Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia akhirnya buka suara soal namanya yang terseret dalam skandal penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Berbicara di Ambon, Sabtu (7/11/2026), seusai pelantikan pengurus DPD Partai Golkar Maluku, Bahlil membantah keras tudingan bahwa ia terlibat mengatur penyadapan — dan justru mengaku dirinya termasuk pihak yang disadap. "Bagaimana mungkin saya bisa ikut mengatur penyadapan, sementara saya sendiri disadap? Kiranya tertib berpikir, kreatif berpikir," kata Bahlil, yang juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM. Bahlil menuntut para penuduh segera mengklarifikasi dan membuktikan tudingan itu. Ia memberi batas waktu 3×24 jam sebelum menempuh langkah hukum, dan meminta Polri mengusut tuntas serta membuka perkara itu ke publik.
Baca juga: Polri Buru Pemberi Perintah di Balik Penyadapan Prabowo | Isu Munaslub Golkar: Doli Sebut Ada Komprador Internal
Bantahan dari Ambon
Tudingan yang dibantah Bahlil beredar di media sosial: kabar burung yang menyebut seorang ketua umum partai politik bertemu sejumlah jenderal Polri sekitar tiga jam sebelum operasi penangkapan terkait kasus penyadapan. Tudingan itu mencuat setelah pengamat intelijen Sri Radjasa Chandra menyebut ada petinggi partai yang menyambangi sebuah rumah di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan, beberapa jam sebelum penggerebekan posko penyadapan — klaim yang belum terkonfirmasi. Bahlil menegaskan ia tidak menghadiri pertemuan semacam itu dan menyebut tudingan tersebut fitnah yang dibangun untuk merusak nama baiknya serta marwah Partai Golkar. "Kalau memang ada rapat, buka saja. Saya tidak merasa datang," ujar Bahlil. Ia juga menyindir penyebar kabar itu dengan istilah dari bahasa daerah Maluku, "ilmu abuleke" — sebutan untuk sikap bermuka dua dan gemar berbohong. Bahlil menilai tudingan itu sebagai upaya membangun persepsi untuk mengganggu Golkar, partai yang menurut klaimnya kini berada di kisaran 10,5%–13% berdasarkan survei. Ia menegaskan tidak akan mundur karena menyangkut marwah partai.
Tanpa menyebut nama, Bahlil juga menggambarkan penyebar narasi itu sebagai seorang senior yang kerap berbicara di podcast. "Ada senior saya juga, senior saya yang merasa paling pintar bicara, sering pakai kacamata orangnya, di podcast. Saya bilang, kalau memang itu dinyatakan bahwa diduga saya, buktikan. Kalau tidak, saya akan somasi, saya akan proses secara hukum. Karena ini berbahaya," ujar Bahlil. Ia menyebut tudingan semacam itu sama kuatnya dengan melakukan penyadapan itu sendiri.
Korban atau Tersangka? Dua Klaim Berbeda
Perlu dipisahkan dua hal yang kini bercampur dalam perdebatan publik. Pertama, klaim bahwa Bahlil menjadi target penyadapan. Sekjen Golkar Muhammad Sarmuji pada Kamis (5/11/2026) mengatakan partainya mendapat informasi bahwa Bahlil termasuk target penyadapan yang dilakukan eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sepanjang 2025–2026 — dan "paling enggak ada enam atau tujuh" ketua umum partai politik ikut disadap. Itu klaim Golkar; hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari Bareskrim Polri soal daftar target penyadapan. Kedua, tudingan bahwa Bahlil terlibat dalam penyadapan itu sendiri. Tudingan ini beredar sebagai kabar yang belum terkonfirmasi. Sarmuji sendiri pada Jumat (6/11/2026) menegaskan informasi yang tidak bisa dikonfirmasi "tidak perlu dihiraukan" dan menyebutnya tidak berdasar. Tidak ada pernyataan resmi penyidik yang menetapkan Bahlil sebagai tersangka atau pun saksi dalam perkara ini. Fakta yang sudah terkonfirmasi sejauh ini: Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal — mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Mereka dijerat pasal berlapis, antara lain Pasal 258 KUHP baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) tentang penyadapan transmisi elektronik nonpublik, dengan ancaman hingga 10 tahun penjara. Terhadap keempatnya berlaku asas praduga tak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Yang Masih Harus Dijawab Penyidik
