Terkini
Artikel dan ulasan politik

DPR DAN PARTAI

Komisi III DPR: Usut Penyadapan Sampai ke Dalang dan Motifnya

Komisi III DPR mendukung penuh Polri mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo, dengan tuntutan dalang dan motifnya ikut dibongkar.

Oleh 10 NOV 2026 5 menit baca
Ilustrasi ruang rapat Komisi III DPR dengan lambang Garuda, mikrofon, dan tumpukan dokumen

Komisi III DPR RI menyatakan dukungan penuh kepada Polri untuk mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto — dengan penekanan yang sama di berbagai fraksi: pengusutan harus profesional, transparan, dan tidak berhenti pada para pelaksana. Yang dituntut ikut dibongkar adalah dalang dan motifnya.

Dukungan itu disampaikan di tengah pengusutan Bareskrim Polri yang telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka, serta pembentukan tim khusus di bawah Kabareskrim Komjen Asep Safrudin atas perintah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Komisi III juga menjadwalkan rapat kerja dengan Kapolri pada Kamis, 12 November 2026, sebagai forum pengawasan pertama setelah Masa Sidang II dibuka hari ini.

Dukungan lintas fraksi, tapi bukan cek kosong

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menegaskan dukungan itu pada Sabtu (7/11/2026), dengan penekanan pada pengungkapan motif. “Komisi III mendukung penuh Polri untuk bergerak cepat mengusut tuntas kasus penyadapan ilegal ini, terutama membongkar apa motif sebenarnya,” kata Habiburokhman. Ia menilai perkara ini kejahatan serius berskala besar karena dugaan penyadapan disebut menyasar sekitar 6.000 objek, termasuk Presiden Prabowo dan pimpinan Komisi III sendiri.

Nada yang sama datang dari anggota Komisi III lintas fraksi. Sarifuddin Sudding dari PAN, pada Kamis (5/11/2026), mendesak penyidik menelusuri aktor intelektual dan pihak yang mengendalikan operasi, seraya mengapresiasi Kapolri baru — namun menegaskan dukungan itu bukan tanpa syarat, melainkan dukungan terhadap penegakan hukum yang profesional, berintegritas, dan berkeadilan.

Sejak 3 November, I Wayan Sudirta dari PDI Perjuangan menyebut penyadapan terhadap kepala negara sebagai ancaman langsung terhadap kedaulatan dan keamanan nasional. Ia mendesak motif dibongkar sampai ke akar-akarnya — siapa yang memesan, siapa aktor intelektualnya, dan untuk kepentingan apa — serta mengusulkan tim khusus yang melibatkan pengawas eksternal independen seperti Kompolnas agar penyidikan bebas dari konflik kepentingan internal.

Anggota Komisi III dari PKB, Abdullah, sebelumnya juga mendesak audit investigatif terhadap seluruh perangkat dan alat penyadapan milik Polri serta mendorong pembentukan panitia khusus DPR. Sementara Bimantoro Wiyono menekankan tiga prinsip: objektif, transparan, dan profesional.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, pada Jumat (6/11/2026), menyatakan pimpinan DPR menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada Polri dan meminta Komisi III memantau penanganan perkara secara berkala. Pengawasan itu, kata Dasco, adalah fungsi DPR — bukan pengambilalihan kewenangan penyidikan.

Yang sudah terungkap — dan yang masih gelap

Sejauh ini, fakta yang terverifikasi dari penyidik adalah sebagai berikut. Bareskrim Polri menetapkan empat tersangka: mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Tiga tersangka pertama diumumkan Kabareskrim Komjen Asep Safrudin pada 3 November; tersangka keempat, Irjen Slamet Uliandi, diumumkan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Brigjen Suhermanto pada 5 November. Tiga tersangka telah ditahan, sementara tersangka berinisial SU belum ditahan karena masih menjalani pemulihan usai stroke.

Dugaan penyadapan disebut berlangsung pada 2025–2026, antara lain melalui sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa prosedur verifikasi dan dasar penyelidikan atau penyidikan yang sah, sebagaimana diatur Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010. Para tersangka dijerat antara lain Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 332 KUHP, dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Keempatnya juga dijerat pasal makar (Pasal 191–193 KUHP), sebagaimana disampaikan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra pada 9 November 2026.

Yang belum terungkap — dan wajib dicatat sebagai belum terungkap — adalah siapa yang memerintahkan penyadapan, apa motifnya, dan bagaimana hasil penyadapan itu digunakan. Penyidik belum menyampaikan kesimpulan atas tiga hal itu. Pernyataan Habiburokhman bahwa “nyaris mustahil tidak ada motif politik skala besar” adalah penilaian politiknya sebagai Ketua Komisi III, bukan temuan penyidikan. Keempat tersangka pun tetap berstatus tersangka dan berlaku asas praduga tak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Ujian berikutnya: raker 12 November

Rapat kerja Komisi III dengan Kapolri pada Kamis, 12 November 2026, menjadi ujian pertama yang bisa diukur. Di forum itulah DPR dapat menagih perkembangan penyidikan — termasuk apakah tim khusus sudah mengarah pada pemberi perintah, bukan hanya para pelaksana. Habiburokhman mengumumkan jadwal itu pada Minggu (8/11/2026) dengan alasan rapat baru bisa digelar setelah masa sidang dibuka.

Di luar penyidikan, Habiburokhman juga menyatakan rencana mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyadapan setelah pembahasan RUU Perampasan Aset selesai. Namun Dasco, pada 9 November, mengatakan pembahasan RUU Penyadapan “mungkin akan berkembang pada saat masa sidang” — sebuah pengingat bahwa dukungan politik di Senayan belum otomatis menjadi agenda legislasi.

Bagi Kapolri Suyudi Ario Seto, perkara ini adalah ujian pertama yang paling terlihat: membuka kotak pandora di institusinya sendiri, seperti yang diakui I Wayan Sudirta, hanya akan dinilai berhasil bila penyidikan sampai pada dalang dan motifnya. Dan bagi DPR, dukungan yang disuarakan lintas fraksi kini menuntut konsistensi — bila pengusutan berhenti di empat nama, parlemenlah yang akan ditagih publik.

Daftar sumber: 1. TV Koma, “Komisi III DPR Dukung Kapolri Suyudi Bongkar Motif dan Dalang Penyadapan Presiden”, 7 November 2026 — https://tvkoma.id/berita/komisi-iii-dpr-dukung-kapolri-suyudi-bongkar-motif-dan-dalang-penyadapan-presiden/ 2. Visionesia, “Sarifuddin Sudding Desak Polri Usut Tuntas Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden Prabowo”, 6 November 2026 — https://visionesia.com/baca/sarifuddin-sudding-desak-polri-usut-tuntas-dugaan-penyadapan-ilegal-terhadap-presiden-prabowo 3. Suara Pembaharuan, “Ancaman Serius Keamanan Negara: I Wayan Sudirta Minta Motif Penyadapan Presiden Dibongkar ke Akar-akarnya”, 10 November 2026 — https://www.suarapembaharuan.com/2026/11/ancaman-serius-keamanan-negara-i-wayan.html 4. Samudra Fakta, “DPR Usul Pansus Penyadapan, Telusuri Pengendali dan Sumber Dana LIMS”, 8 November 2026 — https://samudrafakta.com/dpr-usul-pansus-penyadapan-telusuri-pengendali-dan-sumber-dana-lims/ 5. Gerindra, “Bimantoro Minta Kasus Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo Diusut Secara Profesional dan Transparan”, 5 November 2026 — https://gerindra.id/2026/11/05/bimantoro-minta-kasus-dugaan-penyadapan-presiden-prabowo-diusut-secara-profesional-dan-transparan/ 6. Bulatan Times, “Komisi III Diminta Awasi Dugaan Penyadapan Prabowo”, 6 November 2026 — https://www.bulatantimes.com/nasional/dpr-komisi-iii-awasi-dugaan-penyadapan-prabowo/ 7. Antara, 10 November 2026 (halaman Antara tidak dapat dibuka langsung; isi diverifikasi lewat sumber 1–6)

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik