Terkini
Artikel dan ulasan politik

DPR DAN PARTAI

ICW Adukan Puan dan Habiburokhman ke MKD soal UU Perampasan Aset

ICW mengadukan Puan dan Habiburokhman ke MKD sehari setelah UU Perampasan Aset disahkan, karena draf RUU dinilai tak pernah dibuka ke publik selama pembahasan.

Oleh 20 NOV 2026 5 menit baca
Ilustrasi dokumen resmi bersegel di atas meja dengan gedung parlemen di balik jendela pada senja hari

Undang-Undang Perampasan Aset baru berumur sehari ketika legitimasi proses pembentukannya sudah digugat. Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset mengadukan Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Kamis (19/11/2026), beberapa jam setelah DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.

Yang diadukan bukan isi undang-undangnya semata, melainkan cara undang-undang itu dibentuk. Koalisi menduga Puan dan Habiburokhman melanggar etik karena draf RUU tidak disebarluaskan kepada masyarakat selama pembahasan. Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim, mengatakan aduan tersebut sudah diterima Sekretariat MKD dan memperoleh nomor registrasi. “Jadi hari ini kami sebagaimana perwakilan daripada koalisi menyampaikan pengaduan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua DPR dan Ketua Komisi III terkait dengan rancangan tidak disebarluaskannya rancangan undang-undang perampasan aset,” kata Ibrahim di Kompleks Parlemen, Senayan.

Perlu ditegaskan: aduan ini masih berupa dugaan. MKD belum memutuskan apa pun, dan tidak ada kesimpulan bahwa Puan maupun Habiburokhman terbukti melanggar etik. Yang sedang diuji adalah proses, dan proses itu kini masuk ke dua jalur sekaligus: etik di MKD dan konstitusionalitas di Mahkamah Konstitusi.

Yang dipersoalkan ICW

Aduan ke MKD merupakan tindak lanjut dari somasi yang dilayangkan koalisi kepada Puan dan Habiburokhman, dengan tenggat respons hingga Senin (16/11/2026). Tenggat itu lewat tanpa draf dipublikasikan, dan koalisi pun melangkah ke MKD. Dalam somasinya, koalisi menyatakan telah menelusuri kanal publikasi resmi DPR sejak 10 September hingga 12 November 2026 dan tidak menemukan publikasi naskah resmi RUU, Naskah Akademik, maupun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Inti keberatan koalisi sederhana: sampai undang-undang disahkan, mereka mengaku tidak menemukan dokumen rancangan itu di situs resmi DPR. “Sampai detik ini, ICW belum pernah diundang atas rumusan undang-undang ini,” kata Ibrahim. Koalisi menilai hal itu bertentangan dengan kewajiban penyebarluasan rancangan peraturan perundang-undangan — Pasal 96 ayat (4) UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 mengatur agar setiap rancangan peraturan perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, agar mereka dapat memberi masukan.

Ibrahim juga menilai undangan menghadiri rapat dengar pendapat umum (RDPU) saja belum cukup disebut partisipasi yang bermakna, selama drafnya tidak dibuka. “Artinya kita berpandangan bahwasanya 100 kelompok pun yang diundang oleh DPR hari ini dalam proses RDPU itu belum bisa dinyatakan sebagai meaningful participation karena drafnya sendiri tidak pernah dibuka kepada publik,” ungkapnya.

ICW juga mempersoalkan substansi draf akhir. Berdasarkan draf hasil Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi tertanggal 16 November 2026 yang mereka peroleh, koalisi mencatat ketentuan illicit enrichment — penambahan kekayaan secara tidak wajar yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya — dihapus dari undang-undang. “Oleh karenanya kami berpendapat, undang-undang perampasan aset hari ini adalah undang-undang yang perampasan aset yang palsu, bukan undang-undang yang sejatinya telah dibahas sebagaimana draf di tahun 2023 lalu,” kata Ibrahim. Penilaian “palsu” itu adalah klaim ICW, bukan fakta yang sudah ditetapkan lembaga mana pun. ICW menyebut KPK sebelumnya telah memberi masukan agar norma itu dimasukkan, tetapi usulan tersebut tidak dipertahankan.

Selain penghapusan illicit enrichment, yang dipersoalkan antara lain kenaikan ambang batas aset yang dapat dirampas melalui mekanisme tanpa putusan pidana menjadi Rp1 miliar, penerapan prinsip non-retroaktif, serta pengaturan lembaga pengelola aset. Soal non-retroaktif, Ibrahim menilai ketentuan itu membatasi pemulihan aset dari kasus lama. “Artinya kasus-kasus korupsi yang terjadi di masa lalu seperti kasus-kasus yang sudah di-publish kepada publik dan kerugian-kerugian keuangan negara yang tercatat sampai dengan detik ini itu tidak akan bisa dipulihkan dengan undang-undang ini,” tuturnya. Soal badan pengelola, ia mempersoalkan rencana pembentukannya melalui Peraturan Presiden, karena menyangkut independensi, kewenangan, dan tata kelola institusi.

Jawaban DPR dan dua jalur hukum

Dari sisi DPR, Habiburokhman menjelaskan bahwa pembahasan RUU ini mencakup 397 daftar inventarisasi masalah (DIM) dan Komisi III telah menggelar 87 rapat dengar pendapat umum (RDPU) sejak September 2025. “Kita hampir tiap minggu setidaknya dua kali ya. Enggak ada undang-undang yang RDPU-nya sebanyak ini ya,” kata Habib usai pengesahan tingkat satu RUU Perampasan Aset, Rabu (18/11). DPR juga menyebut telah melakukan kunjungan kerja ke 15 provinsi serta menjangkau 46 daerah pemilihan, dan naskah yang semula memuat 67 pasal berkembang menjadi 74 pasal setelah pembahasan bersama pemerintah. Soal illicit enrichment, ia menjelaskan ketentuan itu tidak dimasukkan karena menuai perbedaan pandangan selama pembahasan.

Ketua DPR Puan Maharani dalam pidatonya mengatakan proses pembahasan RUU Perampasan Aset telah melalui partisipasi publik dan memastikan tidak ada kekeliruan dalam proses formil. “Serta dalam pembahasannya bisa diakses oleh publik sehingga tidak ada kesalahpahaman dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa semua pembahasan bisa juga diakses dan dicermati oleh masyarakat,” katanya.

Hingga berita ini ditulis, belum ada respons dari MKD terkait aduan tersebut. CNN Indonesia telah menghubungi Ketua MKD Nazaruddin Dek Gam dan Wakil Ketua MKD Imron Amin, namun belum mendapat respons.

Koalisi menempuh dua jalur sekaligus. Selain MKD, mereka menyiapkan pengujian formil dan materiil UU Perampasan Aset ke Mahkamah Konstitusi. Undang-undang ini sendiri baru berlaku 12 bulan setelah diundangkan dan setelah badan pengelola serta badan pengawas dibentuk, sebagaimana diatur Pasal 74 — jadi pengesahan di paripurna belum berarti seluruh mekanisme perampasan aset langsung dapat diterapkan.

Mengapa aduan ini penting

Paradoksnya tajam: undang-undang yang ditunggu 18 tahun untuk merampas harta koruptor justru dibuka dengan pertanyaan apakah pembentukannya sendiri mengikuti aturan. ICW menyatakan mendukung adanya instrumen perampasan aset untuk memulihkan kerugian negara — yang mereka tolak adalah isi dan proses undang-undang yang disahkan.

Di sinilah bobot politik aduan MKD itu berada. Jalur MK akan menentukan nasib hukum undang-undang; jalur MKD menentukan harga politik prosesnya. Jika MKD memeriksa aduan ini secara serius, DPR mengirim sinyal bahwa kecepatan legislasi tidak boleh mengorbankan keterbukaan. Jika aduan ini menguap tanpa pemeriksaan yang jelas, yang tersisa adalah preseden buruk: undang-undang besar bisa disahkan tanpa publik pernah membaca drafnya — dan kritik hanya bisa datang setelah palu diketuk.

Sumber: CNN Indonesia (artikel 1429222, dibaca langsung); KoncoDewe (dibaca langsung); BulatanTimes (dibaca langsung); Informasi.com, Transparency International Indonesia (surat somasi koalisi), Bloomberg Technoz, dan KorupsiPedia (catatan kritis ICW) dikutip dari hasil pencarian. Pengesahan UU Perampasan Aset 19 November 2026 sebagaimana diberitakan UlasPolitik sebelumnya (post 1903).

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik