Terkini
Artikel dan ulasan politik

HUKUM DAN DEMOKRASI

LSP Cs Dipindah ke Mako Brimob, Prabowo Copot dari KSP

Tiga tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal dipindahkan ke Rutan Mako Brimob, sementara Presiden Prabowo memberhentikan Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan. Tersangka keempat, Slamet Uliandi, belum ditahan karena alasan kesehatan.

Oleh 06 NOV 2026 3 menit baca
Upacara Parade Senja di Lapangan Pancasila, Akmil, Magelang

Bareskrim Polri memindahkan tiga tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal ke Rumah Tahanan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Kepastian itu disampaikan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Suhermanto dalam konferensi pers, Kamis (5/11/2026). Sehari sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) melalui Keputusan Presiden.

Dua langkah itu menandai eskalasi perkara yang kini menyeret empat perwira tinggi Polri. Namun status tersangka bukan vonis: pembuktian masih berjalan, dan asas praduga tak bersalah tetap berlaku bagi keempatnya.

Tiga Tersangka Pindah ke Mako Brimob

Ketiga tersangka yang dipindahkan adalah Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Ahrie Sonta Nasution (ASN), dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH). Mereka ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa (3/11/2026) malam oleh Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin, dan sebelumnya ditahan di Rutan Mabes Polri.

Menurut Bareskrim, penyadapan diduga berlangsung pada 2025 hingga 2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa mekanisme verifikasi dan tanpa kaitan dengan penegakan hukum, melanggar Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang tata cara penyadapan. Perkara ini dilaporkan oleh petugas yang mengetahui dugaan pelanggaran tersebut melalui laporan polisi pada 30 Oktober 2026.

Penyidik menerapkan pasal berlapis, antara lain Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP soal penyadapan ilegal, dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara, ditambah pasal akses ilegal terhadap sistem elektronik dan UU ITE.

Pada hari yang sama dengan pengumuman pemindahan, Kamis (5/11/2026), Bareskrim menetapkan tersangka keempat, Irjen Slamet Uliandi (SU), mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri yang sebelumnya diperiksa sebagai saksi. Slamet belum ditahan karena kondisi kesehatan pascastroke. Penetapan ini sudah diberitakan UlasPolitik sebelumnya.

Prabowo Copot Listyo dari KSP, Ariyo Jadi Plt

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan keputusan pemberhentian itu dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Rabu (4/11/2026). “Pada pagi hari ini tadi Bapak Presiden telah mengambil keputusan dan telah menandatangani Keputusan Presiden berkenaan dengan pemberhentian Saudara Listyo Sigit Prabowo dalam kapasitas beliau sebagai Kepala Staf Kepresidenan,” kata Prasetyo.

Untuk mengisi kekosongan, Presiden menunjuk Letnan Jenderal TNI Ariyo Windutomo — yang sebelumnya menjabat Kepala Sekretariat Presiden — sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Staf Kepresidenan.

Listyo sendiri baru dilantik sebagai KSP pada 1 Oktober 2026, menggantikan Dudung Abdurachman, pada hari yang sama ketika Suyudi Ario Seto menggantikannya sebagai Kapolri. Jabatan itu kini lepas hanya sekitar satu bulan kemudian.

Prasetyo juga menyampaikan Presiden mengarahkan Kapolri agar penanganan perkara dilakukan secara objektif, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Dalam kesempatan itu Prasetyo menilai dugaan perbuatan tersebut “mengarah ke perbuatan makar” — perlu dicatat, itu adalah penilaian Mensesneg, bukan dakwaan. Sampai saat ini pasal yang diumumkan penyidik adalah penyadapan ilegal, akses ilegal, dan UU ITE, bukan makar.

Yang Belum Terjawab

Bareskrim menegaskan penyidikan masih berada pada tahap awal. Motif penyadapan dan pihak yang diduga memakai hasilnya belum diungkap ke publik, dan peran masing-masing tersangka masih didalami. Tidak ada kesimpulan soal motif atau pihak pemesan yang bisa ditarik dari keterangan resmi sejauh ini.

Pemberhentian Listyo dari KSP adalah keputusan administratif presiden, bukan putusan pengadilan. Begitu pula pemindahan ke Mako Brimob adalah langkah penyidikan, bukan bukti kesalahan.

Yang patut dicatat justru kecepatan Istana menjaga jarak: pencopotan diumumkan kurang dari sehari setelah penetapan tersangka. Ujian sesungguhnya kini berpindah ke pembuktian di pengadilan — nomor siapa saja yang disadap, siapa yang memerintahkan, dan ke mana data itu mengalir. Selama jawaban itu belum dibuka, publik berhak menuntut transparansi tanpa mendahului vonis.

Sumber: Antara (rangkuman 6 November 2026); konferensi pers Bareskrim Polri 3 dan 5 November 2026 (dikutip Investor Trust, Topik.id); keterangan Mensesneg Prasetyo Hadi 4 November 2026 (dikutip Detikcom via BSI News, Erakini, Kabarindo24jam).

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik