Pemerintah resmi membentuk Kelompok Kerja (Pokja) lintas lembaga untuk mempercepat penyelesaian 13 kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu yang mandek puluhan tahun. Keputusan itu diambil dalam rapat koordinasi tingkat menteri di Jakarta, Senin (9/11/2026), sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto.
DPR menyambut langkah tersebut. Anggota Komisi XIII DPR dari Fraksi PKB, Mafirion Syamsuddin Rogo, menyebut pembentukan Pokja sebagai babak baru dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu di Indonesia.
Namun di hari yang sama, muncul ganjalan yang justru menyentuh inti persoalan: Komnas HAM menyatakan tidak terlibat dalam pembentukan Pokja dan tidak bersedia bergabung. Pernyataan itu disampaikan anggota Komnas HAM Amiruddin, seperti dilansir Detik.
Artinya, tim yang dibentuk untuk menyelaraskan Komnas HAM dan Kejaksaan Agung berangkat tanpa kepastian bahwa salah satu pihak yang hendak diselaraskan mau duduk di dalamnya.
13 Kasus Mandek, 4 Sudah Diadili
Dari 17 peristiwa dugaan pelanggaran HAM berat yang diselidiki Komnas HAM, baru empat yang pernah diperiksa dan diadili melalui Pengadilan HAM: Tanjung Priok, Timor Timur, Abepura, dan Paniai. Tiga belas lainnya belum menemukan titik terang.
Kasus-kasus yang masih mandek itu antara lain peristiwa 1965–1966, penembakan misterius (Petrus), Talangsari, Trisakti, Jambo Keupok, Semanggi I dan II, kerusuhan Mei 1998, serta penghilangan orang secara paksa periode 1997–1998.
Akar kebuntuan, menurut Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, adalah perbedaan persepsi antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung soal pemenuhan unsur pelanggaran HAM berat dan kecukupan alat bukti. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Komnas HAM berwenang menyelidiki, sedangkan penyidikan dan penuntutan menjadi kewenangan Jaksa Agung. “Jadi, apa yang diselidiki diserahkan (kembali). Penyidik bilang, ‘Ini kurang, coba kamu tindak lanjuti.’ Penyelidik bilang, ‘Kemampuan kami sebagai penyelidik cuma sampai di sini.’ Ada hambatan-hambatan seperti itu,” kata Yusril, seperti dikutip Validnews dari Antara.
Pokja yang dibentuk akan dipimpin Wakil Menko Kumham Imipas Otto Hasibuan, dengan melibatkan Kejaksaan Agung, Komnas HAM, Polri, serta akademisi dan hakim. Salah satu opsi yang dikaji adalah menempatkan perwakilan Kejaksaan Agung sebagai supervisor dalam penyelidikan Komnas HAM, agar syarat pembuktian terpenuhi sejak tahap awal. Yusril menegaskan pembentukan Pokja tidak ditujukan untuk mengubah undang-undang, melainkan mencari solusi teknis agar kewenangan masing-masing lembaga berjalan lebih efektif.
DPR: Jangan Berhenti di Meja Rapat
Mafirion menilai pembentukan Pokja menunjukkan keseriusan pemerintah mencari jalan keluar atas kebuntuan yang selama ini menghambat penyelesaian kasus-kasus tersebut. “Saya menyampaikan apresiasi kepada pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, serta seluruh pihak yang telah mengambil inisiatif membentuk Pokja ini. Ini merupakan langkah baik dan patut kita dukung bersama,” ujarnya di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Ia juga meminta Pokja bekerja dengan mekanisme koordinasi yang jelas, terukur, dan memiliki target penyelesaian. “Jangan sampai persoalan prosedural dan perbedaan penafsiran hukum antarlembaga justru menjadi penghalang bagi para korban untuk mendapatkan keadilan. Negara harus hadir memastikan setiap proses berjalan sesuai ketentuan hukum dan tidak berhenti pada persoalan administrasi maupun birokrasi,” katanya.
Peringatan Mafirion patut dicatat: “Yang kita harapkan bukan sekadar terbentuknya Pokja, tetapi bagaimana Pokja ini mampu membuka jalan bagi penyelesaian kasus-kasus tersebut. Harus ada tindak lanjut yang konkret, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.” Menurut dia, penyelesaian harus berlandaskan keadilan, kebenaran, kepastian hukum, serta penghormatan terhadap hak-hak korban dan keluarga korban — termasuk pemulihan korban, bukan sekadar proses peradilan.
Komnas HAM: Kami Lembaga Mandiri
Di sisi lain, anggota Komnas HAM Amiruddin menegaskan lembaganya tidak pernah membahas pembentukan Pokja dalam Rapat Paripurna dan tidak bersedia bergabung. Alasannya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menempatkan Komnas HAM sebagai lembaga negara mandiri yang bukan bagian dari kerja-kerja eksekutif, sementara Pokja berada di bawah kendali Menko Kumham Imipas.
Menurut Amiruddin, Komnas HAM sudah menuntaskan kewenangannya: penyelidikan 13 kasus itu selesai dan berkasnya sudah diserahkan kepada Jaksa Agung sejak lama. Yang mandek, menurut dia, adalah tindak lanjut di Kejaksaan Agung. Ia juga mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 hanya menyediakan penyelesaian pelanggaran HAM berat melalui Pengadilan HAM, dan menilai kebijakan non-yudisial Presiden Jokowi melalui Inpres belum menghadirkan rasa keadilan bagi korban. “Pemerintah jangan seperti keledai yang terperosok ke lubang yang sama untuk kedua kalinya,” kata Amiruddin, seperti dilansir Detik.
Perlu dicatat satu nuansa penting: rilis resmi Kemenko Kumham Imipas mencatat Wakil Ketua Bidang Internal dan Sekretaris Jenderal Komnas HAM hadir dalam rapat koordinasi 9 November. Kehadiran dalam rapat tidak sama dengan persetujuan bergabung dalam Pokja — dan perbedaan antara keduanya adalah soal yang kini harus dijawab pemerintah secara terbuka.
Analisis: Pokja Diuji di Titik Paling Rapuh
Pokja ini dibentuk untuk memperbaiki satu hal: berkas penyelidikan Komnas HAM yang berulang kali dikembalikan Kejaksaan Agung karena dinilai belum memenuhi syarat pembuktian. Tetapi instrumen yang dipilih — supervisi kejaksaan sejak tahap penyelidikan — justru mensyaratkan Komnas HAM membuka proses internalnya kepada lembaga yang selama ini mengembalikan berkasnya. Tanpa kesediaan Komnas HAM, opsi itu sulit berjalan.
Dukungan DPR memberi legitimasi politik bagi Pokja, tetapi tidak mengikat Komnas HAM. Lembaga itu mandiri berdasarkan undang-undang, dan DPR tidak bisa memerintahkannya bergabung. Maka ujian pertama Pokja bukan soal menyusun mekanisme kerja, melainkan soal membangun kesepakatan dengan lembaga yang memegang berkas perkara.
Sejarah juga memberi peringatan. Pada 2018, Komnas HAM menolak bergabung dengan tim terpadu yang digagas Menko Polhukam Wiranto dengan alasan yang sama: penyelesaian harus melalui mekanisme yudisial. Polanya berulang: setiap pemerintah membentuk tim koordinasi, Komnas HAM menjawab dengan garis independensi. Jika Pokja kali ini tidak menawarkan sesuatu yang berbeda — misalnya kesepakatan tertulis tentang standar alat bukti yang disetujui kedua lembaga — ia berisiko menjadi rapat koordinasi berikutnya yang dicatat, bukan penyelesaian yang dirasakan korban.
Ukuran keberhasilannya sederhana dan bisa diperiksa publik: apakah ada berkas yang bergerak dari penyelidikan ke penyidikan, apakah Pokja mempublikasikan rencana kerja dan target waktu, dan apakah Komnas HAM mengambil sikap resmi melalui Rapat Paripurna. Selama tiga hal itu belum ada, “babak baru” yang disebut DPR masih berupa janji.
Bagi keluarga korban yang menunggu puluhan tahun, Pokja adalah kabar yang sudah terlalu sering didengar dalam bentuk yang berbeda-beda. Yang mereka tunggu bukan pembentukan tim, melainkan satu berkas yang akhirnya sampai ke pengadilan.
Daftar sumber: 1. ANTARA, “DPR: Pembentukan Pokja penyelesaian HAM Berat babak baru keadilan”, 10 November 2026 (halaman ANTARA tidak dapat dibuka langsung; isi diverifikasi lewat sumber 2–6) 2. Validnews, “Pemerintah Bentuk Pokja Untuk 13 Pelanggaran HAM Berat”, 9 November 2026 — https://validnews.id/nasional/2026/11/09/pemerintah-bentuk-pokja-untuk-13-pelanggaran-ham-berat-134800544 3. Kemenko Kumham Imipas (rilis resmi), “Percepat Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat, Yusril Dorong Pembentukan Pokja”, 9 November 2026 — https://yusril.ihzamahendra.com/percepat-penyelesaian-pelanggaran-ham-yang-berat-yusril-dorong-pembentukan-pokja/ 4. Fraksi PKB DPR RI, “Mafirion Apresiasi Pembentukan Pokja Penyelesaian 13 Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu”, 10 November 2026 — https://www.fraksipkb.com/2026/11/10/mafirion-apresiasi-pembentukan-pokja-penyelesaian-13-kasus-pelanggaran-ham-berat-masa-lalu/ 5. Detik (dilansir ulang Lensahukum, dibaca lewat cermin Twaslnews), “Komnas HAM Tolak Bergabung dalam Pokja Penanganan 13 Kasus HAM Berat”, 9 November 2026 — https://twaslnews1.twaslnews.com/7379436/ 6. Tempo, “Komnas HAM Enggan Bergabung ke Tim Terpadu yang Digagas Wiranto”, 6 Agustus 2018 — https://nasional.tempo.co/read/1114397/komnas-ham-enggan-bergabung-ke-tim-terpadu-yang-digagas-wiranto