Terkini
Artikel dan ulasan politik

ISTANA DAN PEMERINTAHAN

Papua Barat Tagih Kepastian DBH Otsus 2027 ke Kemendagri

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan bersama tujuh bupati menemui Wamendagri Ribka Haluk, Rabu (18/11), menuntut kepastian alokasi DBH Migas Otsus 2027.

Oleh 18 NOV 2026 4 menit baca
Teluk Bintuni, Papua Barat, dengan perkampungan pesisir dan perbukitan hijau

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan tidak datang sendiri ke Kementerian Dalam Negeri. Ia membawa tujuh bupati — Manokwari, Pegunungan Arfak, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, dan Fakfak, plus perwakilan dari Kaimana dan Manokwari Selatan — untuk satu urusan: kepastian Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Otonomi Khusus (Otsus) 2027. Rombongan itu diterima Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk di ruang rapat Mendagri, Jakarta, Rabu (18/11/2026), didampingi Dirjen Bina Keuangan Daerah dan Dirjen Bina Pembangunan Daerah. Menurut keterangan pers yang diterima Papua Kini, Pemprov Papua Barat dan tujuh pemerintah kabupaten meminta koordinasi yang lebih kuat dengan Kemendagri, khususnya kepastian kebijakan dan dukungan pengalokasian DBH Migas Otsus demi keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Angka yang Berbeda-beda, Kepastian yang Ditunggu

Persoalannya bukan sekadar besar kecilnya dana, melainkan angka yang tidak kunjung klop. Dua versi angka beredar di ruang publik — dan keduanya belum bisa dipastikan sebagai angka resmi final, karena alokasi 2027 masih berstatus rancangan. Versi pertama berasal dari surat Gubernur Papua Barat kepada Menteri Keuangan tertanggal 19 Oktober 2026, sebagaimana dikutip Senator DPD RI asal Papua Barat Filep Wamafma dan Ketua MRP Papua Barat Judson Ferdinandus Waprak: alokasi DBH Migas Otsus 2026 sekitar Rp2,688 triliun dirancang turun menjadi hanya Rp495,735 miliar pada 2027 — anjlok sekitar Rp2,192 triliun atau 81,56 persen. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan sendiri menginformasikan rancangan pagu 2027 turun sekitar 82 persen dibanding alokasi 2026 sebanyak Rp2,666 triliun. Versi kedua berasal dari pernyataan Gubernur Dominggus sendiri kepada wartawan pada 24–25 Oktober 2026: Papua Barat menerima sekitar Rp2,548 triliun pada 2026, sementara alokasi 2027 diproyeksikan sekitar Rp2,1 triliun — berkurang sekitar Rp400 miliar. Kedua versi itu tidak bisa sama-sama benar sebagai angka yang sama, dan perbedaan inilah yang membuat pertemuan hari ini penting. Yang pasti: ada pemangkasan, tetapi besaran pastinya masih diperebutkan. Gubernur sendiri menegaskan prinsipnya: dana ini tidak boleh dikurangi kecuali produksi perusahaan migas berubah. Kilang LNG Tangguh di Teluk Bintuni — sumber DBH tersebut — sejauh ini tidak dilaporkan mengalami penurunan produksi yang sepadan.

Bupati yang mendampingi gubernur yaitu Bupati Manokwari Hermus Indou, Bupati Pegunungan Arfak Dominggus Saiba, Bupati Teluk Wondama Elysa Auri, Bupati Teluk Bintuni Yohanes Manibuy, dan Bupati Fakfak Samaun Dahlan, plus Sekda Kaimana dan perwakilan Manokwari Selatan. “Tentu kami sangat berharap pemerintah pusat bisa mempertimbangkan ulang terhadap pagu DBH Migas Otsus 2027,” kata Dominggus. Filep Wamafma, Ketua Komite III DPD RI, menegaskan penetapan status Otsus Papua merupakan kebijakan afirmatif negara untuk mendukung percepatan pembangunan, mengatasi kemiskinan dan kesenjangan, yang harus didukung dengan politik anggaran. “Kalau benar pagu DBH Migas Otsus maupun Dana Otsus dipangkas karena efisiensi, maka negara melanggar komitmen,” ujar Filep. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 memberikan kerangka hukum khusus terkait penerimaan daerah yang berasal dari sumber daya alam.

Bukan Sekadar Angka: Taruhan Pembangunan Papua Barat

DBH Migas Otsus bukan dana hibah yang bisa dinegosiasikan seenaknya. Berdasarkan UU Otonomi Khusus (UU 21/2001 sebagaimana diubah UU 2/2021), Papua Barat berhak atas dana tambahan bagi hasil migas. Menurut MRP Papua Barat, pemangkasan berpotensi memukul kemampuan daerah membiayai program Otsus — pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan masyarakat adat. Karena itu desakan datang dari banyak arah. Filep Wamafma mendukung langkah gubernur dan menuntut rekonsiliasi data menyeluruh yang melibatkan Kemenkeu, Kementerian ESDM, SKK Migas, dan Pemprov Papua Barat — mencakup volume lifting, harga realisasi, PNBP Migas, hingga formula perhitungan. Jaringan Advokasi Kebijakan Anggaran (JANGKAR) Papua Barat bahkan menawarkan lima langkah penyelesaian, termasuk audit ulang rancangan alokasi dan dialog formal pusat-daerah. Gubernur sendiri sudah menempuh jalur politik tertinggi: ia menyampaikan langsung persoalan ini kepada Presiden Prabowo Subianto di sela Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di JIExpo Kemayoran, 22 Oktober 2026. Presiden, menurut Dominggus, menyatakan akan meninjau kembali. Surat pun sudah dikirim ke Menkeu dan Mendagri.

Pertemuan di Kemendagri hari ini menandai pergeseran arena: dari lobi politik ke meja teknis. Di sinilah pertanyaan kuncinya diuji — apakah penurunan itu hasil formula yang bisa dipertanggungjawabkan, atau sekadar angka rancangan yang belum direkonsiliasi. Jawaban Kemendagri akan menentukan apakah Papua Barat bisa menyusun APBD 2027 dengan tenang, atau harus bersiap memangkas program yang bersandar pada dana Otsus. Yang jelas, kehadiran tujuh bupati dalam satu rombongan mengirim pesan: ini bukan keluhan satu gubernur, melainkan tekanan fiskal satu provinsi. Dan sampai ada angka resmi yang dibuka ke publik, perdebatan soal Rp495 miliar versus Rp2,1 triliun akan terus menjadi bahan bakar politik Papua Barat.

Sumber: Antara, “Gubernur Papua Barat temui Wamendagri bahas kepastian DBH Otsus 2027”, 18 November 2026 (dibaca langsung); Papua Kini, “Gubernur Papua Barat dan 7 Bupati Cari Kepastian DBH Migas Otsus 2027 di Kemendagri”, 18 November 2026 (dibaca langsung); Papua Kini, “DBH Migas Otsus 2027 Papua Barat Dipangkas, Gubernur Minta Presiden Tinjau Kembali”, 25 Oktober 2026 (dibaca langsung); Papua Kini, “DBH Migas Otsus Dari 2,68 T Jadi 495,7 M, MRP Papua Barat Minta Penjelasan Pusat”, 25 Oktober 2026 (dibaca langsung); Papua News Online, “DBH Migas Otsus Dipangkas 81,56 Persen, Awom Tawarkan Lima Solusi Buat Pempus”, 17 November 2026 (dibaca langsung); PinFunPapua, “Filep Wamafma Dukung Gubernur Papua Barat, Desak Penurunan DBH Migas Otsus 2027 Dikaji Ulang”, 27 Oktober 2026 (dikutip dari hasil pencarian — situs tidak dapat dibuka).

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik