Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara, sekaligus mendukung Komisi III DPR RI mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan. Pernyataan itu disampaikan melalui keterangan tertulis pada Sabtu (7/11/2026).
"Saya mengecam keras praktik penyadapan ilegal, siapa pun yang menjadi sasaran dan siapa pun yang melakukannya. Penyadapan tanpa dasar hukum yang sah merupakan pelanggaran terhadap hak atas privasi dan kebebasan berkomunikasi yang dijamin konstitusi," kata Mugiyanto.
Kecaman itu datang di tengah perkara dugaan penyadapan yang tengah diusut Bareskrim Polri. Polri telah menetapkan empat tersangka: mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Dugaan penyadapan itu disebut berlangsung sepanjang 2025–2026, dengan sasaran yang meliputi Presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, dan pengusaha. Sigit juga dicopot dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan pada Rabu (4/11/2026).
Yang Dituntut Mugiyanto: Usut Transparan, Lindungi Korban
Mugiyanto meminta penyalahgunaan kewenangan negara ditindak tegas. Menurutnya, perkara ini harus diperiksa secara menyeluruh, independen, dan transparan — dengan tetap memperhatikan hak para tersangka, saksi, dan korban. Apabila terbukti terjadi pelanggaran, kata dia, negara harus memastikan tersedianya mekanisme pemulihan yang efektif bagi korban.
Ia juga mengingatkan dampak yang lebih luas: penyadapan ilegal dapat mengganggu rasa aman, membatasi kebebasan berpendapat, serta membuka peluang intimidasi terhadap masyarakat. "Negara tidak boleh membiarkan kewenangan yang diberikan untuk kepentingan penegakan hukum dan keamanan disalahgunakan sehingga mengancam hak asasi manusia," ujarnya.
Latar Mugiyanto memberi bobot tersendiri pada pernyataan ini. Ia adalah aktivis reformasi 1998 yang pernah menjadi korban penculikan, dan kini menjabat sebagai Wakil Menteri HAM pertama di Kabinet Merah Putih. Kecaman dari kursi itu bukan sekadar komentar politik — ia adalah penegasan bahwa negara yang menyadap warganya tanpa dasar hukum sedang melanggar konstitusinya sendiri.
RUU Penyadapan: Perintah MK yang Tertunda 15 Tahun
Dalam aspek regulasi, Mugiyanto mendukung Komisi III DPR mempercepat pembahasan RUU Penyadapan. Menurutnya, meski ketentuan penyadapan tersebar di sejumlah undang-undang sektoral, Indonesia masih belum memiliki undang-undang khusus yang mengaturnya secara menyeluruh. Regulasi itu, kata dia, harus menjamin batasan yang jelas, pengawasan independen, serta pertanggungjawaban atas setiap tindakan penyadapan — dengan prinsip legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas, plus mekanisme pengaduan dan pemulihan bagi korban.
Kekosongan itu bukan hal baru. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010 telah menegaskan bahwa pengaturan tata cara penyadapan harus dilakukan melalui undang-undang, karena menyangkut pembatasan hak privasi. Putusan itu diputus pada 24 Februari 2011 — artinya perintah tersebut sudah tertunda sekitar 15 tahun.
Di DPR, jalannya masih panjang. Ketua Komisi III Habiburokhman menyatakan RUU Penyadapan akan dibahas setelah RUU Perampasan Aset rampung — yang ditargetkan selesai sebelum Desember 2026 — bersama RUU Jabatan Hakim dan RUU Advokat. Ia bahkan menyebut kasus penyadapan ini "Watergate Indonesia", merujuk pada skandal penyadapan politik Amerika Serikat 1972–1974. Sementara Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengingatkan DPR masih dalam masa reses hingga 8 November, dengan masa persidangan baru dibuka Selasa (10/11/2026) — sehingga percepatan RUU baru bisa dibahas setelah itu. Dukungan Wamen HAM adalah tekanan politik agar jadwal itu tidak molor — bukan jadwal itu sendiri.
Analisis: Percepatan Saja Tidak Cukup
Ujian sesungguhnya bukan kecepatan, melainkan isi. RUU yang lahir dari skandal bisa mengarah ke dua tempat yang berlawanan: membatasi kekuasaan aparat dengan izin hakim, batas waktu, pembatasan pada tindak pidana serius, pemberitahuan pasca-penyadapan, dan pengawasan independen — atau justru melegalkan kewenangan penyadapan yang luas dengan dalih ketertiban. Prinsip-prinsip yang disebut Mugiyanto sendiri — legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, pengawasan independen — adalah tolok ukur yang patut dipegang publik saat drafnya muncul.
Perlu juga dicatat, bingkai hukum perkara ini masih bergerak. Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra pada 3 November menyatakan belum ditemukan indikasi makar, namun sehari kemudian menyebut penyelidikan mulai menunjukkan indikasi awal ke arah itu. Di sisi lain, Wamen Haji Dahnil Anzar Simanjuntak pada 5 November justru menyebut dugaan penyadapan ini sebagai upaya makar dan meminta Polri mengungkap otak di baliknya. Selama karakterisasi hukumnya belum final, RUU yang dibahas di tengah pusaran ini berisiko dibentuk oleh suasana saat ini, bukan oleh kebutuhan jangka panjang.
Bagi pembaca, patokannya sederhana: dukung percepatan, tetapi tagih isinya. Apakah draf RUU Penyadapan mewajibkan izin hakim? Apakah ada batas waktu dan kewajiban memberitahu warga yang disadap setelah penyidikan selesai? Apakah ada lembaga pengawas independen dan jalur pengaduan yang sungguh bisa dipakai korban? Kementerian HAM sendiri pernah menyampaikan poin-poin itu dalam rapat dengan Komisi III saat membahas RUU KUHAP — dan itulah standar yang kini harus ia pegang terhadap RUU Penyadapan.
Daftar sumber: Antara — "Wamen HAM Dukung DPR Percepat Pembahasan RUU Penyadapan" (artikel Antara tidak dapat dibuka langsung); BSI News — "Wamen HAM Kecam Penyadapan Ilegal terhadap Prabowo"; YLBHI — siaran pers “Usut Tuntas Penyadapan Ilegal, Bongkar Rantai Perintah, Lindungi Rakyat dan Batasi Kekuasaan Aparat”, 3 November 2026 (https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/usut-tuntas-penyadapan-ilegal-bongkar-rantai-perintah-lindungi-rakyat-dan-batasi-kekuasaan-aparat/); ICJR — Notulensi RDPU Komisi III dengan Kementerian HAM dan Komnas HAM, 22 September 2025 (https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2025/10/Notulensi_RDPU_Komisi_III_Dengan_Kementerian_HAM_dan_Komnas_HAM1.pdf); Fajar Asia — "DPR Kebut RUU Penyadapan, Watergate Jadi Pelajaran"; Solopos — "Kunjungi Sukoharjo, Wamenhaj Minta Polri Ungkap Otak Penyadapan Presiden"