Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membantah kabar dirinya akan menjadi calon wakil presiden. Lewat unggahan di media sosial X pada Rabu (4/11/2026) malam, yang kemudian dibagikan ulang di akun Instagram pribadinya, Dasco menegaskan kabar itu bohong. “Saya pastikan itu hoax,” tulisnya.
Bantahan ini penting karena isu tersebut beredar di tengah dua perkara besar yang sedang panas: kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan polemik putusan Mahkamah Agung soal ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Bantahan Langsung dari Dasco
Dasco tidak hanya membantah, ia juga menuding ada maksud di balik isu itu. “Ada upaya pengalihan isu dari hot isu penyadapan ilegal menjadi Dasco akan jadi cawapres,” tulisnya. Perlu ditegaskan: tudingan “pengalihan isu” ini adalah penilaian Dasco sendiri. Siapa yang pertama menyebarkan kabar tersebut dan dengan motif apa, belum terbukti.
Sejumlah pihak ikut merespons. Anggota Komisi VI DPR Fraksi Gerindra Kawendra Lukistian mengingatkan publik agar tidak terkecoh, dan menyebut isu Dasco menjadi wapres sebagai hoaks. Sekretaris Jenderal Front Gerakan Aktivis Indonesia (FRAKSI) Muh. Awaluddin Mangantarang juga menilai isu itu berpotensi mengalihkan perhatian dari perkara penyadapan yang kini ditangani Bareskrim Polri.
Faktanya, tidak ada keputusan resmi apa pun tentang pergantian Wakil Presiden. Gibran Rakabuming Raka tetap menjabat, dan Dasco tetap menjabat Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra.
Dari Mana Isu Itu Muncul
Isu pergantian wapres beredar di tengah polemik putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026, yang membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran (Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019). Putusan itu memicu kembali wacana pemakzulan yang sebelumnya bergulir sejak Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendesak pimpinan DPR, MPR, dan DPD.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Kamis (5/11/2026) seusai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, meminta semua pihak menghormati proses hukum dan hak-hak yang ada di konstitusi. Pernyataan itu sudah diberitakan UlasPolitik sebelumnya.
Perlu diluruskan: pemakzulan presiden atau wakil presiden mensyaratkan pelanggaran berat dan mekanisme konstitusional yang panjang — bukan sekadar desakan politik atau putusan pengadilan tata usaha negara. Sampai hari ini tidak ada proses pemakzulan yang resmi berjalan di DPR.
Mengapa Hoaks Ini Perlu Diluruskan
Pola ini klasik: tempelkan klaim pergantian pejabat pada skandal yang sedang panas, lalu biarkan spekulasi bekerja sendiri. Yang dirugikan bukan hanya Dasco atau Gibran, melainkan ruang publik itu sendiri — energi perdebatan tersedot ke kabar bohong, sementara perkara penyadapan yang menyangkut komunikasi kepala negara justru membutuhkan pengawasan ketat.
Bantahan Dasco menutup satu kabar bohong, tetapi tidak menutup pertanyaan besarnya. Penyidikan dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah pejabat serta tokoh harus tuntas dan transparan, apa pun ujungnya. Di situlah perhatian publik seharusnya tertuju — bukan pada isu pergantian wapres yang tidak pernah ada keputusannya.
Sumber: Antara (rangkuman 6 November 2026, dikutip Jawawa, 5 November 2026); Liputan6 (dikutip Twaslnews, 5 November 2026); NTV News (5 November 2026); pernyataan Sufmi Dasco Ahmad di X/Instagram, 4–5 November 2026.