Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta meminta dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap kemerdekaan Palestina diwujudkan melalui diplomasi yang aktif dan konkret. Pernyataan itu disampaikan Sukamta di Jakarta, Rabu (18/11/2026), sehari setelah Prabowo menyuarakan dukungan tersebut dalam KTT Asia Timur (East Asia Summit/EAS) ke-21 di Manila, Filipina. Dalam KTT itu, Prabowo menegaskan Indonesia berdiri teguh mendukung hak rakyat Palestina atas kemerdekaan dan menyebut solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian yang adil, menyeluruh, dan berkelanjutan. “Perdamaian tidak boleh dimaknai sekedar berhentinya peperangan. Perdamaian harus menghadirkan keadilan. Rakyat Palestina berhak hidup merdeka, terbebas dari pendudukan, kekerasan, dan segala bentuk penindasan,” kata Sukamta.
Apa yang diminta Sukamta
Sukamta berharap Prabowo mengangkat isu Palestina kembali dalam berbagai forum internasional, agar dukungan Indonesia tidak berhenti sebagai pernyataan di satu forum. Komitmen politik di KTT Asia Timur, menurutnya, perlu diperkuat melalui pergerakan diplomasi di tingkat ASEAN, Organisasi Kerja Sama Negara Islam (OKI), PBB, maupun forum internasional lainnya. “Indonesia tidak boleh berhenti pada pernyataan politik. Indonesia harus terus membangun konsolidasi internasional, mendorong penghentian kekerasan, memastikan akses bantuan kemanusiaan, serta memperjuangkan pengakuan dan kemerdekaan Palestina melalui berbagai jalur diplomasi,” ujarnya. Ia juga menekankan sinergi antara pemerintah dan parlemen: DPR, khususnya Komisi I, memiliki peran strategis dalam menjalankan diplomasi parlemen, menjalin komunikasi dengan parlemen negara-negara sahabat, serta menggalang dukungan internasional bagi perjuangan rakyat Palestina. Pendekatan diplomasi Prabowo yang mengedepankan dialog daripada konfrontasi, kerja sama daripada perpecahan, serta saling menghormati patut diperkuat, kata Sukamta — tetapi prinsip persahabatan dengan semua negara tidak boleh mengurangi ketegasan Indonesia dalam membela nilai kemanusiaan dan keadilan internasional. “Indonesia bisa bersahabat dengan semua negara, tetapi Indonesia tidak boleh kompromi terhadap ketidakadilan. Dukungan terhadap kemerdekaan Palestina bukan sekedar pilihan politik luar negeri, melainkan amanat konstitusi dan tanggung jawab moral Bangsa Indonesia,” ucapnya. Perlu dicatat, ini adalah desakan politik dari pimpinan Komisi I DPR, bukan keputusan pemerintah. Hingga artikel ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari Istana maupun Kementerian Luar Negeri atas desakan tersebut dalam sumber-sumber yang diperiksa.
Konteks: sikap yang konsisten, tapi diuji
Desakan Sukamta bukan sikap baru. Pada 14 November lalu, ia menyambut positif dukungan 151 negara dalam pemungutan suara Komite Kedua Majelis Umum PBB pada 11 November 2026 soal kedaulatan permanen rakyat Palestina atas sumber daya alam di wilayah yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur. Tujuh negara menolak, termasuk Amerika Serikat dan Israel, sementara 11 negara abstain. “Hasil ini menunjukkan bahwa dukungan internasional terhadap hak-hak rakyat Palestina sangat luas. Namun, solidaritas tidak boleh berhenti pada pernyataan dan pemungutan suara. Harus ada tindakan nyata untuk mewujudkan keadilan dan kemerdekaan Palestina,” ujarnya saat itu. Dalam pernyataan yang sama, Sukamta juga mengingatkan kondisi kemanusiaan di Jalur Gaza yang memburuk — merujuk laporan OCHA per 13 November 2026, sekitar 46.000 keluarga terdampak banjir akibat hujan deras, lebih dari 40.000 tempat penampungan rusak, dan 42 persen jenis obat-obatan mengalami kekosongan stok. Pada Senin (29/9/2025), Sukamta sudah menyampaikan nada yang sama: deklarasi dukungan tanpa langkah lanjutan hanya akan menjadi simbol diplomasi. Saat itu ia juga mendukung tawaran Prabowo yang siap mengirimkan 20.000 pasukan perdamaian ke Gaza di bawah mandat PBB. Dukungan parlemen terhadap garis ini juga ditegaskan Ketua DPR Puan Maharani pada Kamis (19/2/2026), yang menyatakan DPR mendukung penuh diplomasi Prabowo dan Indonesia tetap pada politik bebas aktif sampai Palestina merdeka.
Analisis: ujian bagi diplomasi bebas aktif
Secara substansi, desakan Sukamta menempatkan pemerintah pada titik yang sudah lama dikenal: retorika Indonesia di forum internasional soal Palestina kuat dan konsisten lintas pemerintahan, tetapi tolok ukur publiknya kini bergeser ke hasil yang bisa diverifikasi — lobi di PBB dan OKI, akses bantuan kemanusiaan ke Gaza, dan nasib tawaran pasukan perdamaian yang masih menunggu mandat internasional. Tawaran 20.000 personel itu sendiri masih bersyarat: Sukamta pada 17 November 2025 menegaskan pengiriman harus berada dalam kerangka penjaga perdamaian dan membawa mandat payung besar lembaga internasional, seperti PBB atau OKI Plus. Dari sisi peta politik, desakan ini juga mempertegas posisi PKS, partai Sukamta, yang selama ini paling vokal soal Palestina di parlemen. Namun sebagai Wakil Ketua Komisi I, Sukamta berbicara dari kursi pengawasan pertahanan dan hubungan luar negeri — sehingga desakannya membawa bobot kelembagaan, bukan sekadar pernyataan fraksi. Yang menentukan ke depan bukan pernyataan berikutnya di forum internasional, melainkan apakah ada langkah yang bisa diverifikasi publik. Selama belum ada, desakan DPR ini akan kembali muncul setiap kali Presiden berbicara soal Palestina di panggung dunia — dan itu justru menjadi pengingat bahwa konsistensi diplomasi diuji bukan dari pidato, melainkan dari tindak lanjut.
Sumber: Antara, “DPR dorong dukungan Prabowo terhadap Palestina jadi diplomasi nyata”, 18 November 2026 (dibaca langsung — pernyataan dan kutipan Sukamta; foto arsip Prabowo di Gontor 19/9/2026 adalah ANTARA/HO-BPMI Setpres berhak cipta dan tidak dipakai ulang); News Hive, “Sukamta Minta Dukungan Palestina Jadi Diplomasi”, 18 November 2026 (dibaca langsung — substansi yang sama, sindikasi Antara); Faktualitas, “Prabowo Tegaskan Dukungan RI bagi Kemerdekaan Palestina di KTT Asia Timur”, 17 November 2026 (dibaca langsung — kutipan solusi dua negara); Garuda TV, “Presiden Prabowo Tegaskan Dukungan Indonesia untuk Palestina dan Solusi Dua Negara”, 17 November 2026 (dibaca langsung — kutipan yang sama); Fraksi PKS, “DPR RI: 151 Negara Dukung Hak Palestina Kelola Sumber Daya Alam”, 14 November 2026 (dibaca langsung — pemungutan suara PBB 11 November, angka OCHA 13 November); e-Media DPR, “Komisi I: Pengiriman Pasukan Perdamaian RI ke Gaza Sesuai Amanat Konstitusi”, 29 September 2025 (kutipan “simbol diplomasi” dan dukungan tawaran 20.000 pasukan — terverifikasi via pencarian; dpr.go.id mengembalikan HTTP 403 untuk pembacaan langsung); JDIH DPR, “Pimpinan Komisi 1 Sebut Pengiriman Pasukan Garuda ke Gaza, Harus Pertimbangkan 2 Hal”, 17 November 2025 (dua syarat pengiriman pasukan — terverifikasi via pencarian); DPR RI, “Prabowo Kunjungan ke AS, DPR Dukung Penuh Diplomasi Kemerdekaan Palestina”, 19 Februari 2026 (pernyataan Puan Maharani — terverifikasi via pencarian; dpr.go.id mengembalikan HTTP 403 untuk pembacaan langsung; dikuatkan Jawawa dan Beritamoneter). Latar: UlasPolitik post 1744 (intervensi Prabowo di KTT Asia Timur ke-21, dibaca langsung).