Terkini
Artikel dan ulasan politik

HUKUM DAN DEMOKRASI

IKAL Lemhannas: Anggota Terlibat Hukum Bakal Dicopot

IKAL Lemhannas menyatakan anggota yang terbukti melanggar hukum dan putusannya inkrah akan dicabut keanggotaannya, terkait dugaan penyadapan ilegal di Jakarta.

Oleh 10 NOV 2026 4 menit baca
Foto arsip Purnomo Yusgiantoro saat menjabat Menteri Pertahanan, berjabat tangan dengan Menteri Pertahanan AS Leon Panetta di Bali, 23 Oktober 2011

Dewan Pengurus Pusat Ikatan Keluarga Alumni Lembaga Ketahanan Nasional (DPP IKAL Lemhannas) menyatakan tidak akan memberi toleransi kepada anggotanya yang terbukti melanggar hukum. Sikap itu disampaikan Ketua Umum IKAL Lemhannas Purnomo Yusgiantoro dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (10/11/2026), terkait dugaan penyadapan ilegal yang disebut menyasar Presiden, pejabat pemerintah, pimpinan partai politik, pengusaha, hingga tokoh masyarakat.

Purnomo — mantan Menteri Pertahanan dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral — terpilih sebagai Ketua Umum IKAL Lemhannas periode 2026–2031 secara aklamasi pada April 2026. Dalam pernyataan sikap bertajuk “Menjaga Ketenangan, Mengawal Kebenaran dan Keadilan”, IKAL menilai dugaan penyadapan itu bukan sekadar pelanggaran hukum biasa. “Persoalan ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan juga kejahatan kekuasaan serta ancaman terhadap keamanan negara, stabilitas nasional, kewibawaan pejabat negara, kedaulatan bangsa, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara,” demikian pernyataan sikap yang dibacakan Purnomo.

Ancaman Sanksi, Bukan Pencopotan yang Sudah Terjadi

Poin ini penting agar tidak salah baca: belum ada anggota yang dicopot. Yang dinyatakan Purnomo adalah ketetapan bersyarat — pencopotan hanya berlaku bila anggota terbukti terlibat dan putusannya sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah). “Apabila terdapat anggota IKAL Lemhannas yang terlibat dan dinyatakan melanggar hukum, setelah putusannya berkekuatan hukum tetap atau inkrah, maka akan dicabut status keanggotaannya. Ini sudah merupakan ketetapan dari DPP IKAL,” tegas Purnomo.

Dalam pernyataan sikap itu, IKAL juga meminta pembatasan kekuasaan negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan, disertai penguatan mekanisme pengawasan dan kontrol agar kewenangan tidak menyimpang. Organisasi itu menekankan pembenahan dan pengawasan ketat terhadap penggunaan teknologi penyadapan milik negara, yang menurutnya harus mengacu pada prosedur hukum, prinsip hak asasi manusia, dan kepastian hukum.

Dugaan Penyadapan: Fakta, Klaim, dan yang Belum Terbukti

Fakta terverifikasi: perkara dugaan penyadapan ilegal sedang ditangani aparat penegak hukum. Menurut Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra pada 9 November 2026, keempat jenderal yang diperiksa telah dijerat pasal makar (Pasal 191–193 KUHP). Perlu dicatat, itu adalah pernyataan Yusril, bukan pernyataan resmi Bareskrim.

Klaim yang masih dugaan: pemberitaan menyebut praktik penyadapan berlangsung pada periode 2025–2026, ketika pihak yang diberitakan masih menjabat sebagai Kapolri, dan menyasar Presiden serta sejumlah pejabat dan tokoh. Itu adalah dugaan yang diberitakan, bukan putusan pengadilan.

Yang belum terbukti: motif penyadapan, siapa dalang dan pihak yang memerintahkan, serta apakah tuduhan terhadap pihak-pihak tertentu benar. Semua itu masih harus dibuktikan penyidik. Asas praduga tak bersalah berlaku: para tersangka belum terbukti bersalah. IKAL sendiri menegaskan setiap dugaan harus diperiksa berdasarkan bukti dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah dan hak atas proses hukum yang adil.

IKAL mengajak masyarakat tetap tenang dan memberi kesempatan kepada Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Suyudi Ario Seto untuk bekerja secara profesional, independen, dan kredibel — disertai pengamanan barang bukti, perlindungan saksi, pemeriksaan yang bebas dari intervensi, dan penyampaian perkembangan perkara secara berkala. IKAL juga mengingatkan masyarakat agar tidak menyebarkan tuduhan yang belum terverifikasi.

Mengapa Sikap IKAL Penting

Bagian ini adalah analisis. IKAL menghimpun alumni pendidikan Lemhannas yang tersebar di birokrasi, TNI/Polri, dan politik. Sikap tegasnya memberi tekanan moral dari dalam: solidaritas korps tidak boleh berubah menjadi perlindungan terhadap pelanggaran. Pada saat yang sama, IKAL memilih jalur institusional — mendukung pengusutan tuntas sambil meminta ketenangan — ketimbang ikut berspekulasi.

Ujian sebenarnya ada di depan: konsistensi saat putusan inkrah benar-benar ada, dan apakah desakan pengawasan penyadapan itu diterjemahkan menjadi aturan yang mengikat, bukan sekadar pernyataan sikap.

Daftar sumber: 1. Antara, “IKAL Lemhannas minta dugaan penyadapan ilegal diusut tuntas”, 10 November 2026, 16:48 WIB (halaman Antara tidak dapat dibuka langsung; hanya judul berita yang diketahui, isi dikutip sebagaimana dilaporkan Antara dan dikuatkan Narasipos serta Pakuan Pos) 2. Narasipos, “IKAL Lemhannas Minta Dugaan Penyadapan Ilegal Diusut Tuntas, Anggota Terlibat Bakal Dicopot”, 10 November 2026 — https://narasipos.com/nasional/ikal-lemhannas-minta-dugaan-penyadapan-ilegal-diusut-tuntas-anggota-terlibat-bakal-dicopot/ 3. Pakuan Pos, “IKAL-Lemhannas Desak Usut Tuntas Dugaan Penyadapan Ilegal, Jaga Ketenangan dan Kawal Keadilan”, 10 November 2026, 13:16 WIB — http://www.pakuanpos.com/2026/11/ikal-lemhannas-desak-usut-tuntas-dugaan.html 4. iNews, dikutip Tunjuk.id, 10 November 2026

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik