Jakarta — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak akan membentuk satuan tugas khusus untuk menangani kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Penanganan perkara itu, kata Yusril, sepenuhnya dipercayakan kepada Bareskrim Polri. Yusril menyampaikan hal itu di Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
Pernyataan ini sekaligus menegaskan batas peran pemerintah: menjelaskan aspek hukum dan mengawal prosesnya, tetapi tidak menjelaskan temuan penyidikan — itu wewenang penyidik. “Sampai saat ini tidak ada keinginan dari pemerintah untuk membentuk satgas, tim, atau apa pun. Bapak Presiden memberikan kepercayaan penuh kepada Mabes Polri, dalam hal ini Bareskrim, untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus penyadapan dan keterkaitannya dengan tindak pidana makar,” kata Yusril, seperti dikutip RCTIPlus.
Penjelasan Temuan Itu Wewenang Penyidik
Garis batas itu ditegaskan Yusril pada Senin (9/11/2026): pengungkapan barang bukti, perangkat penyadapan, hingga konstruksi teknis kejahatan bukan menjadi kewenangan kementeriannya — menjelaskan temuan penyidikan adalah wewenang penyidik, bukan wewenang pemerintah. Tugas pemerintah, menurut Yusril, adalah menjelaskan aspek hukumnya: bahwa telah dilakukan penetapan tersangka dan penahanan, bahwa KUHAP telah dipenuhi, dan bahwa pasal-pasal KUHP serta Undang-Undang ITE digunakan.
Yang sudah terverifikasi sejauh ini: Bareskrim Polri pada 3 November menetapkan tiga perwira tinggi sebagai tersangka — mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta, dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso. Belakangan jumlahnya menjadi empat dengan masuknya Irjen Pol Slamet Uliandi. Mereka dijerat antara lain Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Pasal 332 KUHP, serta ketentuan Undang-Undang ITE. Para tersangka adalah tersangka — asas praduga tak bersalah berlaku, dan belum ada dakwaan maupun putusan pengadilan. Yusril juga mengungkapkan, berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan Bareskrim, praktik penyadapan ilegal itu diduga berlangsung sejak Januari 2025 dan menyasar Presiden, sejumlah menteri, politisi, pengusaha, hingga lembaga swadaya masyarakat. Sebaliknya, soal apakah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga menjadi sasaran, Yusril pada 3 November mengaku belum bisa memastikan — pemerintah masih menunggu hasil penyidikan Bareskrim.
Dari Dugaan Sadap ke Dugaan Makar
Perkembangan paling penting dari pernyataan Yusril hari ini adalah eskalasi konstruksi hukumnya. Pada Selasa malam (3/11/2026), Yusril menegaskan pasal yang digunakan adalah pasal penyadapan dan ITE, dan sama sekali tidak digunakan pasal makar. Pada Rabu (4/11/2026) di Banda Aceh, ia mengatakan penyidikan mulai menunjukkan indikasi awal ke arah makar — kesimpulan sementara, bukan final — dan belum ada dakwaan makar. Hari ini, kalimatnya berubah: “Sekarang sudah dapat dipastikan bahwa ini bukan sekadar penyadapan/intersepsi elektronik biasa, tapi mengarah kepada tindak pidana makar.”
Alasan Yusril: penyadapan terhadap Presiden tidak bisa diperlakukan seperti penyadapan biasa karena jabatan yang melekat padanya. “Presiden itu primus inter pares, melekat jabatan dan martabatnya. Karena itu, penyadapan terhadap Presiden tidak bisa dianggap penyadapan biasa. Harus dicari kaitannya dengan pasal makar (Pasal 191–193 KUHP), yaitu melumpuhkan Presiden atau membuat Presiden tidak dapat menjalankan tugas kewajibannya,” kata Yusril, seperti dikutip RCTIPlus.
Yusril menyebut keempat jenderal itu disangkakan pasal tindak pidana makar — Pasal 191, 192, dan 193 KUHP — setelah penyidik mengumpulkan dan mendalami alat bukti. Sangkaan pasal makar itu disampaikan Yusril; artikel ini mencatatnya sebagai keterangan Yusril, bukan sebagai pernyataan resmi Bareskrim. Dalam kesempatan yang sama di Banda Aceh, Yusril juga menegaskan tidak ada pihak yang kebal hukum dalam perkara ini: siapa pun yang cukup kuat fakta dan alat buktinya — termasuk seorang mantan presiden — dapat dimintai keterangan oleh penyidik.
Yang Masih Harus Dijawab Bareskrim
Garis yang ditarik Yusril secara kelembagaan sudah benar: pemerintah tidak boleh mendahului penyidik, dan penyidik tidak boleh bekerja berdasarkan pernyataan menteri. Tetapi garis itu menaikkan standar bagi Bareskrim sendiri. Kalau hanya penyidik yang boleh menjelaskan temuan, maka penyidiklah yang wajib menjelaskan — dengan alat bukti, melalui jalur resmi, dan di hadapan publik — bukan lewat bocoran atau isyarat.
Ada tiga hal yang kini ditunggu dari Bareskrim. Pertama, bukti apa yang mengaitkan intersepsi dengan niat makar, bukan sekadar penyadapan tanpa prosedur. Kedua, siapa saja yang benar-benar menjadi sasaran dan apa yang diakses. Ketiga, bagaimana perangkat dan prosedur penyadapan resmi negara diduga disalahgunakan, dan siapa yang memerintahkannya.
Eskalasi ke makar juga bekerja dua arah. Di satu sisi ia membenarkan penyelidikan yang lebih luas; di sisi lain ia menuntut pembuktian yang lebih berat. Bila dakwaan nanti ternyata tidak memuat pasal makar, pemerintah dan Bareskrim harus menjelaskan mengapa konstruksi itu sempat dinyatakan mengarah ke sana. Yang patut dinilai publik bukan konferensi persnya, melainkan berkas perkaranya.
Daftar sumber: Antara, “Yusril sebut penjelasan temuan penyadapan ilegal kewenangan penyidik”, 9 November 2026 (halaman Antara tidak dapat dibuka langsung; pernyataan Yusril terkoroborasi lewat RCTI+); RCTI+, “Yusril Tegaskan Pemerintah Tak Bentuk Satgas Kasus Penyadapan, Percayakan ke Bareskrim”, 9 November 2026; Koran Kota, “Yusril Belum Bisa Pastikan Gibran Juga Jadi Sasaran Penyadapan”, 3 November 2026; Jurnal Lugas, “Gibran Ikut Disadap? Yusril Buka Suara, Bareskrim Ungkap Sasaran Lain”, 4 November 2026; NTV News, “Yusril: Jokowi Bisa Diperiksa dalam Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal”, 5 November 2026.