Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono — Ibas — meminta pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan memberikan kesempatan yang setara bagi perempuan untuk mengembangkan usaha. Pandangan itu ia sampaikan dalam Dialog Publik Fraksi Partai Demokrat dengan Pengusaha Wanita di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu 18 November 2026, yang digelar untuk menyambut Hari Kewirausahaan Perempuan yang diperingati setiap 19 November. Ibas juga menjabat Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, dan dalam dialog itu ia didampingi anggota fraksi Marwan Cik Asan, Dina Lorenza, Nurwayah, Cellica Nurrachadiana, dan Hillary Briggita. “Kalau kita berbicara tentang kemajuan bangsa, tentu tidak cukup hanya dengan peran laki-laki. Perempuan juga harus mendapatkan ruang, kesempatan, dan dukungan yang sama untuk maju, berkembang, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara,” ujar Ibas. Ia menutup dialog itu dengan kalimat yang menjadi judul berita Antara: “Perempuan berdaya, ekonomi berjaya. Jika perempuan semakin kuat, keluarga semakin kuat. Jika keluarga kuat dan ekonomi masyarakat semakin berkembang, Indonesia akan semakin maju, adil, dan makmur.”
Lima tantangan yang dicatat Ibas
Dalam forum itu, Ibas menyoroti lima tantangan utama yang perlu diatasi untuk memperkuat kewirausahaan perempuan. Pertama, akses permodalan: ia mendorong penguatan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR), termasuk pinjaman dengan biaya terjangkau dan persyaratan yang tidak menyulitkan, disertai pendampingan agar dana dipakai produktif. Kedua, perluasan jangkauan pasar — lewat media sosial, platform digital, dan perdagangan elektronik, hingga jaringan perdagangan internasional. Ketiga, keterampilan dan literasi digital, bukan hanya untuk pemasaran tetapi juga pencatatan keuangan dan efisiensi operasional. Keempat, pengembangan sumber daya manusia dan keseimbangan keluarga: “Usaha boleh berkembang, mimpi boleh besar, tetapi keluarga juga harus tetap diperhatikan.” Kelima, literasi keuangan dan tata kelola — pencatatan keuangan yang teratur, pengawasan arus kas, dan transparansi, serta menjauhi praktik judi daring dan pinjaman daring berisiko tinggi. Ibas mengingatkan agar pengusaha tidak terburu-buru ekspansi sebelum sistem pengelolaan sehat dan keuntungan berkelanjutan. “Jangan terburu-buru melakukan ekspansi. Buktikan terlebih dahulu bahwa usaha kita berjalan dengan baik, memiliki sistem yang sehat, dan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan.” Di balik daftar itu ada tuntutan yang lebih besar kepada negara. “Pengusaha membutuhkan kepercayaan dari negara. Mereka juga membutuhkan perlindungan hukum dan regulasi, kesempatan, serta peluang untuk terus berkembang,” kata Ibas. Masukan dari peserta memperkuat nada itu: Dina Lorenza menyoroti pembiayaan berbunga terjangkau; Nurwayah dari Komisi VII DPR menjelaskan pembagian KUR Super Mikro, KUR Mikro, dan KUR Kecil beserta ketentuan bunga dan agunan; Cellica Nurrachadiana mengingatkan kesehatan mental dan keseimbangan hidup perempuan pengusaha.
Dari dialog ke kebijakan: ujian bagi Demokrat
Ibas menyampaikan komitmen Fraksi Partai Demokrat untuk mengawal kebijakan yang mendukung UMKM, koperasi, ekonomi kreatif, dan kewirausahaan perempuan — termasuk agenda Rancangan Undang-Undang Perkoperasian dan kebijakan APBN, serta tata kelola pasar modal yang baik. Di bidang perpajakan, ia meminta kebijakan mempertimbangkan kemampuan masing-masing kelompok usaha: penerimaan pajak dibutuhkan untuk pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, tetapi kebijakan fiskal juga harus memberi ruang bagi UMKM untuk bertumbuh. “Kita ingin negara memiliki kemampuan fiskal yang kuat untuk membangun dan menyejahterakan rakyat. Tetapi di saat yang sama, negara juga harus ramah terhadap dunia usaha. Prinsipnya adalah pro-bisnis, pro-lapangan pekerjaan, dan pro-perlindungan sosial,” jelasnya. Di sinilah letak ujian sesungguhnya — dan ini perlu dikatakan terus terang. Dialog seperti ini mudah digelar setiap tahun menjelang 19 November; yang sulit adalah mengubah daftar tantangan menjadi pasal, anggaran, dan pendampingan yang sampai ke pengusaha di daerah. Ibas menyebut program PIA Fraksi Partai Demokrat, termasuk Mitra Sehati, serta penyerahan bantuan modal awal bagi pengusaha pemula. Itu langkah nyata, tetapi skalanya kecil dibanding kebutuhan yang ia uraikan sendiri. Semua komitmen kebijakan di atas adalah klaim dan janji yang disampaikan Ibas dan fraksinya dalam dialog tersebut — bukan kebijakan yang sudah disahkan. Publik berhak menagihnya saat pembahasan RUU Perkoperasian dan APBN berjalan di parlemen.
Sumber: Antara 5864091, “Wakil Ketua MPR: Perempuan berdaya, ekonomi nasional berjaya”, 19 November 2026 (dibaca langsung — dialog 18/11, lima tantangan termasuk menjauhi judi daring dan pinjaman daring berisiko tinggi, kutipan ‘Perempuan berdaya, ekonomi berjaya’, PIA/Mitra Sehati, RUU Perkoperasian + APBN); LensaHukum, “Ibas Dorong Penguatan Peran Pengusaha Perempuan”, 19 November 2026 (dibaca langsung, mengutip Detikcom — lima tantangan selengkapnya, kutipan ‘pro-bisnis, pro-lapangan pekerjaan, dan pro-perlindungan sosial’, masukan Dina Lorenza/Nurwayah/Cellica Nurrachadiana, daftar anggota fraksi yang hadir). Catatan: foto berita berhak cipta (Antara/Detik) tidak dipakai; foto hero adalah foto bebas lisensi dari Wikimedia Commons, bukan foto dialog 18 November.