Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengidentifikasi transaksi yang diduga berkaitan dengan penambangan emas tanpa izin (PETI) senilai Rp185,03 triliun sepanjang 2023–2025, dengan total perputaran dana mencapai Rp992 triliun. Temuan itu disampaikan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana pada 14 Oktober 2026, dan kembali menjadi sorotan pada Rabu (11/11/2026) — hari yang sama Presiden Prabowo Subianto menyoroti tambang emas ilegal dalam pidatonya di HUT ke-15 Partai NasDem.
Menurut PPATK, dugaan aktivitas PETI itu tersebar di Papua, Kalimantan Barat, Sulawesi, Sumatera Utara, dan Pulau Jawa, termasuk dugaan distribusi emas ilegal ke luar negeri. Di luar PETI, PPATK juga mencatat transaksi yang terindikasi berkaitan dengan sektor pertambangan mencapai Rp684,71 triliun — terdiri atas Rp517,47 triliun sepanjang 2025 dan Rp167,23 triliun pada semester I 2026. Sebagai tindak lanjut, PPATK menandatangani nota kesepahaman dengan holding BUMN tambang MIND ID pada 14 Oktober 2026 untuk memperkuat pencegahan pencucian uang di sektor ini.
Rp992 triliun itu perputaran dana, bukan kerugian negara
Angka-angka itu perlu dibaca dengan hati-hati. Rp185,03 triliun adalah nilai transaksi yang diduga berkaitan dengan PETI berdasarkan penelusuran PPATK — bukan vonis bahwa seluruhnya hasil kejahatan, dan bukan otomatis kerugian negara sebesar itu. Rp992 triliun adalah total perputaran dana yang terpetakan — angka yang lebih luas dan mencakup transaksi Rp185,03 triliun itu — sehingga keduanya tidak bisa dijumlahkan. Dan PPATK sendiri bukan penyidik: lembaga itu memetakan dan menganalisis aliran dana, sementara pembuktian pidana menjadi wewenang aparat penegak hukum.
Skala lapangannya pun besar. Data Kementerian ESDM yang dikutip Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) memperkirakan terdapat 2.741 titik tambang emas ilegal, dari Aceh hingga Papua. Angka itu menjelaskan mengapa pidato Presiden soal satu tambang yang beroperasi delapan tahun tanpa izin bukan cerita tentang satu lokasi, melainkan tentang sebuah sistem.
DPR: dari Rp339 triliun menjadi Rp992 triliun
Anggota Komisi III DPR Hinca Pandjaitan mengangkat temuan PPATK itu dalam rapat kerja dengan Kepala PPATK pada Selasa (3/2/2026). Menurut dia, nilai transaksi tambang emas ilegal yang tadinya berada di kisaran Rp339 triliun kini melonjak hingga menembus Rp992 triliun. “Jadi bukan hilang tapi makin tambah. Dari sekitar Rp339 triliun, sekarang sudah menembus Rp992 triliun. Ini menunjukkan jejaringnya hidup dan berkembang,” kata Hinca.
Hinca menyebut sedikitnya Rp185 triliun teridentifikasi langsung dalam satu jejaring transaksi, dengan aliran dana masuk ke rekening-rekening pemain besar. Sebagian dana itu disebut mengalir lintas pulau dan terhubung ke pusat pengolahan serta perdagangan emas di Jawa dan kota-kota besar, sebelum bergerak ke luar negeri melalui mekanisme ekspor. Menurut dia, aktivitas itu telah membentuk ekosistem bayangan yang nyaris lengkap — dari wilayah konsesi, logistik, penadah, smelter, jalur ekspor, hingga rekening perbankan. Ia bahkan mempertanyakan apakah rekening-rekening itu hanya menampung hasil penjualan emas, atau berfungsi layaknya bank bayangan yang menyalurkan pembiayaan ke sektor lain.
Hinca juga menyoroti paradoks sektor emas nasional: Indonesia masuk jajaran 10 besar produsen emas dunia dengan cadangan sekitar 3.600 metrik ton, tetapi produksi domestik justru fluktuatif dan cenderung menurun — pada 2023 hanya sekitar 83 ton. PT Antam, kata dia, hanya mampu memproduksi sekitar 1 ton emas dari tambang sendiri per tahun, sementara penjualan logam mulianya mencapai 43–44 ton. “Artinya, lebih dari 90 persen emas yang dijual berasal dari pembelian pihak lain. Di sinilah intelijen keuangan menjadi sangat penting untuk melihat asal-usul emas itu,” ujarnya. Ia menutup dengan desakan agar temuan PPATK “benar-benar ditindaklanjuti hingga tahap penyidikan dan penegakan hukum”.
Ujian penegakan: dari angka ke penyidikan
Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) Bisman Bakhtiar menilai skala persoalan PETI sudah melampaui soal penambangan. “Skala persoalan PETI sudah cukup serius. PETI bukan sekadar persoalan penambangan ilegal, tetapi telah melibatkan jaringan perdagangan dan perputaran uang yang luas. Ini berarti ada pengawasan yang lemah dan penegakan hukum yang kurang maksimal,” katanya menanggapi data PPATK pada Rabu (11/11/2026). Menurut dia, celah paling krusial ada pada pengawasan rantai pasok — keterhubungan produksi, pengangkutan, pengolahan, dan perdagangan. Mineral hasil PETI berisiko masuk ke smelter resmi dengan dokumen yang memberi kesan berasal dari wilayah izin usaha pertambangan yang sah.
Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (PUSKEPI) Sofyano Zakaria menambahkan sisi fiskalnya: pelaku PETI tidak membayar pajak, royalti, dan kewajiban lain yang dipikul pemegang izin, sehingga negara berpotensi kehilangan penerimaan — dan perusahaan berizin harus bersaing dengan pelaku yang beroperasi tanpa beban kepatuhan yang sama.
Penindakan dari temuan PPATK sudah berjalan di satu jalur. Pada 19–20 Februari 2026, Dittipideksus Bareskrim Polri menggeledah sejumlah lokasi di Surabaya dan Nganjuk — termasuk Toko Emas Semar — menyita 51,3 kg emas batangan senilai sekitar Rp150 miliar, 8,16 kg perhiasan emas, dan Rp7,13 miliar tunai, serta menetapkan tiga tersangka. Kasus itu merupakan pengembangan perkara tambang emas ilegal Kalimantan Barat yang sudah diputus PN Pontianak, dengan nilai transaksi Rp25,8 triliun selama 2019–2025 — jauh lebih kecil dari angka Rp992 triliun, tetapi menunjukkan temuan PPATK memang ditindaklanjuti.
Konteks politiknya jelas. Dalam pidato di HUT NasDem, Rabu malam (11/11/2026), Presiden Prabowo mencontohkan satu tambang yang disebut beroperasi delapan tahun tanpa izin dan menghasilkan sekitar 500 kilogram emas per bulan — klaim yang sudah kami ulas dalam artikel “Prabowo: Tambang Emas Ilegal Hasilkan 500 Kg per Bulan”. Penindakan memang berjalan di beberapa titik: Satgas Penertiban Kawasan Hutan menertibkan tambang emas tanpa izin di Taman Nasional Kerinci Seblat pada 6–7 November 2026, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia diperintah mengusut dugaan tambang emas ilegal di Kepulauan Sangihe. Secara hukum, penambangan tanpa izin dijerat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda hingga Rp100 miliar.
Tetapi angka PPATK menjawab pertanyaan “seberapa besar”, bukan “siapa”. Tidak satu pun nama pemodal, pengelola, atau pembeking disebut dalam pernyataan-pernyataan di atas, dan asas praduga tak bersalah tetap berlaku bagi siapa pun yang nantinya diperiksa. Ukuran keseriusan pemberantasan tambang ilegal bukan lagi pidato atau laporan — melainkan apakah temuan senilai ratusan triliun itu berujung pada penyidikan yang menyentuh pemilik rekening dan jaringan perdagangan, bukan hanya penambang di lapangan. Selama itu belum terjadi, Rp992 triliun akan tetap menjadi angka yang berputar, bukan uang yang kembali.
Daftar sumber: 1. InvestorTrust, “PPATK dan MIND ID Perkuat Pencegahan Pencucian Uang di Sektor Tambang”, 16 Oktober 2026 (Rp185,03 triliun 2023–2025; Rp992 triliun; Rp684,71 triliun; MoU MIND ID 14/10/2026) 2. Industry.co.id, “Transaksi Mencurigakan Tembus Rp684 Triliun, PPATK Gandeng MIND ID Berantas Pencucian Uang di Sektor Tambang”, 17 Oktober 2026 3. KakiNews, “Rp992 Triliun Berputar di Balik Dugaan Emas Ilegal, PPATK Ungkap Transaksi PETI Rp185 Triliun”, 15 Oktober 2026 (angka teridentifikasi tidak serta-merta berarti seluruhnya hasil kejahatan atau kerugian negara) 4. DPR RI (dpr.go.id), “Hinca Pandjaitan Soroti Tambang Emas Ilegal, Dana Mengalir hingga 992 T”, rapat kerja Selasa (3/2/2026) 5. JournalArta, “Tambang Emas Ilegal: Aliran Dana Rp185,03 Triliun”, 11 November 2026 (19:40 WIB — Bisman Bakhtiar; Sofyano Zakaria; catatan: lede JournalArta menulis periode “2023 hingga 2026”, sementara data PPATK dan empat media lain menyebut 2023–2025 — artikel ini memakai 2023–2025) 6. BSI News, “PPATK Temukan Transaksi Tambang Emas Ilegal Rp 185 Triliun”, 14 Oktober 2026 (2.741 titik tambang emas ilegal, data ESDM via Perhapi) 7. Tribratanews Polri, “Polri Geledah Sejumlah Lokasi Terkait TPPU Hasil Tambang Emas Ilegal”, 20 Februari 2026 (penggeledahan Surabaya–Nganjuk 19/2/2026; Toko Emas Semar; pengembangan perkara PN Pontianak; Rp25,8 triliun 2019–2025) 8. Jawawa, “Origins of Bareskrim’s Uncovering of Rp 25 Trillion Illegal Gold Case Based on PPATK Report”, 1 April 2026 (51,3 kg emas batangan ~Rp150 miliar; 8,16 kg perhiasan; Rp7,13 miliar tunai; tiga tersangka) 9. OneNews, “Prabowo Kutuk Narasi Indonesia Gelap dan Ancam Pelaku Perusakan”, 11 November 2026 (22:40 WIB — tambang emas 500 kg per bulan).