Terkini
Artikel dan ulasan politik

DPR DAN PARTAI

Puluhan Anggota DPR Teken HMP Gibran, Pemakzulan Masuk Babak Baru

Puluhan anggota DPR menandatangani dukungan HMP terkait polemik ijazah Gibran pada 10 November 2026. Jumlah pasti dan daftar namanya belum dipublikasikan.

Oleh 10 NOV 2026 5 menit baca
Ilustrasi tumpukan dokumen dan pena di meja kantor parlemen, siluet gedung parlemen di luar jendela

Puluhan anggota DPR menandatangani dukungan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Penandatanganan itu dilaporkan CNN Indonesia pada Selasa (10/11/2026), tepat di hari pembukaan Masa Sidang II DPR — mengubah desakan pemakzulan dari perbincangan informal selama reses menjadi dukungan tertulis yang mulai berwujud.

Jumlah pasti penandatangan dan daftar lengkap namanya belum dipublikasikan hingga artikel ini ditulis. Yang sudah terdokumentasi adalah tanda tangan pertama: Rahmat Saleh, anggota DPR dari Fraksi PKS dengan nomor anggota A-439, yang pada Senin (9/11/2026) membuat pernyataan tertulis mendukung HMP untuk pemakzulan Gibran. Dokumen itu diunggah Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti melalui media sosial. “Saya Rahmat Saleh, No Anggota A-439, Menyatakan saya menyampaikan Hak menyatakan Pendapat Untuk pemakzulan Gibran Raka Buming Raka Sebagai Wakil Presiden RI,” demikian tertulis dalam memo tersebut.

Ketua DPR Puan Maharani mengakui pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai usulan penggunaan HMP dan akan menindaklanjutinya dengan mendengarkan masukan fraksi, komisi, dan anggota DPR. Itu belum menjadi keputusan kelembagaan, apalagi keputusan pemakzulan — tetapi menandai bahwa usulan HMP sudah sampai ke meja pimpinan.

Siapa yang sudah meneken — dan siapa yang masih menimbang

PKS menjadi fraksi yang paling terbuka mendorong HMP. Presiden PKS Almuzzammil Yusuf menyatakan pada Senin (9/11/2026) bahwa HMP adalah langkah paling relevan bila Gibran tidak mundur dari jabatan wakil presiden, menyusul putusan MK dan MA terkait ijazahnya. Ketua DPP PKS M. Iqbal sebelumnya menyatakan partainya siap menginisiasi HMP, dan PKS secara kelembagaan mendesak Gibran mempertimbangkan mundur secara bijaksana.

PDIP menilai HMP sebagai jalur paling rasional, menurut Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto. Namun Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira, yang juga Wakil Ketua Komisi XIII DPR, menyatakan pada Selasa (10/11/2026) bahwa fraksinya belum memutuskan untuk mengajukan HMP. “Belum, saya kira nanti dulu, kan prosesnya masih panjang,” kata Andreas di Gedung DPR, seraya menambahkan bahwa dengan adanya putusan MK dan MA, persoalan ini harus ditindaklanjuti di DPR.

PKB tengah memfinalisasi pertimbangan penggunaan HMP, menurut Ketua Kelompok Fraksi PKB Komisi II Muhammad Khozin, yang menyebut persoalan ini ujian sejarah bagi Indonesia sebagai negara hukum. Golkar, melalui Wakil Ketua Umum Ahmad Doli Kurnia, menilai HMP sebagai jalur yang tepat. Gerindra masih menunggu arahan pimpinan partai dan menjadwalkan rapat fraksi pada 10–11 November, sementara Demokrat menyatakan masih mengkaji dan menunggu arahan pimpinan tertinggi partai.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengakui pada Senin (9/11/2026) bahwa pimpinan DPR telah menerima banyak aspirasi dari organisasi masyarakat sipil maupun anggota DPR lintas fraksi. Namun pembahasan sejauh ini masih informal, dan DPR masih menunggu salinan lengkap putusan Mahkamah Agung sebelum merumuskan langkah melalui rapat pimpinan atau Badan Musyawarah.

Jalur panjang dari tanda tangan ke MPR

Penandatanganan puluhan anggota DPR adalah pintu pertama, bukan garis finis. HMP diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang MD3. Usulan HMP membutuhkan sedikitnya 25 anggota DPR dari lebih dari satu fraksi. Untuk menjadi sikap resmi, usulan itu harus disetujui dalam rapat paripurna yang dihadiri minimal dua pertiga dari 580 anggota DPR dan disetujui dua pertiga peserta yang hadir. Setelah itu, pendapat DPR diuji Mahkamah Konstitusi sebelum diputuskan dalam Sidang Paripurna MPR.

Dasar hukum polemiknya adalah dua putusan pengadilan. Mahkamah Agung, melalui putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 pada Jumat (30/10/2026), menyatakan Surat Keterangan penyetaraan pendidikan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 milik Gibran tidak sah dan batal demi hukum. Berdasarkan Putusan MK Nomor 280/PUU-XXIV/2026, putusan MA itu harus dilaksanakan paling lambat 14 hari kerja setelah dibacakan — batas waktunya jatuh pada 18 November 2026.

Sementara itu, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada Selasa (6/10/2026) menyatakan permohonan perselisihan hasil Pilpres terkait syarat pendidikan Gibran tidak dapat diterima. Perlu dicatat secara tepat: MK menyatakan dokumen yang dimaksud tidak ditemukan dalam perkara itu — MK tidak menilai keaslian ijazah Gibran. Sampai ada putusan MPR melalui jalur Pasal 7A dan 7B UUD 1945, Gibran Rakabuming Raka tetap Wakil Presiden yang sah.

Yang belum terjawab — termasuk kabar soal pengunduran diri

Tiga hal masih terbuka. Pertama, berapa tepatnya jumlah penandatangan dan dari fraksi mana saja mereka berasal — angka “puluhan” yang dilaporkan CNN belum disertai daftar nama. Kedua, apakah dukungan tertulis itu akan diformalkan menjadi usulan HMP dalam rapat paripurna, yang membutuhkan kuorum dan persetujuan dua pertiga. Ketiga, sikap Gerindra sebagai partai presiden: tanpa dukungan lintas koalisi, kuorum paripurna sulit terpenuhi, dan itu sebabnya rapat fraksi Gerindra pada 10–11 November menjadi penentu. Peneliti SMRC Saidiman Ahmad menilai pemakzulan nyaris mustahil tanpa restu partai-partai utama pendukung pemerintah — itu penilaiannya sebagai pengamat, bukan fakta kelembagaan.

Di luar itu, beredar kabar tak terverifikasi yang menyebut Gibran akan mundur bila DPR memulai proses pemakzulan. Kabar itu bersumber dari satu sumber anonim dan belum dikonfirmasi pihak mana pun, sehingga tidak bisa dijadikan pegangan dan tidak dimuat sebagai fakta dalam artikel ini.

Yang sudah berubah hari ini adalah sifat persoalannya: dari wacana yang dibicarakan informal selama reses, menjadi dukungan tertulis yang bisa dihitung dan ditagih. Batas waktu pelaksanaan putusan MA pada 18 November menambah tekanan kalender. Kini pertanyaannya bukan lagi apakah ada yang berani meneken — melainkan apakah tanda tangan itu cukup untuk membawa HMP ke lantai paripurna.

Daftar sumber: 1. CNN Indonesia, “Puluhan Anggota DPR Teken HMP Gibran”, 10 November 2026 (halaman CNN tidak dapat dibuka langsung; isi diverifikasi lewat sumber 2–8) 2. AFU.id, “Bocor Abis, Anggota DPR Ini Terang-Terangan Nyatakan Hak Menyatakan Pendapat Makzulkan Gibran”, 10 November 2026 — https://afu.id/nasional/bocor-abis-anggota-dpr-ini-terangterangan-nyatakan-hak-menyatakan-pendapat-makzulkan-gibran 3. Kanalsumatera, “Anggota DPR dari PKS Dorong Pemakzulan Gibran, Dasco Tunggu Mekanisme Resmi”, 10 November 2026 — https://politik.kanalsumatera.com/read/anggota-dpr-dari-pks-dorong-3g567 4. Liputan6 (via twaslnews), “PDIP Masih Hitung Langkah soal Ijazah Gibran Jelang Paripurna”, 10 November 2026 — https://twaslnews1.twaslnews.com/7412584/ 5. Nomics, “DPR Buka Sidang, Usulan HMP Gibran Sudah di Meja Pimpinan”, 10 November 2026 — https://nomics.id/2026/11/10/dpr-buka-sidang-usulan-hmp-gibran-sudah-di-meja-pimpinan/ 6. Barata News, “Gerindra Tolak Hadang Fraksi DPR Gulirkan Pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming”, 10 November 2026 — https://baratanews.id/gerindra-tolak-hadang-fraksi-dpr-gulirkan-pemakzulan-wapres-gibran-rakabuming/ 7. Repelita, “Saidiman Ahmad Nilai Pemakzulan Gibran Nyaris Mustahil Tanpa Restu Koalisi Prabowo”, 5 November 2026 — https://www.repelita.com/post/saidiman-ahmad-nilai-pemakzulan-gibran-nyaris-mustahil-tanpa-restu-koalisi-prabowo 8. Ranahnews, “Rahmat Saleh Bangun Komunikasi Lintas Fraksi Bahas HMP Gibran”, 9 November 2026 — https://ranahnews.com/rahmat-saleh-bangun-komunikasi-lintas-fraksi-bahas-hmp-gibran/

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik