Universitas Gadjah Mada (UGM) memilih menjawab singkat soal kesaksian Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang tudingan ijazah palsu. Juru bicara UGM, I Made Andi Arsana, menyatakan universitas menghormati proses hukum yang berjalan dan telah menjalankan perannya sebagaimana mestinya, termasuk dengan menyerahkan bukti-bukti yang diperlukan dalam persidangan.
“Sejauh ini tidak ada informasi yang perlu ditambahkan. Jika ada perkembangan yang perlu disampaikan, kami akan menyampaikannya pada kesempatan pertama,” kata Made Andi dalam pernyataan pada Jumat (6/11/2026).
Yang disampaikan Jokowi di sidang
Jokowi hadir sebagai saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026), dalam perkara dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu, dengan terdakwa Roy Suryo. Di hadapan majelis hakim, ia memaparkan riwayat pendidikannya: SD Negeri 111 Surakarta, SMP Negeri 1 Surakarta, SMA Negeri 6 Surakarta, lalu Fakultas Kehutanan UGM.
Ia menyebut ujian skripsinya dilaksanakan pada 23 Oktober 1985 dan dinyatakan lulus dengan nilai A, ijazah S1 diterbitkan 5 November 1985, dan wisuda diikuti pada 19 November 1985. Di persidangan ia memperlihatkan ijazah asli dari SD hingga S1, dan menegaskan bahwa foto pada ijazah S1 adalah fotonya sendiri. Usai sidang, Jokowi mengatakan berharap proses hukum memulihkan nama baiknya.
Mengapa UGM memilih singkat
Singkatnya pernyataan UGM bukan tanpa makna. Sebagai almamater yang ijazahnya dipersoalkan, UGM memosisikan diri sebagai penyedia bukti, bukan pihak yang bersengketa. Universitas itu sudah menyatakan posisinya sejak April 2025: Jokowi adalah alumnus Fakultas Kehutanan, masuk tahun 1980 dengan nomor mahasiswa 80/34416/KT/1681, dan lulus 5 November 1985. Bareskrim Polri sebelumnya juga menyatakan telah menguji ijazah tersebut secara saintifik-forensik dan menyimpulkan dokumen itu asli.
Dengan kata lain, dari sudut UGM, tidak ada hal baru yang perlu ditambahkan — yang tersisa adalah penilaian majelis hakim atas bukti-bukti yang sudah diserahkan. Sikap itu sekaligus menjaga jarak institusi dari polemik di media sosial, di mana tudingan dan bantahan terus berputar tanpa ujung.
Pihak terdakwa sendiri menolak kesaksian Jokowi — Roy Suryo menyebut kesaksian itu “mostly salah”, seperti sudah diliput UlasPolitik sebelumnya. Perbedaan penilaian inilah yang harus diuji di persidangan, dan sampai ada putusan, para terdakwa tetap berstatus terdakwa dengan asas praduga tak bersalah. Bagi pembaca, pelajarannya sederhana: kesaksian seorang mantan presiden di ruang sidang adalah fakta persidangan, pernyataan UGM adalah posisi institusi, dan tudingan ijazah palsu tetaplah tudingan sampai pengadilan memutuskan sebaliknya.
Sumber: CNN Indonesia; Jawawa; Detik; Matamata; AFU.id.