TNI Angkatan Darat menyampaikan permohonan maaf atas dugaan penganiayaan terhadap santri Pondok Pesantren Nurul Bayan di Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Prajurit yang diduga terlibat, Serda HCB dari Yonif TP 336/Merak Sakti, telah diserahkan kepada polisi militer untuk diproses hukum.
“Terkait adanya dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggota TNI dari Yonif TP 336/MS terhadap seorang santri Pondok Pesantren Nurul Bayyan di wilayah Pangandaran, dapat kami sampaikan bahwa satuan telah mengambil langkah cepat untuk menindaklanjuti kejadian tersebut,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono kepada wartawan, Minggu (15/11/2026). “Kami juga menyampaikan keprihatinan dan permohonan maaf atas segala kejadian ini, khususnya kepada korban, keluarga korban, serta keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Bayyan dan masyarakat Pangandaran,” ujarnya.
Serda HCB masih berstatus terduga. Belum ada pasal yang diumumkan dan belum ada putusan apa pun atas dirinya. Asas praduga tak bersalah berlaku sampai proses hukum militer membuktikan sebaliknya.
Kronologi yang Terkonfirmasi — dan yang Masih Berbeda
Versi resmi TNI AD menyebut peristiwa dugaan penganiayaan terjadi pada Rabu (11/11). Laporan baru diterima Makodim 0625/Pangandaran pada Kamis (12/11), dan pada hari yang sama Serda HCB bersama pengasuh pesantren mendatangi Makodim untuk melaporkan kejadian tersebut. Pada Jumat (13/11), Yonif TP 336/MS menyerahkan Serda HCB kepada Subdenpom III/2-4 Banjar untuk menjalani proses hukum, dan selanjutnya ia diserahkan ke Denpom Garut guna pemeriksaan lebih lanjut. Sehari sebelumnya, Kamis malam, perwakilan Yonif TP 336/MS sudah mendatangi pesantren untuk menyampaikan permohonan maaf. Pasi Pers Yon TP 336/MS Letda Ckm Wisnu mengakui adanya tindakan tidak pantas yang dilakukan anggotanya.
Perbedaan soal waktu kejadian belum terselesaikan. Versi TNI AD — Rabu (11/11) — sejalan dengan keterangan GP Ansor sebelumnya, tetapi Antara dan rilis pesantren menunjuk Kamis (12/11) sekitar pukul 01.00 WIB, atau Kamis malam sekitar pukul 24.00 dan 23.30. UlasPolitik tidak menetapkan satu versi sebagai fakta sampai ada keterangan yang menyatukannya. Begitu pula jumlah korban: laporan-laporan lokal menyebut sedikitnya enam santri dan santriwati mengalami intimidasi serta kekerasan fisik, dan dua santri sempat dibawa untuk pemeriksaan lanjutan di Subdenpom III/2-4 Banjar, sementara pernyataan resmi TNI AD sendiri menyebut “seorang santri”. Pimpinan pesantren menyebut tiga santri memilih pulang ke rumah pada malam kejadian karena trauma. Dugaan pengaruh minuman keras juga masih sebatas informasi awal menurut Donny — bukan kesimpulan penyelidikan.
Yang Masih Harus Dijawab: Transparansi Peradilan Militer
Kasus ini lebih dulu masuk sorotan DPR. Pada 14 November, UlasPolitik memberitakan DPR meminta TNI mengusut dugaan kekerasan terhadap santri Pangandaran (post 1330). Kini, setelah TNI AD sendiri meminta maaf dan menyerahkan prajuritnya ke polisi militer, sorotan bergeser dari “apakah diusut” menjadi “seberapa terbuka pengusutannya”.
PCNU Kabupaten Pangandaran bersama seluruh Badan Otonom dan Lembaga mengutuk keras insiden itu melalui surat pernyataan resmi Nomor 109/PC.01/A.II.07.03/1122/11/2026, Jumat (13/11/2026), yang ditandatangani Pj. Rais KH E Kosidin, Katib KH Kosidin, Ketua KH Rd Hilal Faridz, serta Sekretaris Fuad Husen. PCNU menuntut Kodim 0625 dan Subdenpom mengusut kasus secara objektif, transparan, dan berkeadilan, serta menerjunkan tim advokasi dari Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBHNU) untuk mendampingi korban. Pada Sabtu (14/11), ribuan santri menggelar aksi di depan Pendopo Bupati Pangandaran dan menuntut prajurit yang diduga terlibat diberhentikan dari dinas militer, serta mendesak pemberantasan peredaran minuman keras di kabupaten itu.
Sejumlah hal belum terjawab hingga keterangan terakhir yang tersedia. Komandan Subdenpom, Lettu Cpm Marsono, pada Jumat (13/11) mengatakan penyidikan belum dimulai. Belum diumumkan pasal yang disangkakan maupun jadwal pemeriksaan lanjutan; penahanannya sendiri sudah dikonfirmasi Danbrigif 50/Kandang Wesi Letkol Inf Naryanto pada Jumat (13/11). Ujiannya kini sederhana dan terukur: apakah pasal dan perkembangan penyidikan diumumkan, apakah korban dan keluarga mendapat pendampingan serta informasi yang memadai, dan apakah putusan peradilan militer nanti disampaikan secara terbuka. Sampai ketiganya terjadi, kasus ini belum selesai — ia baru memasuki babak yang paling menentukan.
Sumber: CNN Indonesia, 15 November 2026 (halaman tidak dapat dibuka langsung karena domain diblokir; dikutip melalui indowarta, lensahukum, dan intime.id); Detik/DetikJabar, dikutip lensahukum.co.id, 15 November 2026; intime.id, 15 November 2026; indowarta.com, 15 November 2026; fativa.id, 15 November 2026 (aksi Sabtu 14/11); rctiplus.com, 15 November 2026; albadarpost.com, 14 November 2026; pernyataan resmi Kadispenad Brigjen TNI Donny Pramono, Minggu 15 November 2026; konferensi pers Danbrigif 50/Kandang Wesi Letkol Inf Naryanto, Jumat 13 November 2026; surat pernyataan PCNU Kabupaten Pangandaran Nomor 109/PC.01/A.II.07.03/1122/11/2026, Jumat 13 November 2026. Catatan redaksi: ejaan nama pesantren ditulis “Nurul Bayan” di sebagian sumber dan “Nurul Bayyan” di sumber lain; tanggal kejadian dan jumlah korban masih berbeda antar-sumber dan ditulis apa adanya di atas. Latar: post 1330 (tuntutan DPR dan empat hal yang belum terselesaikan).