Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengklaim praktik dugaan penyadapan ilegal semakin masif setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 Tahun 2023. Pernyataan itu disampaikannya usai berziarah ke Makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur, Sabtu (7/11/2026), di tengah penyidikan Bareskrim Polri atas dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Hasto mengecam dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo. Menurutnya, penyadapan bukan sekadar penyalahgunaan kewenangan, melainkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang sangat serius, bahkan kejahatan terhadap negara dan rakyat. "Bagi PDI Perjuangan, ketika presiden saja disadap, maka ini nyata-nyata tindakan makar yang tidak boleh ditoleransi," kata Hasto, seperti dikutip Investor Daily. Penyebutan "makar" itu adalah penilaian politik Hasto, bukan putusan hukum — hingga kini belum ada putusan pengadilan yang menyatakan demikian.
Klaim Hasto: Tekanan Muncul Saat PDIP Persoalkan MK 90
Hasto mengaitkan dugaan penyadapan itu dengan polemik Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 tentang batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden — putusan yang membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden. Menurut Hasto, ketika PDIP mempersoalkan putusan tersebut, muncul berbagai tekanan yang diduga berkaitan dengan informasi hasil penyadapan.
"Ketika kami mempersoalkan keputusan MK Nomor 90 Tahun 2023, sudah muncul berbagai tekanan. Tekanan itu didasarkan pada berbagai informasi yang diperoleh dari penyadapan. Sehingga penyadapan sebenarnya sudah berlangsung sebelumnya dan kami indikasikan setelah putusan MK itu semakin masif," ujar Hasto.
Hasto juga menyinggung istilah "parcok" atau partai coklat, yang menurutnya disertai berbagai bentuk penyadapan untuk meredam pihak-pihak yang bersikap kritis terhadap pemerintahan Joko Widodo saat itu. Itu klaim Hasto — belum ada bukti yang dipublikasikan penyidik yang mengaitkan istilah tersebut dengan praktik penyadapan.
Perlu dicatat: klaim bahwa penyadapan sudah berlangsung sebelum Putusan MK 90 — yang dibacakan pada Oktober 2023 — memperluas garis waktu dugaan praktik itu jauh ke belakang, melampaui rentang 2025–2026 yang sejauh ini diungkap Bareskrim. Perluasan garis waktu itu masih berupa indikasi dari Hasto, bukan temuan resmi penyidik.
Empat Tersangka, Penyidikan Berjalan
Bareskrim Polri mengumumkan tiga perwira tinggi Polri sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal pada Selasa (3/11/2026). Ketiganya adalah Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Polisi Ahrie Sonta Nasution, dan Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Polisi Eko Hadi Santoso. Pada Kamis (5/11/2026), Dirtipidsiber Bareskrim Brigjen Suhermanto mengumumkan tersangka keempat: Irjen Slamet Uliandi. Praktik itu diduga berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026 dengan memanfaatkan sistem penyadapan milik kepolisian. Kasus ini mulai ditangani setelah seorang petugas yang mengetahui dugaan praktik tersebut membuat laporan polisi pada 30 Oktober 2026.
Status mereka masih tersangka. Asas praduga tak bersalah berlaku: belum ada putusan pengadilan, dan Polri menyatakan masih memburu pihak pemberi perintah di balik dugaan penyadapan tersebut. Motif maupun pihak yang memerintahkan belum dapat disimpulkan sebelum penyidikan tuntas.
Pada hari yang sama, Selasa (3/11/2026), Hasto dalam keterangan tertulis mengapresiasi langkah Polri mengungkap kasus ini. Ia meminta pengungkapan perkara ini menjadi pintu masuk untuk menelusuri kemungkinan praktik serupa yang diduga dipakai sebagai instrumen kriminalisasi dan pembungkaman terhadap masyarakat sipil, jurnalis, kelompok kritis, maupun tokoh politik.
Apa yang Sudah Terbukti dan Apa yang Belum
Yang sudah terverifikasi: Bareskrim menetapkan empat tersangka dan menyebut dugaan praktik berlangsung 2025–2026; Komisi III DPR menyoroti dugaan insubordinasi di kepolisian dan menyiapkan pembahasan RUU tentang Penyadapan setelah RUU Perampasan Aset; Wamen HAM mendukung percepatan RUU tersebut.
Yang belum terbukti: klaim Hasto bahwa penyadapan sudah berjalan sebelum Putusan MK 90 dan semakin masif sesudahnya; dugaan keterlibatan pihak tertentu di luar empat tersangka; serta apakah penyadapan itu dipakai untuk menekan PDIP saat mempersoalkan MK 90. Semua itu masih berupa klaim dan indikasi yang perlu diuji lewat penyidikan dan, bila berlanjut, persidangan.
Konteks lain: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra pada 3 November 2026 menyatakan belum ditemukan indikasi makar, dan sehari kemudian menyebut penyelidikan mulai menunjukkan indikasi awal ke arah makar. Perubahan posisi itu menunjukkan betapa cairnya konstruksi hukum kasus ini, dan mengapa label "makar" dari pihak mana pun harus dibaca sebagai klaim, bukan vonis.
Bagi pembaca, perkembangan yang patut ditunggu adalah hasil penyidikan Bareskrim — terutama soal pemberi perintah — serta sikap resmi pemerintah dan DPR atas RUU Penyadapan, yang akan menentukan apakah pengawasan atas alat sadap negara diperketat atau tetap berjalan seperti sekarang.
Daftar sumber: CNN Indonesia — "Hasto Sebut Dugaan Penyadapan Ilegal Meningkat Usai Putusan MK 90" (artikel CNN tidak dapat dibuka langsung); Investor Daily — "Hasto Kristiyanto Sebut Penyadapan terhadap Presiden Prabowo Tindakan Makar"; koridor.co.id — "Hasto Kecam Dugaan Penyadapan terhadap Presiden Prabowo"; nulondalo.com — "Dugaan Penyadapan, Komisi III Soroti Insubordinasi"