Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tengah memfinalisasi penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR untuk merespons polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kabar itu disampaikan Antara pada Selasa (10/11/2026), dengan penegasan bahwa sikap resmi fraksi belum diambil — “coming soon”, bukan keputusan final.
Ketua Kelompok Fraksi PKB Komisi II DPR, Muhammad Khozin, menyebut persoalan ini sebagai ujian sejarah bagi Indonesia sebagai negara hukum. Menurut Khozin, yang harus diutamakan adalah kepastian hukum dan pertanggungjawaban konstitusional, bukan kalkulasi politik. PKB, kata dia, tidak sedang berpindah haluan, melainkan memilih jalur konstitusional yang dianggap paling tepat.
Pernyataan ini penting karena PKB adalah partai koalisi pemerintah. Jika fraksi yang duduk di dalam koalisi pendukung Presiden Prabowo itu pada akhirnya resmi mendorong HMP, peta dukungan di Senayan akan berubah secara signifikan. Namun perlu dicatat: sampai hari ini PKB baru berada pada tahap memfinalisasi pertimbangan, bukan mengumumkan dukungan.
Apa yang Sedang Dipertimbangkan PKB
HMP adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas persoalan yang dianggap konstitusional, termasuk dugaan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat. Ketentuannya diatur dalam Undang-Undang MD3. Melalui HMP, DPR dapat menyatakan sikap resmi, dan argumentasi itu kelak diuji Mahkamah Konstitusi apabila berlanjut ke usulan pemberhentian.
Latar belakangnya adalah putusan kasasi Mahkamah Agung pada 30 Oktober 2026, Nomor 742 K/TUN/2026, yang menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tentang penyetaraan ijazah SMA Gibran — diterbitkan 6 Agustus 2019 — tidak sah dan batal demi hukum. Putusan itu menjadi pijakan yang dirujuk Khozin sejak awal November.
PKB sendiri masih menimbang dua rute: mengajukan HMP secara langsung, atau menempuh hak angket terlebih dahulu untuk menyelidiki pertanggungjawaban administrasi di balik penerbitan suket tersebut. Menurut Khozin, hak interpelasi, hak angket, dan HMP dapat berdiri sendiri-sendiri dan tidak harus ditempuh berurutan.
Ada satu perdebatan konstitusional yang menjadi inti persoalan, seperti disampaikan Khozin: apakah gugurnya suket ijazah berarti Gibran “tidak pernah memenuhi syarat” saat pencalonan, atau “tidak lagi memenuhi syarat” saat menjabat, sebagaimana diatur Pasal 7A UUD 1945. Jawaban atas pertanyaan itulah yang menurut PKB harus diputuskan melalui jalur konstitusional, bukan lewat polemik di ruang publik.
Sementara itu, pelaksanaan putusan MA masih berjalan di tempat. Hingga kini suket ijazah tersebut dilaporkan belum dimusnahkan sesuai perintah putusan. Berdasarkan Putusan MK Nomor 280/PUU-XXIV/2026, pelaksanaan putusan MA harus dilakukan paling lambat 14 hari kerja setelah putusan dibacakan, sehingga tenggatnya jatuh pada 18 November 2026.
Peta Dukungan di Senayan Makin Mengerucut
PKB bukan satu-satunya fraksi yang mengarah ke HMP. PDIP, melalui Sekjen Hasto Kristiyanto, menilai HMP sebagai opsi paling rasional saat ini. Golkar, melalui Wakil Ketua Umum Ahmad Doli Kurnia, menilai HMP adalah jalur yang paling tepat di antara instrumen pengawasan DPR. PKS, melalui Ketua DPP M. Iqbal, menyatakan partainya siap menginisiasi HMP dan mendesak Gibran mundur secara bijaksana.
Di media sosial juga beredar memo yang diklaim berasal dari anggota DPR Fraksi PKS, Rahmat Saleh, yang menyatakan akan menyampaikan HMP untuk pemakzulan Gibran. Perlu ditegaskan: memo tersebut beredar di media sosial dan jejaring pesan, dan keasliannya belum dikonfirmasi secara resmi oleh pimpinan DPR maupun Fraksi PKS. Memo itu adalah sinyal politik, bukan bukti formal.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya menegaskan DPR masih menunggu salinan lengkap putusan MA sebelum merumuskan langkah taktis, dan pembahasan resmi baru berjalan setelah masa sidang dibuka. Masa reses berakhir hari ini, Selasa (10/11/2026), dan Masa Sidang II DPR dibuka pada hari yang sama — sehingga rapat-rapat fraksi hari ini menjadi penentu pertama arah sikap masing-masing partai.
Yang Masih Harus Dijawab
Pertama, salinan lengkap putusan MA: tanpa dokumen itu, DPR sulit merumuskan materi HMP yang sah. Kedua, sikap resmi fraksi-fraksi setelah rapat fraksi hari ini — terutama PKB, Gerindra, NasDem, dan PAN yang sejauh ini belum mengambil posisi final. Ketiga, tenggat 18 November 2026 untuk pelaksanaan putusan MA, yang akan menguji apakah pemerintah menindaklanjuti putusan pengadilan atau membiarkannya menggantung.
Yang juga perlu diluruskan: HMP bukan pemakzulan itu sendiri. HMP adalah pernyataan pendapat DPR. Jika berlanjut, prosesnya masih harus melalui Mahkamah Konstitusi sebagai penguji akhir. Di situlah kepastian hukum yang dijanjikan Khozin akan diuji — bukan di podium politik, melainkan di ruang sidang.
Daftar sumber: 1. ANTARA, “PKB Bakal Tentukan Sikap soal Ijazah SMA Gibran: Coming Soon!”, 10 November 2026 (halaman ANTARA tidak dapat dibuka langsung; isi diverifikasi lewat sindikasi VIVA dan sumber 2–7) 2. VIVA (disindikasikan tunjuk.id), “PKB Bakal Tentukan Sikap soal Ijazah SMA Gibran: Coming Soon!”, 10 November 2026 — https://tunjuk.id/detail/pkb-bakal-tentukan-sikap-soal-ijazah-sma-gibran-coming-soon 3. one.news, “PKB Pertimbangkan Hak Menyatakan Pendapat untuk Respons Ijazah Gibran”, 10 November 2026 — https://one.news/id/nasional/146531/pkb-pertimbangkan-hak-menyatakan-pendapat-untuk-respons-ijazah-gibran 4. Channel9, “PKB Kaji Serius Opsi Hak Angket Usai Putusan MA soal Ijazah Gibran”, 2 November 2026 — https://channel9.id/pkb-kaji-serius-opsi-hak-angket-usai-putusan-ma-soal-ijazah-gibran/ 5. Holopis, “Demokrat Belum Tentukan Sikap soal Putusan MA Ijazah Gibran, Hinca Soroti Tenggat 14 Hari Kerja”, 3 November 2026 — https://holopis.com/2026/11/03/demokrat-belum-tentukan-sikap-soal-putusan-ma-ijazah-gibran-hinca-soroti-tenggat-14-hari-kerja/ 6. one.news, “Suket Ijazah Gibran Belum Dimusnahkan, DPR dan Kemendikdasmen Belum Bertindak”, 10 November 2026 — https://one.news/id/nasional/146414/suket-ijazah-gibran-belum-dimusnahkan-dpr-dan-kemendikdasmen 7. AFU.id, “Bocor Abis, Anggota DPR Ini Terang-Terangan Nyatakan Hak Menyatakan Pendapat Makzulkan Gibran”, 10 November 2026 — https://afu.id/nasional/bocor-abis-anggota-dpr-ini-terangterangan-nyatakan-hak-menyatakan-pendapat-makzulkan-gibran