Tiang-tiang monorel yang mangkrak di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, hingga Senin (16/11/2026) masih berdiri. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menunggu surat persetujuan dari Sekretariat Jenderal DPR RI sebelum membenahi kawasan itu, sebagaimana dilaporkan Antara dan Detik pada Kamis (12/11/2026). Laporan CNN Indonesia pada Senin (16/11/2026) menunjukkan persoalan ini masih bergulir dan komunikasinya dengan DPR masih berjalan.
“Untuk monorel di Senayan, saya sedang menunggu surat dari DPR RI, Sekjen DPR RI,” kata Pramono saat dijumpai di Hutan Kota Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (12/11/2026), seperti dikutip Antara. Jika persetujuan itu turun, Pramono mengatakan Pemprov DKI segera merapikan kawasan Senayan seperti yang sudah dilakukan di Jalan HR Rasuna Said.
Tiga pintu kewenangan: Pemprov, Setneg, dan DPR
Tertahannya pembongkaran di Senayan bukan semata soal kemauan politik, melainkan soal kewenangan yang berlapis. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menyampaikan bahwa kawasan Senayan merupakan bagian dari Kementerian Sekretariat Negara, dan keberadaan tiang monorel di sana masih dalam tahap evaluasi sebelum diputuskan untuk dibongkar.
Menurut Prasetyo, evaluasi itu akan dikoordinasikan setelah proses pembongkaran di Kuningan selesai. “Tapi memang kita belum sampai kepada keputusan untuk melakukan pembongkaran terhadap tiang monorel di area kawasan Senayan,” ujarnya, seperti dikutip Antara.
Dengan demikian, tiga pihak memegang kunci yang berbeda: Pemprov DKI sebagai pelaksana penataan, Kementerian Sekretariat Negara sebagai pengelola kawasan, dan Sekretariat Jenderal DPR sebagai pihak yang persetujuannya kini ditunggu Pramono. Tanggapan Sekretariat Jenderal DPR mengenai surat maupun persetujuan itu belum tercatat dalam sumber terbuka yang tersedia.
Rasuna Said selesai, Senayan tertahan — apa artinya
Perbandingan dengan Rasuna Said menunjukkan masalahnya bukan kemampuan teknis. Pemprov DKI telah menyelesaikan pembongkaran 109 tiang monorel di Jalan HR Rasuna Said dan meresmikan hasil penataannya pada Minggu (21/6/2026), menjelang HUT ke-499 Jakarta. Proyek monorel Jakarta sendiri mangkrak sejak pertengahan 2000-an — pembangunannya terhenti pada 2004 karena masalah pendanaan — dan tiang-tiangnya berdiri sekitar dua dekade tanpa kepastian.
Yang belum diketahui publik: jadwal pelaksanaan, anggaran, maupun bentuk pekerjaan di Senayan — Pramono belum merincinya dalam pernyataan yang tercatat. Selama surat dari Sekjen DPR belum turun, tiang-tiang di depan dan belakang kompleks DPR itu tetap menjadi penanda tarik-menarik kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, bukan sekadar sisa proyek lama.
Bagi warga Jakarta, ujung persoalan ini nyata: kawasan Senayan yang lebih tertata, atau tiang beton yang terus berdiri sementara tiga institusi saling menunggu.
Sumber: Antara via Lapor.co.id (12/11/2026); Detik via Newsare.net (12/11/2026); CNN Indonesia (16/11/2026 — halaman tidak dapat dibuka langsung karena domain diblokir); SuaraKabar.id (12/11/2026); Beritajakarta.id (26/2/2026).