaca harus berhati-hati. Kata “makar” yang diucapkan Istana, BIN, dan Bakom adalah penilaian pemerintah, bukan putusan pengadilan dan bukan pasal yang dipakai penyidik sejauh ini.
Prasetyo sendiri pada Rabu (4/11/2026) mengatakannya dengan hati-hati: “Kami juga berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori bisa kita anggap ini mengarah ke perbuatan makar.” Kata “mungkin” dan “bisa kita anggap” itu penting. Ia juga mengakui Istana belum mengetahui motif dan dalang di balik penyadapan tersebut, dan masih menunggu hasil penyidikan kepolisian.
Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra bahkan menegaskan sebaliknya dari sisi penyidikan: belum ada indikasi makar, dan pasal yang dipakai penyidik sejauh ini adalah pasal-pasal penyadapan dan intersepsi, bukan pasal makar. Polri menyatakan masih mendalami kemungkinan unsur makar, dan tim khusus yang dibentuk Kapolri antara lain bertugas melengkapi alat bukti itu.
Partai Gerindra, melalui Sekjen Sugiono pada Rabu (4/11/2026), mengambil posisi di tengah: penyadapan tanpa kewenangan yang sah adalah persoalan sangat serius dan mencerminkan persoalan kedisiplinan serta kepatuhan terhadap garis komando, dan “apabila ditemukan unsur-unsur yang memenuhi ketentuan hukum, perlu didalami pula kemungkinan adanya tindakan yang mengarah pada upaya makar terhadap Presiden.” Itu adalah desakan partai, bukan temuan penyidik.
Dengan kata lain: label makar sudah dipakai secara politik, tetapi pembuktian hukumnya belum selesai. Membalik urutan itu — menganggap para tersangka sudah terbukti makar — adalah kesalahan yang harus dihindari.
Yang belum terjawab: motif, dalang, dan aliran data
Tiga pertanyaan besar masih terbuka, dan ketiganya belum dijawab oleh penyidik hingga Jumat (6/11/2026).
Pertama, motif. Polri belum mengumumkan motif penyadapan. Istana juga belum mengetahuinya. Spekulasi yang beredar di media sosial dan di kalangan politik — termasuk klaim mantan Menko Polhukam Mahfud MD bahwa “dari bocoran sumber, produk final hasil penyadapan ini diduga sampai ke Solo” — tetap klaim yang belum dibuktikan. Penyidik juga belum menyatakan Presiden ke-7 Joko Widodo mengetahui atau terlibat dalam penyadapan ini. Jokowi sendiri, saat bersaksi di PN Jakarta Timur pada Kamis (5/11/2026), mengatakan semua pihak harus menghormati proses hukum yang ada.
Kedua, dalang dan penerima hasil sadapan. Gerindra mendesak agar penyidik tidak berhenti pada empat tersangka. Desakan itu wajar, tetapi siapa pemberi perintah dan ke mana data sadapan dikirim masih harus dibuktikan lewat penyidikan, bukan lewat desakan politik.
Ketiga, kabar yang belum terverifikasi. Beredar laporan yang mengutip Suara.com bahwa Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dikabarkan diperiksa POM TNI terkait kasus ini. Hingga artikel ini ditulis, belum ada konfirmasi resmi dari POM TNI maupun Istana atas kabar tersebut. Karena itu kabar itu tidak boleh dijadikan kesimpulan, apalagi dasar tuduhan.
Yang patut ditunggu publik selanjutnya adalah tiga hal konkret: hasil kerja tim khusus Kapolri di bawah Kabareskrim Asep Safrudin; audit menyeluruh terhadap sistem LIMS dan keamanan siber; dan apakah penyidik akhirnya memakai pasal makar atau tetap pada pasal penyadapan dan UU ITE. Sampai tiga hal itu terjawab, sikap yang paling masuk akal adalah yang juga diambil Istana: waspada, tetapi tidak menghakimi sebelum bukti diumumkan.
Sumber: Antara; BSI News; InvestorTrust; Forensik Narasi.