Terkini
Artikel dan ulasan politik

DPR DAN PARTAI

Tiga Pentolan Gerindra di Bursa Wapres: Dasco, Sugiono, Muzani

Bursa wapres mengerucut pada tiga elite Gerindra — Dasco, Sugiono, dan Muzani — sementara Muzani minta namanya tak dibahas. Keputusan di tangan Prabowo.

Oleh 16 NOV 2026 4 menit baca
Sugiono, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra

Kursi wakil presiden yang lowong setelah Gibran Rakabuming Raka mundur pada Kamis, 12 November 2026, kini mengerucut pada tiga nama dari satu partai: Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, dan Ahmad Muzani — tiga pentolan Partai Gerindra. Namun, penting dicatat: ketiganya baru masuk bursa pembicaraan. Hingga Senin pagi ini, belum ada satu pun nama resmi yang diajukan Presiden Prabowo Subianto ke MPR.

Ketiga nama itu pertama kali muncul bersamaan dalam daftar yang dirangkum Partai Golkar. Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia, Sabtu (14/11), menyebut delapan nama yang menurutnya layak dipertimbangkan sebagai pengganti Gibran: Puan Maharani, Bahlil Lahadalia, Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, Ahmad Muzani, Muhaimin Iskandar, Zulkifli Hasan, dan Agus Harimurti Yudhoyono. Tiga di antaranya berasal dari Gerindra. Doli menegaskan daftar itu bukan nominasi resmi, melainkan bahan pertimbangan, dan keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan Prabowo (post 1273).

Muzani Menepis, Analis Menilai Peluang

Menariknya, salah satu dari tiga nama itu justru meminta namanya tak dibahas. Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan ingin fokus mengawal proses pergantian wapres dan meminta agar dirinya tidak ditanya soal bursa calon. “Jangan komentar bursa dulu,” kata Muzani kepada wartawan di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (13/11/2026). Muzani juga menegaskan — sebagai Ketua MPR — bahwa calon pengganti Gibran tidak harus berasal dari partai koalisi, karena UUD 1945 hanya mengatur Presiden mengusulkan dua nama tanpa membatasi latar belakang partai.

Di luar pernyataan resmi partai, laporan The Straits Times yang dikutip Channel9 (14/11) menyebut tiga nama mengemuka dalam diskusi internal di lingkaran Istana: Sugiono, Muzani, dan Puan Maharani. Laporan itu — yang bersumber pada sumber internal dan belum dikonfirmasi Istana — menyebut dua orang kepercayaan terdekat Prabowo masing-masing mendorong Muzani, yang dinilai memiliki kekuatan jaringan parlemen serta pengalaman panjang sebagai Sekjen Gerindra selama 17 tahun hingga 2025, dan Sugiono, atas pertimbangan loyalitas dan keselarasan garis komando.

Peneliti Charta Politika Indonesia Ardha Ranadireksa menilai pilihan Prabowo akan lebih condong pada Dasco atau Sugiono, karena posisi wapres sangat krusial sebagai pengganti konstitusional apabila presiden berhalangan. “Dengan pertimbangan seperti di atas, dalam pandangan saya pilihan Prabowo akan lebih condong pada dua nama, antara Dasco atau Sugiono,” kata Ardha di Jakarta, Sabtu (14/11/2026). Peluang Muzani dinilai lebih kecil, sebab Prabowo akan kesulitan mencari pengganti sepadan untuk posisi Ketua MPR sekaligus Ketua Dewan Kehormatan Gerindra.

Juru Bicara Gerindra Sugiat Santoso menyatakan partainya menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai dua nama calon wapres kepada Prabowo. “Seluruh kader Gerindra berpegang pada prinsip pengabdian. Baik ditugaskan di legislatif, eksekutif, maupun posisi lainnya, kader Gerindra selalu siap menjalankan perintah partai dan Presiden demi kepentingan bangsa. Namun, kami tidak dalam posisi mendahului keputusan Presiden,” kata Sugiat kepada wartawan, Sabtu (14/11/2026). Pertimbangan utama Prabowo, menurut Sugiat, adalah efektivitas kerja kabinet, rekam jejak, dan kapasitas mengeksekusi program. Dorongan agar kursi wapres diisi kader Gerindra juga datang dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan setelah pertemuan di Istana Bogor, Jumat (13/11) (post 1432). Adapun Puan Maharani sudah ditegaskan PDIP bukan usulan partai (post 1492), dan Dasco sendiri membantah pada 4 November bahwa ia akan menjadi cawapres, lalu pada 12 November menyebut pembicaraan soal nama pengganti “masih terlalu jauh”.

Tenggat dan Mekanisme Konstitusional

Pengisian kursi wapres mengikuti Pasal 8 ayat (2) UUD 1945: MPR memilih wapres dari dua calon yang diusulkan Presiden. MPR telah menjadwalkan sidang paripurna pemilihan pada Rabu, 2 Desember 2026, dan surat permintaan MPR sudah dikirim pada Jumat (13/11) — dua nama dari Prabowo ditunggu paling lambat sekitar 27 November, 14 hari sejak surat itu, sesuai Pasal 46 UU MD3. (Sebagian laporan mengutip Muzani dengan hitungan berbeda — dua minggu sebelum paripurna, yakni 18 November.) MPR menargetkan seluruh proses selesai paling lambat 4 Desember 2026. Prabowo sendiri baru akan mencari pengganti Gibran secara sungguh-sungguh seusai lawatan ke Manila dan Shenzhen, dan pembahasan lanjutan dengan partai koalisi dijadwalkan sepekan setelah ia kembali.

Yang perlu diawasi pekan ini: apakah dua nama dari Prabowo sudah masuk ke MPR sebelum tenggat, dan apakah Gerindra benar-benar mengambil kursi yang ditinggalkan Gibran — atau Prabowo justru memilih kejutan dari luar dugaan.

Sumber: CNN Indonesia, “Tiga Pentolan Gerindra di Bursa Cawapres: Dasco, Sugiono, dan Muzani”, 16 November 2026 (halaman tidak dapat dibuka langsung karena domain diblokir); SamudraFakta, “Tiga Nama Elite Gerindra Mencuat sebagai Calon Pengganti Gibran”, 15 November 2026; Forensik Narasi, “MPR Mengunci Sidang 2 Desember, Prabowo Belum Mulai Mencari Wapres”, 15 November 2026; Channel9, “Mencari Pendamping Baru Prabowo: Mengurai Peluang Sugiono, Ahmad Muzani, dan Puan Maharani”, 14 November 2026 (mengutip The Straits Times — sumber internal, belum dikonfirmasi Istana); sepintasnews, publikupdate, lensahukum (kutipan Muzani, 13–14 November 2026); inibalikpapan, 14 November 2026 (pernyataan Sugiat Santoso, via suara.com); lapor.co.id (pembacaan tenggat 18 November, mengutip Muzani); ReqNews dan BernasNews (delapan nama Doli, 14 November 2026). Latar: post 1273 (delapan nama Doli + kriteria Golkar), post 1432 (klaim Zulhas), post 1492 (posisi PDIP/Puan), post 1353 (Yusril/Jimly soal syarat partai pengusung).

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik