Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan mengklaim kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto naik dari 43 persen menjadi 61 persen setelah penangkapan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dalam perkara dugaan penyadapan dan makar. Klaim itu ia sampaikan di Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Informasi se-Indonesia 2026 di Hotel Novotel Palembang, Rabu (18/11). Syahganda dilantik sebagai Kepala Bakom pada 2 Oktober 2026, menggantikan Muhammad Qodari, dan sejak itu menjadi juru bicara utama pemerintah soal opini publik. “Itu kenapa ketika Listyo ditangkap, itu kita lihat kepuasan publik ke Presiden dari 43 naik 61 persen. Serta serangan terhadap pemerintah menjadi berkurang di dunia medsos,” kata Syahganda, dikutip CNN Indonesia.
Yang diklaim, dan yang diakui belum terbukti
Ada tiga catatan penting yang menyertai klaim ini. Pertama, Syahganda menegaskan angka tersebut berasal dari analisis big data internal Bakom, bukan hasil survei konvensional. Pemantauan percakapan digital tidak otomatis dapat disamakan dengan tingkat kepuasan seluruh masyarakat Indonesia. Kedua, Syahganda mengakui Bakom belum dapat memastikan hubungan sebab-akibat antara penangkapan tersebut dan perubahan sentimen di media sosial. Kenaikan itu, dengan kata lain, adalah korelasi yang ia amati — bukan kesimpulan yang ia buktikan. Ketiga, ada selisih pada angka awalnya: wawancara Kompas TV yang dilaporkan 16 November menulis 42 persen menjadi 61 persen, sementara Syahganda di Palembang menyebut 43 persen menjadi 61 persen — selisih satu poin tanpa penjelasan perubahan periode pengamatan atau metode.
Ketidakkonsistenan itu makin terlihat bila dibandingkan dengan klaim Syahganda empat hari sebelumnya. Pada Sabtu (14/11), dalam program One on One, ia menyebut kepuasan publik naik dari 53 persen menjadi 63 persen — dan mengaitkannya dengan penangkapan dalam perkara dugaan makar yang melibatkan Listyo Sigit, serta mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari kursi wakil presiden. Dalam empat hari, angka awalnya berpindah dari 53 ke 42/43 persen, dan angka akhirnya dari 63 ke 61 persen, tanpa penjelasan perubahan periode pengamatan atau metode. Sebuah tren tidak bisa dibaca dari dua titik ukur yang tolok ukurnya bergeser.
Pembandingnya: survei yang bisa diperiksa
Sebagai pembanding, sejumlah survei konvensional yang metodologinya dipublikasikan memberi gambaran yang berbeda-beda — tetapi setidaknya bisa diperiksa. Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mencatat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo anjlok dari 81,2 persen pada November 2025 menjadi 44,5 persen pada Oktober 2026 — terendah sepanjang pemerintahan Prabowo — sementara yang kurang atau tidak puas naik dari 16 persen menjadi 53,4 persen. Poltracking Indonesia, dalam survei evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, mencatat 55,3 persen responden puas terhadap kinerja pemerintah, 40,9 persen tidak puas, dan 3,8 persen tidak tahu atau tidak menjawab. Parameter Politik Indonesia (PPI) mencatat angka kepuasan 65 persen. Survei Adidaya Institute pada 15–21 September 2026 terhadap 1.240 responden di 38 provinsi mencatat kepuasan terhadap Presiden Prabowo sebesar 60,3 persen. Sementara Arus Survei Indonesia (ASI) pada 23–29 Juli 2026 mencatat tingkat kepercayaan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran sebesar 61,4 persen — ukuran kepercayaan, bukan kepuasan, terhadap 1.200 responden. Tidak satu pun angka itu memvalidasi klaim 43 menjadi 61 persen dari Bakom, dan tidak satu pun membantahnya secara langsung — karena yang diukur berbeda: periode berbeda, metode berbeda, populasi berbeda. Justru di situlah masalahnya. Klaim Bakom tidak bisa diuji terhadap survei-survei itu, dan Bakom belum membuka metodologinya sendiri: platform apa yang dipantau, periode pengamatan kapan, bagaimana sentimen diklasifikasi, dan apakah angka itu dihitung dari jumlah akun, volume percakapan, atau proporsi sentimen.
Mengapa angka Bakom perlu dibuka
Bakom bukan lembaga survei independen. Ia adalah badan komunikasi pemerintah — pihak yang berkepentingan langsung terhadap citra pemerintah yang ia ukur. Itu tidak otomatis membuat datanya salah, tetapi membuat standar pembuktiannya harus lebih tinggi, bukan lebih rendah. Ketika sebuah lembaga pemerintah merilis angka kepuasan dari data internal yang tidak dibuka, publik diminta percaya pada kesimpulan tanpa bisa memeriksa jalannya. Yang dibutuhkan bukan klaim baru, melainkan dokumen: periode pengamatan, cakupan platform, indikator pengukuran, dan metode klasifikasi sentimen. Sampai itu dibuka, angka 43 menjadi 61 persen — atau 42, atau 53 menjadi 63 — harus diperlakukan sebagaimana mestinya: klaim internal seorang pejabat komunikasi pemerintah, bukan ukuran ilmiah tingkat kepuasan masyarakat Indonesia.
Sumber: CNN Indonesia, “Syahganda Klaim Kepuasan Publik ke Prabowo Naik dari 43 ke 61 Persen”, 18 November 2026 (dibaca langsung); Viva via Jawawa, “Bakom Says Public Approval of Prabowo Has Risen”, 14 November 2026 (dibaca langsung); Journalarta, “Kepuasan Prabowo Naik Jadi 63 Persen”, 14 November 2026 (dikutip dari hasil pencarian — halaman tidak dapat dibuka); Jawawa, “Poltracking and PPI Survey Results on Prabowo Prompt Sharp Response from Bakom Chief”, 19 Oktober 2026 (dibaca langsung); Apkasi, “Apkasi: Survei Kepuasan Publik Jadi Bahan Evaluasi Pemerintah”, 15 Oktober 2026 (dibaca langsung); laporan wawancara Kompas TV (angka awal 42 persen dan pengakuan soal hubungan sebab-akibat) dikutip dari hasil pencarian; angka ASI 61,4 persen dikutip dari hasil pencarian (Goodstats, 16 Oktober 2026).