Pernyataan Bahlil hari ini menggeser peta perkara dari ruang penyidikan ke ruang politik. Bahlil bukan sekadar ketua umum partai besar; ia memegang dua jabatan strategis di kabinet. Ketika seorang menteri koordinator merasa perlu membantah di forum partai di Ambon dan memberi ultimatum 3×24 jam, itu menandakan skandal ini sudah menyentuh soliditas koalisi — bukan lagi sekadar perkara pidana internal Polri. Ada tiga hal yang kini patut ditunggu. Pertama, apakah Bareskrim akan merilis daftar resmi target penyadapan, yang akan menguji klaim Golkar soal enam sampai tujuh ketua umum parpol. Kedua, apakah ultimatum somasi Bahlil benar-benar dijalankan — dan kepada siapa. Ketiga, bagaimana DPR menindaklanjuti wacana RUU Penyadapan, yang Komisi III sebut akan dibahas dengan kasus ini sebagai acuan, sementara DPR masih dalam masa reses. Satu hal yang juga belum berubah: soal ada tidaknya indikasi makar. Menko Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menyatakan pada 3 November belum ada indikasi makar, lalu pada 4 November menyebut sudah ada indikasi awal. Sampai ada penjelasan resmi yang lebih rinci dari penyidik, klaim soal motif dan pemberi perintah tetap berstatus dugaan — dan harus ditulis sebagai dugaan. Bagi pembaca, pelajaran dari episode ini sederhana: dalam skandal sebesar ini, posisi seseorang bisa bergeser dari tersangka, saksi, korban, atau sekadar nama yang disebut — dan hanya penyidikan resmi yang bisa memastikan di mana tepatnya Bahlil berdiri.
Daftar sumber: CNN Indonesia — "Bahlil Mengaku Ikut Disadap Listyo Sigit Cs", 7 Nov 2026 (badan berita tidak dapat dibuka langsung, dikutip melalui peliput independen) https://www.cnnindonesia.com/nasional/20261107120652-32-1424391/bahlil-mengaku-ikut-disadap-listyo-sigit-cs; Bloomberg Technoz — "Golkar Akui Bahlil dan 6 Ketua Umum Ikut Disadap Eks Kapolri", 5 Nov 2026 https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/126868/golkar-akui-bahlil-dan-6-ketua-umum-ikut-disadap-eks-kapolri; Beritahoki (CNBC Indonesia) — "Bahlil Lahadalia Desak Kepolisian Usut Tudingan Penyadapan, Beri Waktu Klarifikasi 3×24 Jam", 7 Nov 2026 https://beritahoki.com/bahlil-lahadalia-desak-kepolisian-usut-tudingan-penyadapan-beri-waktu-klarifikasi-3×24-jam/; Delik Maluku — "Diisukan Terlibat Kasus Penyadapan, Begini Bantahan Keras Ketum Golkar Bahlil Lahadalia", 7 Nov 2026 https://delikmaluku29news.com/diisukan-terlibat-kasus-penyadapan-begini-bantahan-keras-ketum-golkar-bahlil-lahadalia/; AFU — "Dugaan Keterlibatan Ketum Parpol dalam Kasus Penyadapan Prabowo Menguat, Polri akan Telusuri, Mengarah ke Bahlil?" https://afu.id/nasional/dugaan-keterlibatan-ketum-parpol-dalam-kasus-penyadapan-prabowo-menguat-polri-akan-telusuri-mengarah-ke-bahlil; iNews — "Bahlil Buka Suara! Soal Penyadapan Prabowo oleh Eks Kapolri Listyo Sigit" (video) https://www.youtube.com/watch?v=ndM5bW3nKVg; Investor.id — "Dituding Terlibat Penyadapan Presiden, Bahlil Ancam Tempuh Jalur Hukum" https://investor.id/national/461093/dituding-terlibat-penyadapan-presiden-bahlil-ancam-tempuh-jalur-hukum; Daulat Rakyat — "Bahlil Ancam Somasi Penebar Tudingan Rapat dengan Jenderal Terkait Penyadapan Prabowo" https://daulatrakyatco.co.id/2026/11/07/bahlil-ancam-somasi-penebar-tudingan-rapat-dengan-jenderal-terkait-penyadapan-prabowo/