Terkini
Artikel dan ulasan politik

HUKUM DAN DEMOKRASI

Mathla’ul Anwar Dukung Pemerintah Usut Tuntas Kasus Penyadapan

PB Mathla’ul Anwar mendukung pemerintah mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo — dari ormas yang baru saja mengkritik Polri.

Oleh 07 NOV 2026 5 menit baca
Ilustrasi timbangan keadilan, kaca pembesar, dan tumpukan dokumen

Pengurus Besar Mathla'ul Anwar menyatakan dukungan kepada pemerintah untuk mengusut tuntas kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan itu dilaporkan Antara pada Sabtu (7/11/2026), menambah daftar organisasi kemasyarakatan yang secara terbuka berdiri di belakang pengusutan perkara ini.

Baca juga: Bamus Betawi Apresiasi Kapolri Usut Sadap Presiden | Polri Buru Pemberi Perintah di Balik Penyadapan Prabowo

Mathla'ul Anwar adalah organisasi Islam yang lahir di Menes, Pandeglang, Banten, pada 1916 dan bergerak di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial. Organisasi ini dipimpin Ketua Umum Dr. KH. Jazuli Juwaini. Dukungan terhadap pengusutan penyadapan datang hanya beberapa hari setelah organisasi yang sama menyampaikan kritik tajam kepada Polri — dan justru di situlah bobot pernyataan hari ini perlu dibaca.

Dukungan yang datang setelah kritik

Pada Senin (2/11/2026), melalui Wakil Ketua Umum Bidang Pendidikan KH Zaenal Abidin Suja'i, PB Mathla'ul Anwar mendesak Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengusut tuntas dugaan kesalahan prosedur dalam penggeledahan Pesantren Tahfiz Putri Hamalatul Qur'an di Sukoharjo, Jawa Tengah. Penggeledahan sekitar pukul 03.00 dini hari dengan personel bersenjata laras panjang itu menuai kritik. Pemeriksaan kepolisian kemudian menyimpulkan para saksi tidak terlibat dan tidak memiliki kaitan dengan perkara pidana yang ditangani, dan para santriwati serta ustadzah yang sempat diamankan dilepaskan kembali.

Dalam pernyataan yang sama, Mathla'ul Anwar mengapresiasi langkah awal Kapolri dengan semangat "Polri Bersama Masyarakat" dan meminta evaluasi menyeluruh, sanksi tegas bagi anggota yang terbukti melanggar prosedur, serta pertanggungjawaban hukum apabila terbukti ada kekerasan dan pelanggaran hak asasi. Organisasi ini bukan penepuk punggung otomatis bagi Polri: lima hari lalu ia menuntut Polri dievaluasi, hari ini ia mendukung pemerintah mengusut penyadapan. Sikap ganda itu konsisten pada satu garis — penegakan hukum yang profesional dan tidak tebang pilih.

Perkara yang didukung

Dukungan tersebut menyasar perkara yang sudah berjalan di Bareskrim Polri. Pada Selasa malam (3/11/2026), Bareskrim menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal: mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Pada Kamis (5/11/2026), Dirtipidsiber Bareskrim Brigjen Suhermanto mengumumkan tersangka keempat, Irjen Slamet Uliandi.

Dugaan penyadapan disebut berlangsung sejak 2025 dan dilakukan melalui pengoperasian Lawful Interception Management System (LIMS) di luar prosedur Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010, disertai penghapusan log data elektronik. Para tersangka dijerat Pasal 258 dan/atau 332 KUHP serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE; Pasal 258 mengancam hukuman hingga 10 tahun penjara. Presiden Prabowo telah memberhentikan Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan pada Rabu (4/11/2026) dan, melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, meminta agar perkara ini diusut secara objektif dan transparan tanpa ada fakta yang ditutup-tutupi. Penyidik telah memeriksa 13 saksi dan 5 saksi ahli. Hingga kini belum ada pasal makar yang dikenakan kepada para tersangka.

Perlu ditegaskan: para tersangka masih berstatus tersangka dan asas praduga tak bersalah berlaku. Motif penyadapan maupun pihak yang diduga memberikan perintah belum diungkap penyidik. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pada 3 November belum ada indikasi makar, lalu pada 4 November menyebut ada indikasi awal — pergeseran yang sudah diberitakan UlasPolitik. Klaim bahwa enam hingga tujuh ketua umum partai menjadi korban penyadapan adalah pernyataan Sekjen Golkar Muhammad Sarmuji, bukan temuan penyidik, dan harus dibaca sebagai klaim.

Mengapa dukungan ini penting — dan apa batasnya

Mathla'ul Anwar bukan suara pertama. Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengapresiasi Kapolri Suyudi karena membongkar praktik yang ia sebut melanggar hukum dan tidak beretika, Jumat (6/11/2026). Bamus Betawi menyampaikan apresiasi serupa pada Sabtu (7/11/2026). Sekjen DPP PROBO Odang Kusmana mendesak pengusutan tuntas tanpa pandang bulu, Rabu (4/11/2026). Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, Sabtu (7/11/2026), mendukung Polri mengusut perkara yang menurutnya menyasar sekitar 6.000 objek, termasuk Presiden. Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak, saat mengunjungi Pesantren Hamalatul Qur'an di Sukoharjo pada Kamis (5/11/2026), meminta Polri mengungkap pihak yang diduga menjadi otak di balik penyadapan. Anggota DPR Sarifuddin Sudding juga mendesak agar aktor intelektual perkara ini diidentifikasi. Dan hari ini, NexGen Organizer Academy menggelar aksi mimbar bebas di kawasan Lingkar Monas, Jakarta Pusat, menuntut pengusutan sampai ke aktor intelektual. Gelombang dukungan dari ormas Islam, partai, dan kelompok masyarakat sipil ini memperbesar biaya politik bagi siapa pun yang berniat mengubur perkara — dan memperkuat posisi Kapolri Suyudi yang baru menjabat.

Namun batasnya juga jelas: pernyataan dukungan bukan bukti, dan koor dukungan bukan pengganti penyidikan. Ujian perkara ini ada pada tiga pertanyaan yang belum terjawab: siapa yang memberi perintah, ke mana aliran informasi hasil penyadapan, dan apakah proses hukum akan menyentuh pemberi perintah atau berhenti pada pelaksana. Dukungan Mathla'ul Anwar — dari organisasi yang baru saja membuktikan ia berani mengkritik Polri — adalah modal politik bagi pengusutan. Apakah modal itu dipakai sampai tuntas, itulah yang akan dinilai publik dalam pekan-pekan mendatang.

Daftar sumber: Antara — "PB Mathla’ul Anwar Dukung Pemerintah Usut Tuntas Kasus Penyadapan" (artikel Antara tidak dapat dibuka langsung); Harmony FM Serang — "Dugaan Salah Prosedur Penggeledahan Pesantren Tahfiz Putri Hamalatul Qur’an, PB Mathla’ul Anwar Minta Kapolri Usut Tuntas"; Banten Pos — "PB Mathla’ul Anwar Desak Kapolri Usut Tuntas Dugaan Kesalahan Prosedur Penggeledahan Pesantren"; BSI News — "Anwar Abbas Apresiasi Kapolri Bongkar Kasus Penyadapan Ilegal"; Prabhu Media — "DPP PROBO Desak Pengusutan Tuntas Dugaan Penyadapan Presiden: Usut Semua Pihak yang Terlibat!"; BSI News — "Komisi III DPR Dukung Polri Usut Penyadapan Prabowo"; Solopos — "Kunjungi Sukoharjo, Wamenhaj Minta Polri Ungkap Otak Penyadapan Presiden"; KoranKota — "Kutuk Penyadapan Ilegal, Rakyat Bersama Prabowo Jaga Indonesia!"

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik