Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi wakil presiden belum menuntaskan polemik keabsahan dokumen pendidikannya. Itulah penegasan Mahfud MD, pakar hukum tata negara sekaligus mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dalam siniar Terus Terang di kanal YouTube Mahfud MD Official yang tayang Selasa (17/11/2026). Menurut Mahfud, penyelesaian politik dan penyelesaian hukum adalah dua jalur yang berbeda. Mundurnya Gibran memang mengakhiri proses politik di DPR, tetapi tidak serta-merta menghapus persoalan hukum yang melekat pada proses pencalonannya pada Pilpres 2024. Selama unsur pidananya ditemukan dan dibuktikan lewat mekanisme hukum yang berlaku, kata dia, pertanggungjawaban pidana tetap bisa dikejar.
Class action dan “kejar pidananya”
Mahfud membuka satu kemungkinan yang belum banyak dibicarakan: gugatan perdata oleh warga. “Kalau ada warga atau kelompok masyarakat yang mengajukan class action, menggugat agar seluruh fasilitas negara yang pernah dipakai dikembalikan, secara hukum itu bisa dilakukan,” kata Mahfud dalam tayangan tersebut. Ia juga merespons keresahan publik yang menilai Gibran melepas jabatan tanpa konsekuensi hukum lanjutan. “Kalau publik merasa ini tidak adil karena yang bersangkutan mundur tanpa ada pertanggungjawaban hukum, maka kejar pidananya,” tegas Mahfud. Namun Mahfud sendiri memberi batas yang tegas: semua itu bersyarat. Jalur perdata lewat gugatan perwakilan kelompok bisa berjalan beriringan dengan pembuktian pidana, dan bila majelis hakim di pengadilan pidana kelak menyatakan pencalonan itu ditempuh lewat cara yang melanggar hukum, putusan bisa berupa pencabutan hak politik sekaligus perintah mengembalikan uang negara yang sudah terpakai. Semua itu, kata dia, tergantung tuntutan jaksa dan putusan hakim — bukan vonis di ruang publik. Mahfud juga menegaskan bahwa yang dipersoalkan bukan semata-mata figur Gibran. “Kita ini bukan sekadar mengadili personal Gibran, melainkan mengadili proses pemilunya. Sistem dan prosedur yang ditempuh sejak awal keliru karena dilanggar oleh aparatur negara sendiri,” ujarnya. Karena itu ia mendesak Bareskrim Polri segera menindaklanjuti laporan masyarakat terkait penerbitan dokumen penyetaraan hingga penyusunan regulasi teknis di Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Penyelidikan harus segera berjalan. Aparat penegak hukum tidak perlu ragu atau takut, karena ini menyangkut masa depan negara agar praktik manipulasi aturan tidak terulang,” kata dia. Laporan itu sendiri masih berjalan: tim pelapor yang dikoordinasi Ahmad Khozinudin menegaskan Senin (16/11/2026) bahwa laporan di Bareskrim tidak akan dicabut meski Gibran sudah mundur dari jabatannya.
Jejak perkara: dari MK dan MA hingga pengunduran diri
Polemik ini berpangkal pada surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Gibran. Mahkamah Agung, lewat Putusan Kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 yang diterbitkan melalui e-Court pada Jumat (30/10/2026), mengabulkan gugatan HM Subhan Palal dan menyatakan Suket Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 batal. Mahkamah Konstitusi dalam perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan SMA atau sederajat. Permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum pemohon, dan MK menyerahkan persoalan pemenuhan syarat pencalonan kepada lembaga yang berwenang. Mahfud membaca kata “batal” dalam amar putusan MA sebagai berlaku surut (ex-tunc), sehingga suket itu dianggap tidak pernah ada dan tidak sah. Itu adalah tafsir hukum Mahfud, bukan bunyi putusan itu sendiri. Desakan pidana ini bukan hal baru dari Mahfud. Sejak Sabtu (31/10/2026) ia sudah mendesak agar KPU dan Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah diperiksa secara pidana atas penerbitan suket dan dugaan penyelundupan Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Yang baru dari siniar Selasa kemarin adalah penekanan bahwa pengunduran diri Gibran tidak menghentikan jalur itu — dan tawaran konkret berupa gugatan class action oleh warga. Sorotan terhadap proses verifikasi KPU juga menguat: KPU tercatat memproses dokumen pencalonan Gibran hanya dalam satu hari, berkas diserahkan 27 Oktober 2023 dan berita acara verifikasi terbit 28 Oktober 2023. Di persidangan MK, Ketua KPU Mochammad Afifuddin beralasan timnya memercayai suket yang diserahkan dan tidak ada laporan masyarakat ke Bawaslu saat pencalonan. Pakar lain ikut mendorong jalur pidana: Herdiansyah Hamzah dari Universitas Mulawarman merujuk Pasal 520 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan ancaman enam tahun penjara bagi pemalsu, sementara pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menyoroti Pasal 397 huruf b KUHP dengan ancaman 18 bulan penjara atau denda Rp50 juta. Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR pada Kamis (12/11/2026) dan menegaskan keputusan itu bukan karena polemik ijazah. MPR menjadwalkan sidang paripurna pemilihan dan penetapan wakil presiden pengganti pada Rabu, 9 Desember 2026. Usul Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dari 120 anggota DPR lintas delapan fraksi batal dibacakan dalam rapat paripurna pada hari yang sama, setelah surat pengunduran diri itu masuk.
Mengapa pernyataan ini penting
Pernyataan Mahfud menandai pergeseran arena: dari politik ke hukum. Proses politik sudah tertutup — HMP batal, pengganti Gibran sedang disiapkan lewat mekanisme MPR. Tetapi Mahfud berargumen bahwa penutupan politik tidak boleh dibaca sebagai penutupan hukum, karena yang dipersoalkan adalah proses pencalonan, termasuk verifikasi KPU yang hanya memakan waktu satu hari serta peran lembaga yang menerbitkan dan memakai dokumen itu. Mahfud juga mengingatkan bahwa pejabat negara yang berhenti karena mengundurkan diri pada umumnya tetap memperoleh uang pensiun dan sejumlah hak administratif — tetapi situasinya menjadi berbeda apabila pintu masuk pencalonan sejak awal terbukti mengandung pelanggaran hukum. Mahfud juga menilai pengunduran diri Gibran sebagai preseden baru dalam ketatanegaraan — menurutnya, sejak 1965 tidak pernah ada wakil presiden yang mengundurkan diri. Konteksnya: Gibran adalah wakil presiden kedua yang mengundurkan diri setelah Mohammad Hatta pada 1 Desember 1956. Perlu dicatat dengan jujur: hingga artikel ini ditulis, belum ada gugatan class action yang diajukan, belum ada tersangka yang ditetapkan, dan belum ada pernyataan resmi Bareskrim atas desakan terbaru Mahfud ini. Semua pihak yang disebut dalam dugaan ini — termasuk Gibran — tetap berstatus belum terbukti bersalah, dan asas praduga tak bersalah berlaku. Mahfud sendiri mengondisikan pidana Gibran pada pembuktian persekongkolan: “Gibran bisa masuk kalau ada persekongkolan.” Dukungan terhadap arah ini tidak hanya datang dari Mahfud. Juru bicara PDIP Guntur Romli pada Kamis (12/11/2026) juga menegaskan proses hukum pidana terkait persoalan ijazah Gibran harus tetap berjalan meski ia mundur dari jabatan wapres. Apakah dorongan Mahfud akan berbuah? Itu kini bergantung pada dua hal: apakah ada kelompok warga yang benar-benar mengajukan gugatan, dan apakah Bareskrim menindaklanjuti laporan yang sudah masuk. Sampai keduanya terjadi, pernyataan Mahfud adalah desakan politik-hukum — bukan putusan.
Sumber: Jakarta Review, “Gibran Mundur dari Kursi Wapres, Mahfud MD Ungkap Peluang Gugatan Warga ke Pengadilan”, 17 November 2026 (dibaca langsung — kutipan class action, “kejar pidananya”, pencabutan hak politik, dan desakan ke Bareskrim); Forensik Narasi, “Mengusut Persekongkolan Verifikasi Satu Hari Berkas Gibran Usai Pengunduran Diri”, 17 November 2026 (dibaca langsung — verifikasi satu hari 27–28 Oktober 2023, keterangan Afifuddin di MK, tafsir ex-tunc, desakan 31 Oktober, Pasal 520 UU Pemilu dan Pasal 397 huruf b KUHP, HMP 120 anggota); Tribunnews video, “Mahfud MD Blak-blakan soal Gibran Usai Mundur, Sebut Bisa Dipidana & Fasilitas yang Diterima Digugat”, 17 November 2026 (substansi siniar yang sama — judul video memuat inti pernyataan; transkrip tidak dibaca); KabarSini mengutip Viva, “Gibran Mundur dari Wapres, PDIP: Proses Pidana Harus Tetap Jalan!”, 12 November 2026 (pernyataan Guntur Romli — terverifikasi via pencarian); Jakartasatu, “Mahfud MD: Gibran Mundur tak Cukup, Kejar Pidananya” dan “Mahfud Desak Polri Usut KPU dan Dikdasmen soal Suket Gibran”, 18 November 2026 (terverifikasi via pencarian); TubasMedia, “Ahmad; Gibran Sudah Mundur, Tapi Kasus Pidananya Tetap Lanjut”, 16 November 2026 (laporan Bareskrim tidak dicabut — terverifikasi via pencarian). Latar: UlasPolitik post 1312 (putusan MK dan MA soal ijazah, dibaca langsung) dan post 1516 (Gibran vs Hatta).