Terkini
Artikel dan ulasan politik

DPR DAN PARTAI

Yusril: Hak Angket Kewenangan DPR Selidiki Masalah

Yusril menegaskan hak angket adalah kewenangan DPR untuk menyelidiki suatu masalah. Pernyataan itu muncul saat wacana angket soal Gibran belum diputuskan.

Oleh 10 NOV 2026 6 menit baca
Ilustrasi palu sidang dan buku hukum bersampul merah di atas meja kayu

Jakarta — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan hak angket merupakan kewenangan DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu masalah. Antara melaporkan pernyataan itu pada Selasa (10/11/2026), di hari yang sama DPR membuka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.

Pernyataan Yusril sebagaimana dilaporkan Antara tidak menyebut satu perkara tertentu. Namun konteksnya jelas: di Senayan, wacana penggunaan hak angket sedang menghangat seputar polemik syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, setelah Mahkamah Agung membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikannya.

Perlu dicatat: menegaskan kewenangan bukan berarti menyetujui penggunaannya untuk perkara tertentu. Sampai paripurna pembukaan masa sidang hari ini, DPR belum mengambil keputusan kelembagaan apa pun soal angket maupun hak menyatakan pendapat (HMP).

Sidang dibuka, keputusan belum diambil

Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dengan agenda pembukaan masa sidang melalui pidato Ketua DPR Puan Maharani. Paripurna ini bukan forum untuk memutuskan hak angket atau HMP terhadap Wapres Gibran.

Puan mengakui pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai usulan penggunaan HMP. Pimpinan akan menindaklanjutinya dengan mendengarkan masukan fraksi, komisi, dan anggota DPR, sekaligus membahas siapa pengusulnya dan mekanisme yang harus ditempuh.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya mengatakan DPR belum bisa menentukan sikap karena belum menerima salinan lengkap putusan MA yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran, dan karena DPR masih dalam masa reses. Hingga paripurna pembukaan hari ini, sikap resmi DPR belum terlihat, dan belum terverifikasi apakah salinan lengkap putusan MA itu sudah diterima DPR.

Fraksi Gerindra menyatakan tidak akan merintangi langkah fraksi lain. Juru bicara Fraksi Gerindra Kamrussamad mengatakan, “Saya kira Fraksi Gerindra akan menghormati setiap aspirasi yang berkembang dari lintas fraksi, sepanjang sesuai dengan amandemen Undang-Undang MD3, apakah menggunakan hak menyatakan pendapat ataupun juga menggunakan hak angket atau usulan lain yang dipandang perlu. Kita akan cermati dinamika di dalam sidang paripurna pagi hari ini.” Instruksi formal fraksi sendiri belum diterbitkan.

Sementara itu, PKB tengah memfinalisasi opsi penggunaan HMP melalui Ketua Kelompok Fraksi PKB Komisi II DPR Muhammad Khozin. Presiden PKS Almuzzammil Yusuf secara terbuka meminta Gibran mengundurkan diri, dan jika tidak, menilai HMP sebagai pilihan yang paling relevan. PDIP melalui Andreas Hugo Pareira menilai HMP sebagai pilihan yang rasional, tetapi belum memastikan pengajuan resmi. Demokrat belum menentukan sikap dan masih menunggu keputusan pimpinan partai.

Hak angket: apa batasnya, apa syaratnya

Hak angket diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3): hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas, yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Hak angket diusulkan oleh paling sedikit 25 orang anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Usul itu menjadi hak angket DPR apabila disetujui rapat paripurna yang dihadiri lebih dari separuh jumlah anggota DPR, dengan keputusan diambil atas persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPR yang hadir.

Hak angket berbeda dengan HMP. Angket menyelidiki pelaksanaan kebijakan; HMP menyatakan pendapat DPR, termasuk atas dugaan pelanggaran hukum oleh presiden atau wakil presiden. Keduanya tidak harus digunakan berurutan. Khozin menjelaskan, “Hak interpelasi, hak angket, dan HMP tidak mesti saling beriringan, bisa berdiri sendiri masing-masing hak tersebut.” Ia juga menjelaskan fungsi angket dalam polemik ini: “Fungsi hak angket DPR untuk menyelidiki pertanggungjawaban pemerintah atas proses administrasi dalam penerbitan suket yang menjadi dasar pencalonan Gibran.”

Ada satu batas yang patut diingat, dan itu datang dari Yusril sendiri. Pada Februari 2024, ia menilai perselisihan hasil pemilu tidak bisa diselesaikan lewat hak angket, karena UUD 1945 sudah mengatur penyelesaiannya melalui Mahkamah Konstitusi. Pelajarannya: angket bukan alat untuk mengadili ulang perkara yang sudah punya jalur hukumnya sendiri. Polemik Gibran sendiri bersumber dari putusan kasasi MA Nomor 742 K/TUN/2026 pada Jumat (30/10/2026), yang menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 tidak sah dan batal demi hukum, serta memerintahkan dokumen itu ditarik untuk dimusnahkan.

Joko Widodo, yang ditanya soal wacana angket pada 16 Oktober 2026 di Solo, menanggapinya santai dan menegaskan pengajuan hak angket merupakan hak konstitusional yang melekat pada setiap partai politik dan fraksi di parlemen.

Analisis: pernyataan yang menenangkan, ujian yang masih di depan

Pernyataan Yusril secara hukum tidak kontroversial — ia mengulang bunyi konstitusi. Justru di situlah nilai politiknya pada hari pembukaan masa sidang: ia mendinginkan perdebatan dengan menegaskan aturan mainnya. Instrumennya ada, prosedurnya jelas, dan keputusannya menjadi milik paripurna DPR, bukan milik konferensi pers.

Dua jalur juga tidak boleh dicampuradukkan. Jalur pertama adalah polemik ijazah dan putusan MA, yang bermuara pada wacana angket dan HMP. Jalur kedua adalah kasus dugaan penyadapan, yang ditangani penyidik Bareskrim Polri — pemerintah, kata Yusril pada Senin (9/11/2026), mempercayakan pengusutan itu kepada Bareskrim tanpa membentuk tim khusus — dan akan dibahas Komisi III DPR dalam rapat kerja bersama Kapolri yang dijadwalkan Kamis (12/11/2026). Tidak ada hubungan yang terverifikasi antara kedua jalur itu.

Yang patut ditunggu selanjutnya: apakah salinan lengkap putusan MA sampai ke pimpinan DPR, apakah pimpinan menggelar rapat pimpinan dan rapat Badan Musyawarah, apakah PKB benar-benar mengajukan HMP secara resmi, dan apakah ada fraksi yang mengajukan usul angket dengan dukungan sedikitnya 25 anggota dari lebih dari satu fraksi. Sampai salah satu dari itu terjadi dan paripurna memutuskan, semuanya masih berstatus wacana.

Hak angket adalah hak DPR — itu yang ditegaskan Yusril. Apakah hak itu dipakai, untuk perkara apa, dan dengan konsekuensi politik apa, jawabannya masih berada di tangan 580 anggota DPR, bukan di tangan seorang menteri.

Daftar sumber: 1. Antara, “Yusril sebut hak angket kewenangan DPR lakukan penyelidikan masalah”, 10 November 2026 (halaman Antara tidak dapat dibuka langsung; hanya judul berita yang diketahui, isi pernyataan dikutip sebagaimana dilaporkan Antara) 2. Nomics, “DPR Buka Sidang, Usulan HMP Gibran Sudah di Meja Pimpinan”, 10 November 2026 — https://nomics.id/2026/11/10/dpr-buka-sidang-usulan-hmp-gibran-sudah-di-meja-pimpinan/ 3. Barata News, “Gerindra Tolak Hadang Fraksi DPR Gulirkan Pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming”, 10 November 2026 — https://baratanews.id/gerindra-tolak-hadang-fraksi-dpr-gulirkan-pemakzulan-wapres-gibran-rakabuming/ 4. Fraksi PKB, “PKB Kaji Serius Penggunaan Hak Angket Pasca Putusan MA”, 5 November 2026 — https://www.fraksipkb.com/2026/11/05/pkb-kaji-serius-penggunaan-hak-angket-pasca-putusan-ma/ 5. Owrite, “MA Batalkan Suket Gibran, PKB Ungkap Dua Jalur DPR untuk Mengusut hingga Pemakzulan Wapres”, 2 November 2026 — https://www.owrite.id/politik/2026/11/02/ma-batalkan-suket-gibran-pkb-ungkap-dua-jalur-dpr-untuk-mengusut-hingga-pemakzulan-wapres/ 6. reqnews, “Heboh soal Hak Angket, Yusril Ihza Mahendra Sebut Bukan untuk Sengketa Pemilu, Seharusnya ke MK”, 23 Februari 2024 — https://www.reqnews.com/read/news/74084/heboh-soal-hak-angket-yusril-ihza-mahendra-sebut–bukan-untuk-sengketa-pemilu-seharusnya-ke-mk 7. KoranKota, “Soal Isu Hak Angket DPR Usut Ijazah Gibran, Jokowi: Itu Hak Konstitusional Partai”, 16 Oktober 2026 — https://www.korankota.com/v151/t502/93584/soal-isu-hak-angket-dpr-usut-ijazah-gibran-jokowi-itu-hak-konstitusional-partai

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik