Fraksi Partai Golkar (FPG) MPR RI tengah menyelesaikan naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Obligasi Daerah. Dokumen itu dijadwalkan diserahkan kepada pimpinan MPR pada Rabu, 18 November 2026 pukul 09.00 WIB, untuk selanjutnya disampaikan kepada pimpinan DPR — dan penyerahan resmi dari MPR ke DPR menjadi agenda utama forum nasional yang digelar FPG MPR bersama detikcom di Jakarta pada 18–19 November 2026. Ketua FPG MPR RI Melchias Markus Mekeng menyebut penyusunan naskah itu sudah 90 persen rampung saat sarasehan nasional di Pekanbaru, Riau, pada Juli 2026 — tinggal koreksi dari ahli di DPR — dan kini memasuki tahap akhir.
Penyusunan naskah ini didasarkan pada penjaringan aspirasi di sembilan provinsi sejak tahun lalu, dengan melibatkan gubernur, bupati, wali kota, anggota DPRD, dan kalangan akademisi. FPG MPR telah menggelar sarasehan nasional tentang obligasi daerah di delapan daerah: Sulawesi Utara, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, dan Riau. Menurut kajian FPG MPR, sembilan provinsi dan 44 kabupaten/kota dinilai memiliki potensi atau kelayakan untuk menerbitkan obligasi daerah.
Apa itu obligasi daerah dan mengapa didorong
Obligasi daerah adalah surat utang yang diterbitkan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan. Dasar hukumnya sudah ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), yang diperkuat Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87 Tahun 2024 tentang tata cara penerbitan dan pembelian kembali obligasi daerah dan sukuk daerah, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2024 tentang penerbitan dan pelaporan obligasi daerah dan sukuk daerah. Namun, menurut FPG MPR, aturan itu belum cukup sehingga perlu undang-undang khusus. Argumen yang diajukan Mekeng: daerah terlalu bergantung pada dana perimbangan dari pusat, sementara kebutuhan pembangunan — terutama infrastruktur — jauh lebih besar, dan mengandalkan APBN serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum cukup. Obligasi daerah, kata dia, bisa menjadi alternatif pembiayaan sekaligus instrumen investasi publik, dengan melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan otoritas terkait, serta pengawasan atas penggunaan dananya.
Yang masih harus diuji: dari naskah ke undang-undang
Perlu ditegaskan: naskah akademik bukan RUU, dan penyerahan naskah ke DPR bukan pengesahan. MPR tidak punya kewenangan membentuk undang-undang; yang bisa dilakukan FPG MPR hanyalah menyerahkan naskah dan draf RUU kepada DPR untuk diproses lebih lanjut — entah sebagai RUU usul DPR atau dibahas bersama pemerintah. Perjalanan politiknya baru dimulai setelah 18 November. Ada dua catatan. Pertama, manfaatnya tidak merata. Hanya daerah dengan kapasitas fiskal kuat dan proyek yang layak yang akan dilirik investor — dan hingga 2025, belum ada pemerintah daerah yang menerbitkan obligasi maupun sukuk daerah. Kedua, tanpa pengaman yang ketat — persetujuan Menteri Keuangan, pertimbangan Menteri Dalam Negeri, serta pengawasan OJK seperti diatur hari ini — obligasi daerah berisiko menjadi utang baru yang membebani APBD. Di sinilah DPR, Komisi XI, pemerintah, dan OJK akan diuji: apakah RUU ini kelak sekadar membuka keran utang daerah, atau benar-benar membangun disiplin fiskal daerah.
Sumber: Antara, “FPG MPR siapkan naskah akademik RUU obligasi daerah”, 17 November 2026 (dibaca langsung — sembilan provinsi, penyerahan 18 November, APBN + PAD belum cukup, keterlibatan OJK); MPR RI, “Fraksi Partai Golkar MPR RI Dorong Percepatan Penyusunan Naskah Akademik RUU Obligasi Daerah”, 22 Juli 2026 (dibaca langsung — “sudah 90 persen, tinggal koreksi dari ahli di DPR”, tujuh daerah + Riau sebagai kedelapan); Vanusnews, “APBN Terbatas, Fraksi Golkar MPR Dorong UU Obligasi Daerah untuk Percepat Pembangunan”, 16 November 2026 (dibaca langsung — penyerahan 18 November pukul 09.00 WIB, Ruang GBHN Gedung Nusantara V, sembilan provinsi dan 44 kabupaten/kota); Tinta Otentik, “Dorong Pendanaan Alternatif Daerah, FPG MPR Rampungkan Naskah Akademik RUU Obligasi Daerah”, 14 November 2026 (dibaca langsung — forum nasional bersama detikcom 18–19 November, penyerahan resmi MPR ke DPR, ketergantungan pada dana perimbangan); OJK, “Penerbitan dan Pelaporan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah” (POJK 10/2024 — dasar hukum UU 1/2022 dan PP 1/2024); Kemenkeu JDIH, PMK 87/2024 (tata cara penerbitan dan pembelian kembali obligasi daerah dan sukuk daerah).