Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka datang ke Sulawesi Barat pada Senin, 2 November 2026, di tengah sorotan tajam atas putusan MA soal suket pendidikannya. Ia menghadiri puncak peringatan 100 Tahun Injil Masuk Tanah Kalumpang (IMTK) di Tamalea, Desa Bonehau, Kabupaten Mamuju, setelah sebelumnya menerima audiensi pengurus Majelis Pekerja Sinode Gereja Kristen Sulawesi Barat (GKSB) pada 20 Oktober 2026. Di hadapan jemaat dan tokoh adat, Gibran menyampaikan pesan persatuan dan kewaspadaan terhadap hoaks, menandatangani prasasti Monumen 1 Abad IMTK, dan menanam bibit pohon mangga sebagai simbol kepedulian lingkungan.
Pengamat kebijakan publik M Kafrawy Saenong, dalam pernyataan yang diterima di Jakarta pada Rabu, 4 November 2026, menilai kunjungan itu membawa dua pesan sekaligus: penguatan ekonomi petani dan penegasan toleransi. Penilaian itu merujuk pada dua agenda yang sama-sama terjadi di Mamuju — dialog dengan petani kakao di Pusat Benih Kakao Mamunyu dan kehadiran di peringatan satu abad Injil masuk Tanah Kalumpang sejak 1926. Menurut Kafrawy, peringatan tersebut adalah kesempatan bagi masyarakat untuk belajar tentang toleransi, dan kehadiran wakil presiden di sana membawa pesan penghormatan terhadap keberagaman agama, budaya, dan sosial Indonesia.
Kakao: angka yang tidak bisa dijawab dengan pantun
Bagian paling konkret dari kunjungan ini justru bukan di panggung peringatan, melainkan di dialog petani. Sekitar 300 petani dan pimpinan kelompok tani menyampaikan keluhan yang berulang: distribusi pupuk bersubsidi, kebutuhan bibit bermutu, pengendalian hama, keterbatasan sarana perkebunan, jalan menuju kebun yang rusak, dan harga kakao kering yang berfluktuasi — dari puncaknya sekitar Rp180.000 per kilogram menjadi sekitar Rp50.000 per kilogram menurut petani dalam dialog tersebut. Gibran merespons dengan janji berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk kelancaran pupuk dan pemenuhan alat, serta perbaikan akses jalan ke kebun.
Angka BPS Sulawesi Barat memberi konteks mengapa keluhan itu penting: produksi kakao rakyat provinsi tersebut mencapai 66.100 ton pada 2025, dan kakao adalah salah satu komoditas unggulan daerah. Artinya, kunjungan ini menyentuh dapur ekonomi banyak keluarga, bukan sekadar agenda simbolik. Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, yang mendampingi Gibran, juga menyoroti ketertinggalan infrastruktur Kalumpang, terutama akses jalan — persoalan yang sama disuarakan Gibran saat berjanji mengintensifkan komunikasi dengan gubernur dan bupati untuk menyelesaikan persoalan wilayah 3T, termasuk infrastruktur, kesehatan, sekolah, dan jaringan telekomunikasi.
Ujian sesungguhnya ada setelah rombongan pulang
Analisisnya harus jujur pada dua sisi. Kehadiran seorang wakil presiden di perayaan keagamaan di daerah pedalaman memang punya nilai simbolik: negara hadir, kerukunan diakui, dan pesan moderasi disampaikan langsung, bukan lewat siaran pers dari Jakarta. Tetapi simbol tidak memperbaiki jalan, tidak menstabilkan harga kakao, dan tidak mempercepat pupuk sampai ke kebun. Karena itu, penilaian Kafrawy — bahwa kunjungan ini adalah “kesempatan” — tepat pada kata kuncinya: kesempatan, bukan hasil.
Tidak ada bukti dalam pemberitaan yang tersedia bahwa kunjungan ini dirancang sebagai pengalihan dari polemik suket, dan artikel ini tidak menyimpulkan demikian. Yang bisa diuji publik justru jauh lebih sederhana dan lebih adil: apakah dalam beberapa bulan ke depan distribusi pupuk di Mamuju membaik, apakah jalan ke sentra kakao diperbaiki, dan apakah janji koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten itu menghasilkan keputusan anggaran atau hanya berhenti di pernyataan. Jika tiga hal itu tidak bergerak, maka kunjungan Sulbar akan dikenang sebagai seremoni yang rapi di tengah badai politik. Jika bergerak, barulah ia layak disebut kunjungan kerja.
