Terkini
Artikel dan ulasan politik

DPR DAN PARTAI

Gerindra Bebaskan Kader Bersikap soal Ijazah Gibran

Gerindra belum menentukan sikap resmi atas polemik ijazah Gibran. Kader DPR dibiarkan bersikap sendiri, dan sikap fraksi baru dirumuskan usai paripurna.

Oleh 10 NOV 2026 4 menit baca
Ilustrasi Gedung DPR di Senayan, tempat sikap fraksi-fraksi atas polemik ijazah Gibran diuji

Partai Gerindra belum menentukan sikap resmi atas polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di hari pembukaan Masa Persidangan II DPR, Selasa 10 November 2026, yang ada justru penegasan bahwa partai tidak akan menghalangi aspirasi apa pun — dan kader fraksi untuk sementara dibiarkan bersikap sendiri.

Juru bicara Gerindra, Kamrussamad, mengatakan rapat internal fraksi baru akan digelar setelah rapat paripurna DPR selesai. Hingga Selasa pagi, kata dia, fraksi belum menerima arahan khusus dari pimpinan partai terkait sikap formal. Gerindra, menurut Kamrussamad, akan menghormati setiap aspirasi sepanjang sesuai dengan Undang-Undang MD3, baik usulan hak menyatakan pendapat maupun hak angket, dan akan mencermati dinamika dalam sidang paripurna.

Sikap menahan diri ini konsisten dengan yang disampaikan Wakil Ketua Umum Gerindra, Habiburokhman, pada 3 November lalu: fraksi akan membahas putusan Mahkamah Agung dalam rapat internal pada awal masa sidang, dan di forum itulah anggota menerima arahan sekaligus merumuskan sikap fraksi. Juru bicara Gerindra lainnya, Sugiat Santoso, sebelumnya menyatakan partainya menghormati putusan MA dan meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta KPU memberikan penjelasan terbuka soal tindak lanjut putusan itu, termasuk kaitannya dengan administrasi pencalonan Gibran pada Pilpres 2024.

Apa arti “bebas bersikap”?

Judul “bebaskan kader bersikap” perlu dibaca dengan hati-hati. Yang dinyatakan Kamrussamad adalah ketiadaan arahan resmi dan keterbukaan terhadap aspirasi — bukan dukungan terhadap hak menyatakan pendapat (HMP) atau pemakzulan. Sebagai partai Presiden Prabowo sekaligus partai yang ketuanya adalah presiden, Gerindra berada di posisi paling sensitif: sikap apa pun yang diambilnya akan dibaca sebagai sinyal Istana.

Ada dua bacaan yang sama-sama masuk akal. Pertama, Gerindra memang memberi ruang agar perdebatan berjalan lewat mekanisme DPR, tanpa intervensi ketua umum. Kedua, penundaan ini adalah cara membeli waktu: menunggu salinan lengkap putusan MA — yang menurut Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pada 9 November lalu masih ditunggu DPR — dan melihat seberapa solid dukungan lintas fraksi terhadap HMP sebelum mengambil posisi. Keduanya adalah analisis; belum ada pernyataan resmi yang mengonfirmasi salah satunya.

Ujian pertama masa sidang

Latar hukumnya sudah jelas dan tidak berubah. Mahkamah Agung, lewat putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026, menyatakan Surat Keterangan penyetaraan pendidikan SMA luar negeri milik Gibran — Suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 — tidak sah dan batal demi hukum. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi dalam perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang setara SMA, meski permohonan itu sendiri tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Namun pembatalan suket itu tidak dengan sendirinya memberhentikan Gibran dari jabatan. Pemberhentian wakil presiden hanya bisa ditempuh lewat mekanisme Pasal 7A dan 7B UUD 1945: DPR, pemeriksaan di MK, lalu keputusan MPR. Karena itu, arena penentunya adalah DPR — dan di DPR, pimpinan belum menggelar rapat pimpinan maupun Badan Musyawarah untuk membahas aspirasi pemakzulan, seperti dikonfirmasi Dasco pada 9 November.

Sementara itu PKB tengah memfinalisasi usulan HMP, PDIP menilai HMP sebagai jalur paling rasional, dan Golkar menyatakan setuju. Tanpa dukungan lintas fraksi, langkah apa pun di DPR akan mentok. Di titik inilah sikap Gerindra menjadi penentu — dan justru karena itulah, keputusan untuk belum bersikap hari ini adalah sikap itu sendiri: Gerindra membiarkan paripurna pembuka bicara lebih dulu, sebelum partai presiden itu menentukan arah.

Daftar sumber: 1. CNN Indonesia, “Gerindra Belum Tentukan Sikap soal Ijazah Gibran”, 10 November 2026 (halaman CNN tidak dapat dibuka langsung; isi diverifikasi lewat sumber 2–5) 2. one.news, “Gerindra Gelar Rapat Internal Bahas Polemik Ijazah Gibran Pasca Putusan MK dan MA”, 10 November 2026 — https://one.news/id/nasional/146563/gerindra-gelar-rapat-internal-bahas-polemik-ijazah-gibran-pasca-putusan-mk-dan-ma 3. Cinews, “Masa Reses Berakhir, DPR RI Akan Menindaklanjut Masalah Ijasah Wapres Gibran”, 10 November 2026 — https://cinews.id/masa-reses-berakhir-dpr-ri-akan-menindaklanjut-masalah-ijasah-wapres-gibran/?amp 4. Olenka, “Mas Gibran Siap-Siap Ya, Kelar Reses Gerindra Bakal Beraksi!”, 3 November 2026 — https://olenka.id/mas-gibran-siap-siap-ya-kelar-reses-gerindra-bakal-beraksi 5. infokatulistiwanews, “Gerindra Bahas Polemik Ijazah Gibran di Rapat Fraksi DPR 10 November”, 4 November 2026 — https://infokatulistiwanews.com/gerindra-bahas-polemik-ijazah-gibran-di-rapat-fraksi-dpr-10-november/

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik