Dugaan makar dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto naik tingkat. Polri menyatakan pengembangan dugaan tindak pidana makar itu kini sudah masuk ke tahap penyidikan, setelah sebelumnya hanya berada pada tahap penyelidikan lewat laporan polisi terpisah. Kepastian itu disampaikan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Edison Isir di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa (17/11/2026). “Untuk pengembangan terkait dengan dugaan-dugaan makar, saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan,” kata Isir, seperti dilaporkan CNN Indonesia. Pendalaman dilakukan tim khusus yang diketuai Kabareskrim Polri — tim yang sudah dibentuk Kapolri sejak awal November. Penyidik saat ini juga masih mendalami apakah ada end user selain mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menerima hasil penyadapan tersebut. “Terkait dengan berbagai kemungkinan, itu tetap akan didalami, dan Bapak Kapolri sangat konsisten dan berkomitmen dengan membentuk tim khusus yang diketuai oleh Bapak Kabareskrim,” kata Isir. Namun satu hal harus ditegaskan: naik ke penyidikan bukan berarti ada tersangka makar. Hingga hari ini, Polri belum mengumumkan satu pun tersangka untuk dugaan makar. Penetapan tersangka adalah langkah berikutnya yang masih bergantung pada kecukupan alat bukti — dan semua pihak yang disebut dalam perkara ini tetap berlaku asas praduga tak bersalah.
Dari laporan polisi ke penyidikan
Kenaikan status ini adalah eskalasi nyata dari posisi Polri seminggu terakhir. Pada 11 November, Bareskrim menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana turut serta dan/atau permufakatan jahat untuk melakukan makar. Sehari kemudian, dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa penyadapan ilegal tidak serta-merta dapat disimpulkan sebagai makar — unsur pidananya harus dibuktikan secara terpisah, termasuk soal perintah dan tujuan penyadapan. Kini, penyidik menyatakan pendalaman itu sudah cukup untuk naik ke penyidikan. Artinya, menurut penilaian penyidik, sudah ada cukup bukti permulaan untuk menyelidiki dugaan makar sebagai perkara tersendiri, bukan sekadar pengembangan dari perkara penyadapan. Perlu dicatat, tuduhan makar terhadap para tersangka sejauh ini datang dari pernyataan pejabat, bukan dari putusan hukum. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menilai dugaan penyadapan, penghapusan bukti elektronik, dan akses ilegal terhadap Kepala Negara berpotensi mengarah pada perbuatan makar (Antara, 10 November). Yusril Ihza Mahendra pada 9 November juga menyebut makar sebagai kategorinya. Itu penilaian mereka, bukan vonis. Komisi III DPR dalam rapat kerja 12 November meminta Polri mengusut dalang dan motif di balik penyadapan.
Empat tersangka penyadapan, belum ada tersangka makar
Perkara pokoknya sendiri sudah berjalan. Bareskrim menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, dan penghilangan dokumen elektronik: mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Listyo ditetapkan lewat gelar perkara 3 November; Slamet menyusul 5 November. Para tersangka dijerat Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 332 ayat (1) dan (2), serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE, dengan ancaman pidana paling lama 10 tahun. Dugaan penyadapan disebut berlangsung sejak 2025 hingga Oktober 2026, menyasar Presiden, pejabat negara, anggota DPR, KPK, media, hingga pengusaha — diduga tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi, dan tanpa kaitan dengan proses penegakan hukum. Hasil penyadapan diduga dihapus pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak. Selain Slamet, ketiga tersangka saat ini ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri; Slamet menjalani tahanan rumah karena alasan kesehatan.
Jalur etik berjalan paralel
Di luar jalur pidana, penegakan etik internal Polri juga bergerak. Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso dimulai tertutup pada Selasa (17/11/2026) di Mabes Polri — sudah diberitakan UlasPolitik hari ini. Ahrie Sonta sudah dijatuhi sanksi Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri pada Selasa (10/11/2026); ia mengajukan banding, sehingga sanksi itu belum berkekuatan hukum tetap. Slamet Uliandi belum menjalani sidang etik — ia masih menjalani tahanan rumah karena alasan kesehatan. Polri juga mengonfirmasi sosok berinisial TK — yang disebut berperan sebagai pengintai dalam perkara ini — adalah perwira tinggi aktif berpangkat Brigjen dan kini diperiksa Divisi Propam. Yang kini ditunggu publik adalah dua hal: apakah penyidikan makar ini berujung pada penetapan tersangka baru, dan apakah penyidik berhasil mengungkap rantai perintah serta motif — pertanyaan yang sejak awal diminta Komisi III untuk dijawab. Sampai dua hal itu terjawab, status perkara ini tetap: dugaan yang sedang disidik, bukan kesimpulan.
Analisis: eskalasi nyata, pembuktian masih di depan
Naiknya dugaan makar ke penyidikan adalah eskalasi nyata — penyidik menilai sudah ada cukup bukti permulaan untuk memperlakukan makar sebagai perkara tersendiri. Tetapi pertanyaan tersulitnya masih di depan: rantai perintah, motif, dan apakah ada end user selain Listyo. Pasal makar membawa ancaman pidana terberat, sehingga ambang bukti untuk penetapan tersangka pun tinggi. Sampai tersangka makar diumumkan, status perkara ini adalah dugaan yang sedang disidik, bukan kesimpulan. Yang patut dicatat, eskalasi ini terjadi di hari yang sama dengan sidang etik Eko Hadi dan laporan Kapolri ke Menko Polkam — perkara penyadapan kini resmi menjadi bagian dari agenda koordinasi keamanan nasional, bukan lagi sekadar urusan internal Polri. Itu berarti penanganannya akan terus disorot publik, dan setiap langkah berikutnya — tersangka baru, rantai perintah, motif — akan diuji di ruang terbuka.
Sumber: CNN Indonesia, “Polri: Kasus Dugaan Makar di Penyadapan Prabowo Naik Penyidikan”, 17 November 2026 (dibaca langsung — kenaikan ke penyidikan, kutipan Isir, end user, tim khusus, empat tersangka + jabatan lama, pasal, penahanan, korban lain, PTDH Ahrie); Antara via Lapor, “Polri dalami dugaan makar dalam kasus dugaan penyadapan ilegal”, 10 November 2026 (dibaca langsung — tim khusus, penilaian Prasetyo Hadi, empat tersangka, penyadapan 2025–2026, penghapusan Oktober 2026). Latar: UlasPolitik post 1660 (sidang etik Eko Hadi), 1639 (sidang etik Listyo), 1178 (sosok TK), 664 (raker Komisi III 12 November), 1507 (korban penyadapan).