Terkini
Artikel dan ulasan politik

HUKUM DAN DEMOKRASI

Jokowi di Sidang Ijazah: Teknologi Kayu, Skripsi 3 Kali Revisi

Di hadapan majelis hakim PN Jakarta Timur, Jokowi merinci kuliahnya di Fakultas Kehutanan UGM: tidak ada jurusan teknologi kayu secara formal, skripsinya diajukan tiga kali, dan ia lulus dengan nilai A pada 23 Oktober 1985.

Oleh 06 NOV 2026 3 menit baca
Gedung Balairung Universitas Gadjah Mada dengan mahasiswa di depannya

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) memakai kesaksiannya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026), untuk menjawab satu per satu keraguan soal riwayat kuliahnya di Universitas Gadjah Mada (UGM). Yang paling banyak dibicarakan: soal “teknologi kayu” — yang menurut Jokowi bukan nama jurusan, melainkan kelompok mata kuliah pilihan yang ia ambil selama kuliah di Fakultas Kehutanan.

Bukan jurusan, melainkan mata kuliah pilihan

Dalam kesaksiannya, Jokowi merunut pendidikannya dari SD Negeri 111 Surakarta, SMP Negeri 1 Surakarta, dan SMA Negeri 6 Surakarta, sebelum masuk Fakultas Kehutanan UGM. Menurut dia, fakultas itu pada masanya belum menerapkan pembagian jurusan secara resmi. Mahasiswa bebas mengambil mata kuliah pilihan sesuai minat — dan Jokowi mengaku mengambil kelompok mata kuliah teknologi hasil hutan atau teknologi kayu: struktur dan sifat kayu, pengeringan kayu, pengawetan kayu, pulp dan kertas, industri kayu lapis, hingga penggergajian.

Karena konsistensi itulah, kata Jokowi, teman-teman seangkatannya mengelompokkannya ke bidang teknologi kayu. Ia juga menyebut pernah menjalani Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Boyolali, dan lulus dengan nilai A.

Proposal skripsi tiga kali, lulus nilai A

Soal skripsi, Jokowi mengaku harus mengajukan proposal judul sampai tiga kali kepada dosen pembimbingnya, Prof. Dr. Ir. Achmad Soemitro, sebelum disetujui. Judul yang akhirnya disetujui: “Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada Pemakaian Akhir di Kotamadya Surakarta”.

Ujian skripsi dilaksanakan pada 23 Oktober 1985, diuji Ir. Sofyan Warsito dan Ir. P. Burhanuddin. “Saya dinyatakan lulus dengan nilai A, dan kemudian setelah sedikit revisi,” kata Jokowi di hadapan majelis hakim, seperti dilaporkan Espos dan Telegraf. Setelah revisi, sampul dan lembar pengesahan skripsi dicetak di Percetakan Perdana, sementara isi skripsi diketik manual.

Jokowi juga menyebut ijazah sarjananya bernomor 1120, tertanggal 5 November 1985, setelah menempuh 160 SKS. Ia mengaku wisuda pada 19 November 1985 di Gedung Purna Budaya Bulaksumur, Yogyakarta, bersama 13 rekan seangkatan. UGM sendiri sebelumnya telah menyatakan ijazah tersebut asli.

Yang dijawab, dan yang masih diputuskan hakim

Dalam sidang itu Jokowi juga menjawab keraguan lain yang selama ini beredar: jarak 13 hari antara ujian skripsi (23 Oktober 1985) dan penerbitan ijazah (5 November 1985), soal huruf Times New Roman pada sampul skripsi, serta soal kata “tesis” yang disebut-sebut ada dalam dokumennya — yang menurut Jokowi tidak ada, karena dokumen itu tertulis sebagai skripsi.

Namun perlu dicatat: semua itu adalah keterangan Jokowi sebagai saksi. Roy Suryo tetap skeptis dan menolak seluruh kesaksian Jokowi dalam sidang perkaranya, sebagaimana dr. Tifa juga menolak kesaksian Jokowi dalam sidang terpisah di hari yang sama — keduanya sudah diberitakan UlasPolitik sebelumnya. Roy Suryo dan dr. Tifa berstatus terdakwa dan asas praduga tak bersalah tetap berlaku; dakwaan terhadap mereka masih harus dibuktikan di persidangan.

Jokowi sendiri mengklaim sekitar 34 juta masyarakat percaya pada tudingan ijazah palsu — angka yang ia sampaikan sendiri dan belum terverifikasi secara independen. Klaim itu menjelaskan mengapa ia memperlakukan sidang ini sebagai pemulihan nama baik.

Analisisnya begini: kesaksian serinci ini adalah pembelaan Jokowi yang paling lengkap di ruang sidang, dan penjelasan soal “teknologi kayu” memberi jawaban atas persoalan yang selama bertahun-tahun menjadi bahan perdebatan. Tetapi bobot keterangan itu tidak ditentukan oleh viral tidaknya di luar sidang — melainkan oleh majelis hakim, bersama seluruh alat bukti lain. Sampai putusan dibacakan, publik sebaiknya membaca kesaksian ini sebagai satu sisi dari perkara, bukan vonis.

Sumber: Espos; Telegraf; TVBangsa; AFU; Astakom.

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik