Terkini
Artikel dan ulasan politik

DPR DAN PARTAI

DPR Desak Pansus Penyadapan, Jangan Berhenti di 4 Jenderal

Komisi III DPR mendesak pembentukan Pansus Penyadapan agar kasus penyadapan Presiden tidak berhenti pada penetapan empat tersangka.

Oleh 07 NOV 2026 6 menit baca
Foto arsip Sidang Paripurna DPR RI di Gedung DPR/MPR, Senayan

Kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru di Senayan. Setelah Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka, Komisi III DPR kini mendesak pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Penyadapan — dengan satu pesan yang jelas: pengusutan tidak boleh berhenti pada nama-nama yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Baca juga: Polri Buru Pemberi Perintah di Balik Penyadapan Prabowo | Bahlil: Saya Juga Disadap, Mana Mungkin Saya yang Atur | DPR Kebut RUU Penyadapan Usai Kasus Listyo Sigit

Desakan ini disampaikan Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKB, Abdullah, di Jakarta, Sabtu (7/11/2026). Menurutnya, perkara ini bukan sekadar perkara pidana biasa, melainkan menyangkut perlindungan privasi, keamanan negara, dan integritas lembaga negara. Karena itu, ia menilai pengawasan politik dari DPR diperlukan agar seluruh lapisan perkara ini dibuka — bukan hanya siapa yang ditangkap, melainkan siapa yang memerintahkan, siapa yang membiayai, dan untuk apa hasil penyadapan itu dipakai.

Apa yang Didesak Komisi III

Abdullah — yang akrab disapa Gus Abduh — meminta Pansus segera dibentuk dengan anggota lintas fraksi dan lintas komisi, secara proporsional, agar pengawasannya berjalan objektif, independen, dan komprehensif. Alasannya: persoalan penyadapan tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga menyangkut keamanan negara, komunikasi, teknologi informasi, dan perlindungan hak masyarakat.

Ruang lingkup kerja yang ia usulkan cukup luas. Pansus diminta mengungkap jumlah pasti korban dan pihak-pihak yang menjadi sasaran penyadapan, menelusuri pihak yang menginisiasi, memerintahkan, membiayai, dan menjalankan aktivitas penyadapan, serta mengusut penggunaan perangkat Lawful Interception Management System (LIMS) — mulai dari sumber pengadaan, kepemilikan, akses penggunaan, hingga siapa yang memegang kendali atas sistem tersebut. Pansus juga diharapkan memeriksa apakah ada penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, standar operasional prosedur, serta prinsip perlindungan privasi warga negara.

"Kami meminta agar jangan sampai kasus ini hanya berhenti pada siapa yang ditetapkan sebagai tersangka. Kita harus mengetahui bagaimana sistem ini bekerja, siapa yang mengendalikan, siapa yang mendapatkan manfaat, dan apakah ada pihak lain yang selama ini belum terungkap. Semua harus diperiksa secara terbuka dan bertanggung jawab," ujar Abdullah.

Ia juga menegaskan perlunya membedakan penyadapan yang sah untuk kepentingan penegakan hukum dan keamanan negara dengan penyadapan ilegal yang melanggar hak warga negara. "Pansus harus memastikan apakah penyadapan ini dilakukan atas dasar kepentingan negara atau justru untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun tujuan tertentu yang melanggar hukum," katanya.

Dari Ruang Sidik ke Ruang Politik

Desakan Pansus ini menandai pergeseran penanganan kasus dari ruang penyidikan ke ruang politik. Fakta yang sudah terverifikasi sejauh ini: Bareskrim Polri mengungkap dugaan praktik penyadapan pada Selasa (3/11/2026), yang diduga berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026 dan menyasar ribuan nomor telepon — termasuk nomor Presiden Prabowo, pejabat negara, pengusaha, hingga tokoh lembaga swadaya masyarakat dan media. Empat perwira tinggi Polri telah ditetapkan sebagai tersangka: mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi, yang ditetapkan sebagai tersangka keempat pada Kamis (5/11/2026). Terhadap keempatnya berlaku asas praduga tak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dari sisi penyidik, Kepala Bareskrim Polri Komjen Asep Safrudin memastikan penyidikan akan menelusuri semua kemungkinan. "Semua akan kita telusuri," kata Asep kepada wartawan, Sabtu (7/11/2026). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto telah membentuk tim khusus untuk mengusut dugaan penyadapan ilegal tersebut.

