Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengingatkan personel Korps Brimob Polri bahwa ketegasan tanpa etika tidak ada artinya. Pesan itu ia sampaikan dalam syukuran HUT ke-81 Brimob di Gedung Satya Haprabu, Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Senin (16/11/2026).
“Sehebat apa pun kita Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, kalau etika tidak dijaga, akhirnya penegakan hukum yang kita lakukan menjadi sia-sia di mata masyarakat,” kata Suyudi di hadapan personel Brimob. Ia menggambarkan tugas Polri seperti dua sisi mata uang yang berbeda: di satu sisi menjadi pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat, di sisi lain menjadi penegak hukum yang tegas. Karena itu, kata dia, pelaksanaan tugas harus mengedepankan profesionalitas, prosedur, proporsionalitas, dan etika — dengan pendekatan humanis, termasuk ketika personel ditempatkan di daerah operasi.
“Untuk itu, jangan pernah tinggalkan etika. Sayangi rakyat, jaga betul kepercayaan rakyat yang sudah sangat tinggi terhadap kita Polri dan juga Brimob,” ujar Suyudi.
Sebelum syukuran, Suyudi meresmikan empat fasilitas strategis Korbrimob: rekonstruksi Gerbang Utama Mako Korbrimob, penamaan Rumah Sakit Bhayangkara Brimob dr. Hadiman, pembangunan Gedung Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Satuan Kesehatan Brimob Cikeas, serta Monumen Perjuangan di Kalimantan Barat. Monumen itu didedikasikan kepada enam personel Brimob asal Kalimantan Selatan yang gugur saat bertugas di wilayah Nanga Kantuk, Kalimantan Barat. Ia tiba sekitar pukul 08.00 WIB, didampingi Wakapolri Komjen Wahyu Hadiningrat dan Dankorbrimob Komjen Ramdani Hidayat.
Enam pesan Kapolri untuk Brimob
Dalam amanatnya — yang juga dibacakan para kapolda di daerah pada peringatan HUT Brimob 14 November — Suyudi menitipkan enam pesan kepada seluruh personel Brimob. Pertama, menjaga integritas dengan menjauhi narkoba, judi, termasuk judi daring, dan segala bentuk perbuatan tercela. Kedua, menjaga soliditas, bergerak dalam satu komando, dan menghindari ego sektoral. Ketiga, memperkuat sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat. Keempat, bertugas secara profesional, terukur, sesuai standar operasional prosedur, dan menghormati hak asasi manusia. Kelima, tegas dalam menjaga negara, namun tetap teduh dan humanis di tengah masyarakat. Keenam, teguh memegang nilai Satya Haprabu — kesetiaan kepada negara dan pimpinan dengan berpegang pada konstitusi dan hukum yang berlaku.
Peringatan tahun ini mengusung tema “Brimob Bersama Masyarakat” dengan semboyan “Jiwa Ragaku Demi Kemanusiaan”. Brimob berakar pada Pasukan Polisi Istimewa yang dibentuk pada masa awal kemerdekaan, dan 14 November diperingati sebagai hari jadinya — tahun ini yang ke-81.
Pidato etika di tengah badai penyadapan
Pidato ini tidak jatuh di ruang hampa. Polri sedang menghadapi ujian kredibilitas terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Bareskrim telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo — yang diduga memberi perintah sekaligus menjadi penerima akhir hasil penyadapan, menurut pemaparan Kapolri Suyudi dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR pada Kamis (12/11). Tiga dari empat tersangka kini ditahan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua — markas yang sama tempat Suyudi berpidato hari ini. Satu perwira, Irjen Ahrie Sonta Nasution, sudah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat lewat sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri pada 10 November, sementara sidang etik untuk Listyo dan dua tersangka lainnya dijadwalkan berlangsung pada pekan ini.
Semua yang disebut di atas masih berstatus tersangka dan belum terbukti bersalah; asas praduga tak bersalah tetap berlaku. Namun justru di situlah bobot pidato Suyudi diuji: etika yang ia khotbahkan harus berlaku ke atas, bukan hanya ke bawah.
Dalam konteks itu, klaim Suyudi bahwa kepercayaan rakyat terhadap Polri “sudah sangat tinggi” patut dibaca sebagai pernyataan yang harus dibuktikan, bukan fakta yang sudah selesai. Kepercayaan publik tidak diukur dari pidato, melainkan dari konsistensi: apakah sidang etik pekan ini berjalan tanpa perlakuan istimewa, dan apakah pelanggaran oleh perwira tinggi ditindak setegas pelanggaran oleh anggota di lapangan.
Yang akan diuji setelah upacara selesai
Ada tiga hal yang akan menjadi tolok ukur. Pertama, sidang Komisi Kode Etik terhadap Listyo Sigit dan dua tersangka lain: transparansi susunan majelis dan putusannya. Kedua, penegakan disiplin internal sehari-hari — narkoba, judi daring, dan perbuatan tercela yang disebut Suyudi — yang selama ini kerap hanya menyentuh anggota berpangkat rendah. Ketiga, perilaku Brimob di lapangan, terutama dalam operasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, di mana pendekatan humanis yang dijanjikan harus terlihat nyata.
Jika tiga hal itu berjalan, pesan etika Suyudi akan berbobot. Jika tidak, pidato di HUT ke-81 ini hanya akan dikenang sebagai retorika seremonial — dan publik akan mengingatnya justru karena diucapkan di markas yang sama dengan tempat penahanan mantan Kapolri.
Sumber: CNN Indonesia (16/11/2026 — halaman tidak dapat dibuka langsung karena domain diblokir; kutipan dan fakta dikoroborasi sumber-sumber di bawah ini); IndoWarta, “HUT ke-81 Brimob, Kapolri Ingatkan Penegakan Hukum Sia-sia Tanpa Etika”, 16 November 2026 (dibaca penuh); Tribrata News Polri (enam pesan Kapolri, 15/11/2026); Detik via Lensahukum, “Kapolri Resmikan Empat Fasilitas Strategis Korps Brimob”, 16 November 2026; iNews (syukuran HUT ke-81 Brimob, 16/11/2026). Latar: UlasPolitik post 1507 (korban penyadapan), 1528 (RUU Penyadapan dan modus lima tahap).