Ketua DPR RI Puan Maharani resmi membuka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 dalam Rapat Paripurna ke-11 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Di hadapan paripurna, Puan memaparkan agenda legislasi dan pengawasan yang akan dijalani DPR — dan isinya jauh lebih substansial daripada seremoni pembukaan biasa.
Puan membuka pidatonya dengan mengaitkan Hari Pahlawan dengan tugas DPR hari ini. “Kepahlawanan tidak boleh berhenti sebagai kenangan sejarah, melainkan harus hidup sebagai tanggung jawab kebangsaan,” katanya.
Dua hal menonjol dari pidato itu. Pertama, empat Rancangan Undang-Undang inisiatif DPR yang akan dibahas bersama pemerintah, termasuk RUU Perampasan Aset. Kedua, peringatan soal ketahanan fiskal APBN 2026 di tengah ketidakpastian ekonomi global. Keduanya menyangkut langsung kehidupan publik: aturan main hukum dan uang negara.
Empat RUU di meja pembahasan
Empat RUU yang akan dibahas DPR bersama pemerintah adalah RUU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, RUU tentang Hak Cipta, RUU tentang Perkoperasian, dan RUU tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana.
“DPR RI bersama dengan pemerintah akan melakukan pembahasan beberapa rancangan undang-undang yang merupakan RUU inisiatif DPR RI, di antaranya RUU tentang lalu lintas dan angkutan jalan, RUU tentang hak cipta, RUU tentang perkoperasian, dan RUU tentang perampasan aset terkait dengan tindak pidana,” kata Puan dalam pidatonya.
Masuknya RUU Perampasan Aset ke daftar pembahasan patut dicatat. Rancangan ini sudah bertahun-tahun dibahas tanpa kunjung disahkan, padahal ia adalah perangkat hukum yang dibutuhkan untuk merampas aset hasil kejahatan — termasuk korupsi — tanpa harus menunggu putusan pidana berkekuatan tetap atas pelakunya. Keberadaannya di agenda resmi masa sidang ini adalah janji yang bisa ditagih.
Puan juga berkomitmen mempercepat penyusunan RUU lain yang dinilai mendesak, tetapi dengan catatan: percepatan tidak boleh mengorbankan kualitas. “DPR RI juga berkomitmen untuk mempercepat penyusunan rancangan undang-undang yang mendesak dan memiliki urgensi tinggi bagi kebutuhan hukum masyarakat dengan mengutamakan kualitas substansi, kehati-hatian, dan partisipasi masyarakat yang bermakna,” ujarnya.
Fiskal 2026 dan 12 isu pengawasan
Di luar legislasi, Puan menyoroti ketahanan fiskal APBN Tahun Anggaran 2026. Menurutnya, ketidakpastian ekonomi global masih berpotensi menekan kondisi fiskal nasional — lewat pergerakan harga minyak bumi, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, serta dinamika pasar modal.
“DPR RI akan memastikan bahwa ketahanan fiskal pada APBN tahun anggaran 2026 tetap dapat melindungi perekonomian rakyat dan kesejahteraan rakyat,” tegas Puan.
DPR juga menetapkan 12 isu pengawasan selama masa sidang ini: (1) penanganan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden; (2) penyelesaian persoalan administrasi kewilayahan; (3) penanganan kasus perundungan anak; (4) kelangkaan dan kenaikan harga pakan ternak; (5) percepatan rekonstruksi infrastruktur pascabencana; (6) gangguan keamanan, kemacetan, tata ruang, pertanahan, dan perizinan di kawasan industri; (7) ketepatan sasaran dan tata kelola bantuan sosial; (8) evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan serta penanganan gangguan kesehatan warga terdampak; (9) kesiapan dan akurasi data dalam reformasi Program Jaminan Kesehatan Nasional; (10) pemerataan program revitalisasi sekolah; (11) perbaikan tata kelola dan regulasi pasar modal; dan (12) penguatan ketahanan energi lewat peningkatan produksi dan lifting minyak dan gas bumi.
Perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden menempati urutan pertama dari 12 isu itu. Puan juga mengulang peringatannya bahwa aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional dan independen — pernyataan yang sudah diberitakan UlasPolitik sebelumnya.
Ujian pertama: dari pidato ke pembahasan
Pidato pembukaan adalah bagian termudah dari kerja DPR. Ujian sesungguhnya adalah apakah empat RUU itu benar-benar dibahas — bukan sekadar diumumkan — dan apakah 12 isu pengawasan itu berujung pada tindakan, bukan sekadar daftar.
RUU Perampasan Aset adalah tolok ukur paling jelas. Jika rancangan ini kembali tertahan, publik berhak bertanya apakah DPR serius memberantas korupsi atau hanya serius mengumumkannya. Demikian pula pengawasan fiskal: menjaga APBN “tetap melindungi perekonomian rakyat” adalah janji yang baru bisa diuji saat tekanan global benar-benar datang — lewat harga minyak, rupiah, dan pasar modal yang sudah disebut Puan sendiri.
Masa sidang ini dibuka pada hari yang sama dengan memanasnya polemik ijazah Gibran di Senayan. Puan tidak perlu mencari perhatian publik — perhatian itu sudah datang sendiri. Yang ia butuhkan sekarang adalah hasil.
Daftar sumber: 1. Holopis, “DPR dan Pemerintah Bahas Empat RUU Strategis, Perampasan Aset Masuk Prioritas Legislasi”, 10 November 2026 — https://holopis.com/2026/11/10/dpr-dan-pemerintah-bahas-empat-ruu-strategis-perampasan-aset-masuk-prioritas-legislasi/ 2. JurnalEkbis, “Puan Buka Masa Sidang II DPR, 12 Isu Ini Bakal Diawasi”, 10 November 2026 — https://jurnalekbis.com/2026/11/10/puan-buka-masa-sidang-ii-dpr-12-isu-ini-bakal-diawasi/ 3. Lensa Hukum, “Puan Maharani Awasi Ketahanan Fiskal APBN 2026”, 10 November 2026 — https://lensahukum.co.id/puan-awasi-ketahanan-fiskal-apbn