Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memutuskan percepatan penyelesaian proyek Jalan Layang Non-Tol (JLNT) PJB–Muara Karang yang telah lama terhenti. Proyek itu ditargetkan tuntas dalam waktu maksimal tiga bulan melalui skema pembiayaan kreatif (creative financing), untuk membantu mengurai kemacetan di kawasan Pluit, Jakarta Utara.
Keputusan itu disampaikan Pramono seusai memimpin Rapat Terbatas (Ratas) di Kantor Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (6/11/2026).
"Saya meminta untuk jalan layang non-tol PJB Muara Karang yang sudah dibangun sejak eranya Pak Ahok enggak selesai-selesai, dan sekarang tidak dilanjutkan, tadi saya memutuskan untuk diselesaikan. Dan saya memberikan batas waktu maksimum tiga bulan untuk diselesaikan," ujar Pramono.
Menurut Pramono, penyelesaian proyek itu telah menemukan titik temu antarpihak. Penanganannya dikoordinasikan oleh Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah DKI Jakarta agar kendala yang selama ini menghambat pelaksanaan dapat segera diselesaikan.
"Penyelesaiannya menggunakan creative financing. Karena memang ini ditunggu sejak lama, alhamdulillah ada titik temu dan ada kesepakatan. Yang paling penting adalah bermanfaat bagi masyarakat," tegasnya.
Janji Tiga Bulan yang Bisa Diuji
Yang belum diumumkan ke publik adalah rincian skema pembiayaan kreatif itu sendiri: siapa yang membayar, berapa besarannya, dan apa konsekuensi bila batas tiga bulan terlewati. Tanpa rincian itu, janji ini masih berupa komitmen politik — dan justru karena itulah tenggatnya bisa diuji.
Tiga bulan adalah waktu yang singkat untuk proyek yang mangkrak bertahun-tahun. Bila JLNT itu benar-benar rampung pada Februari 2027, Pramono membuktikan gaya turun-ke-kecamatannya menghasilkan keputusan yang dieksekusi. Bila tidak, proyek ini akan menjadi pengingat bahwa janji di ratas kecamatan pun bisa berhenti di ruang rapat.
Keputusan Lain dari Ratas Penjaringan
Selain JLNT, Pramono menginstruksikan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta menuntaskan pembersihan tumpukan sampah liar di kawasan Hutan Kota Kepanduan sebelum akhir 2026, dengan posko bersama dan kamera pengawas untuk mencegah pembuangan sampah ilegal kembali terjadi.
Dalam penanganan kemacetan, Pemprov DKI juga menyetujui secara prinsip usulan pelebaran Jalan Teluk Gong Raya sepanjang sekitar satu kilometer. Dinas Bina Marga diminta melakukan perhitungan teknis, sementara Dinas Perhubungan tetap melakukan pengaturan lalu lintas di lapangan.
Pemprov DKI juga akan mengkaji peninggian permukaan Stadion Kamal Muara yang kerap terdampak banjir rob, menginventarisasi calon lokasi pembangunan RSUD di Kecamatan Penjaringan, serta mengajukan kawasan hutan mangrove di Penjaringan kepada pemerintah pusat dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk dikembangkan menjadi Kebun Raya Mangrove Jakarta. Penataan ruang publik turut dibahas, termasuk revitalisasi kawasan RTH Kalijodo yang diminta diawasi ketat oleh Satpol PP.
Ratas Ketiga dari 44 Kecamatan
Ratas Penjaringan ini merupakan yang ketiga setelah Kembangan, Jakarta Barat, dan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dari rangkaian ratas yang ditargetkan berlangsung di seluruh 44 kecamatan dalam waktu sekitar tiga bulan.
Pola ini menjelaskan mengapa keputusan-keputusan seperti JLNT lahir di kantor kecamatan, bukan di Balai Kota: Pramono membawa rapat ke tempat masalahnya berada, lalu memutuskan di sana. Pertanyaannya kini bukan lagi soal gaya — melainkan soal tindak lanjut. Daftar keputusan dari Penjaringan sudah panjang; yang akan dinilai publik adalah berapa banyak yang benar-benar selesai sebelum tenggatnya tiba.
Daftar sumber: CNN Indonesia — "Gubernur DKI Targetkan JLNT PJB–Muara Karang Rampung dalam 3 Bulan" (artikel CNN tidak dapat dibuka langsung); Pelaku Bisnis — "Gubernur Pramono Targetkan JLNT PJB–Muara Karang Tuntas dalam Tiga Bulan"; Suara Realitas — "Ratas di Penjaringan, Gubernur Pramono Targetkan JLNT PJB–Muara Karang Tuntas dalam Tiga Bulan"