Dari Senayan, desakan serupa datang dari anggota Komisi III lainnya. Rudianto Lallo, Sabtu (7/11/2026), mendesak Bareskrim membongkar tuntas aktor intelektual dan dalang di balik penyadapan, tanpa pandang bulu — termasuk bila pengusutan mengindikasikan adanya upaya makar. Itu adalah desakan dan penilaian Rudianto, bukan temuan penyidik: hingga kini penyidik belum mengumumkan motif penyadapan maupun siapa pemberi perintahnya.

Sinyal pengawasan DPR sebenarnya sudah muncul sehari sebelumnya. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Jumat (6/11/2026), meminta Komisi III memantau secara berkala perkembangan penyidikan, dengan proses hukum tetap diserahkan sepenuhnya kepada kepolisian. Sementara Ketua Komisi III Habiburokhman pada Kamis (5/11/2026) menyatakan RUU Penyadapan akan didorong setelah RUU Perampasan Aset rampung — yang ditargetkan selesai paling lambat 15 Desember 2026 — dan meminta penyidik mengungkap motif di balik penyadapan.

Ada satu catatan penting soal waktu: DPR masih dalam masa reses, dan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 baru dibuka pada Selasa (10/11/2026), sesuai jadwal resmi DPR. Artinya, desakan Abdullah hari ini adalah usulan — pembentukan Pansus belum menjadi keputusan DPR, dan baru bisa diproses setelah DPR kembali bersidang. Pansus juga bukan pengganti penyidikan: ia adalah alat pengawasan politik DPR atas perkara yang sedang ditangani Bareskrim.

Yang Masih Harus Dijawab

Tiga pertanyaan besar masih menggantung, dan ketiganya justru menjadi alasan Abdullah mendesak Pansus dibentuk. Pertama, berapa tepatnya jumlah korban dan siapa saja sasarannya — sejauh ini yang terkonfirmasi baru "ribuan nomor telepon", tanpa daftar resmi dari penyidik. Kedua, apa motif penyadapan dan siapa yang memerintahkan serta membiayai operasinya — penyidik menyatakan hal itu masih diselidiki. Ketiga, bagaimana perangkat LIMS diperoleh, siapa pemiliknya, siapa yang mengaksesnya, dan siapa yang mengendalikannya.

Yang perlu dipisahkan dengan tegas: fakta, klaim, dan rumor. Fakta adalah empat tersangka yang sudah ditetapkan, tanggal pengungkapan Bareskrim, dan pernyataan resmi para pihak yang dikutip di atas. Klaim adalah desakan Rudianto soal "dalang" dan indikasi makar — itu penilaian seorang legislator, bukan kesimpulan penyidikan. Rumor adalah narasi-narasi yang beredar di media sosial, termasuk tudingan bahwa seorang ketua umum partai bertemu sejumlah jenderal sebelum penangkapan — tudingan yang sudah dibantah keras oleh Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia hari ini dan diliput terpisah di UlasPolitik — serta berbagai teori soal aliran hasil sadap yang belum didukung bukti penyidik.

Yang patut ditunggu pekan depan: apakah pimpinan DPR menindaklanjuti usulan Pansus begitu masa sidang dibuka 10 November, apakah Bareskrim merilis daftar sasaran penyadapan, dan apakah pembahasan RUU Penyadapan benar-benar dipercepat. Sampai tiga hal itu terjadi, kasus ini tetap berada di antara dua jalur — penyidikan pidana yang berjalan di Bareskrim, dan pengawasan politik yang kini diminta DPR — dan keduanya belum sampai pada kesimpulan.

Daftar sumber: Validnews (dilansir Antara) — "Legislator Desak Bentuk Pansus Penyadapan"; Fraksi PKB DPR RI — "Sasar 6 Ribu Petinggi Negara, Komisi III Desak Pembentukan Pansus Penyadapan" (angka “6 ribu” hanya ada di judul sumber ini dan tidak dipakai sebagai fakta dalam artikel); Fajar Asia — "Skandal Penyadapan Presiden, Legislator Minta Aktor Intelektual Dibongkar Tuntas"; Bulatan Times — "Komisi III Diminta Awasi Dugaan Penyadapan Prabowo"; One News — "Bahlil Ancam Somasi Pihak Sebar Isu Keterlibatannya Dalam Penyadapan Prabowo"

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik