Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) kembali mendesak penegak hukum menjerat aktor intelektual di balik kebakaran hutan dan lahan (karhutla), bukan hanya pelaku di lapangan. Ketua Presidium PP PMKRI Christian A. D. Rettob menyampaikan sikap itu di Jakarta, Minggu (15/11/2026), menurut laporan Antara. Ia meminta penangkapan aktor intelektual, pembekuan aset, serta pencabutan izin konsesi perusahaan perkebunan dan hutan tanaman industri yang terbukti sengaja membakar lahan.
PMKRI juga meminta pemerintah melindungi kesehatan dan hak kemanusiaan warga yang terdampak karhutla — termasuk pengobatan darurat tanpa biaya, ketersediaan oksigen bersih, serta evakuasi anak-anak dan lansia — dan mendorong pemulihan ekonomi masyarakat adat dan petani kecil. Desakan itu melanjutkan lima tuntutan yang mereka sampaikan dalam aksi nasionalnya.
Apa yang Dituntut PMKRI
Dalam aksi nasionalnya, PP PMKRI menyampaikan lima tuntutan utama yang ditujukan kepada pemerintah pusat: segera tetapkan status darurat bencana nasional atas karhutla; adili secara hukum dan cabut izin korporasi yang terbukti melakukan pembakaran hutan; evaluasi total kinerja pemangku kebijakan lingkungan dan copot pejabat yang dinilai gagal; berikan jaminan hak atas kesehatan dan bantuan kemanusiaan maksimal bagi warga terdampak kabut asap; serta hentikan dan evaluasi menyeluruh izin HGU, Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), tambang ilegal, dan Proyek Strategis Nasional skala besar yang merusak lingkungan, termasuk proyek food estate di Merauke.
Menurut PMKRI, karhutla sepanjang Januari hingga November 2026 dilaporkan telah meluas hingga 1,92 juta hektare, dan mereka menyebut kondisi ini sebagai “darurat ekosida”. Angka luas kebakaran itu adalah angka yang dilaporkan dalam pernyataan PMKRI, bukan angka resmi pemerintah, dan perlu dikonfirmasi oleh data resmi.
PMKRI juga menyoroti sejumlah korporasi yang dinilai berkepentingan dalam krisis ini, antara lain PT Golden Blossom Sumatera, PT Munara Pratama Berkat, dan PT Karya Lestari. Ketua PP PMKRI Christian A.D. Rettob menyebut ketiganya sebagai “pihak-pihak yang cukup berkepentingan”. Perlu ditegaskan: penyebutan nama-nama itu adalah penilaian PMKRI, bukan temuan penyidik dan bukan putusan pengadilan. Ketiga perusahaan itu tetap berhak atas asas praduga tak bersalah sampai ada proses hukum yang membuktikan sebaliknya.
Desakan PMKRI juga menyasar Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. “Apabila tidak ada sentuhan manis daripada Kementerian Kehutanan, dalam hal ini Menteri Kehutanan, maka kami pastikan, bahkan kami mendesak Presiden Prabowo untuk harus mencopot dan juga menggantikan posisi Menteri Kehutanan tersebut,” kata Christian.
Sejauh Mana Penegakan Sudah Berjalan
Penegakan hukum karhutla sejauh ini memang sudah menghasilkan angka. Hingga akhir Oktober 2026, Bareskrim Polri menetapkan 245 orang dan 20 korporasi sebagai tersangka perkara karhutla di sejumlah wilayah Indonesia, dengan 104 laporan polisi dan total lahan terbakar 29.168,78 hektare. Anggota Komisi III DPR I Wayan Sudirta pada 26 Oktober lalu menyebut Polri telah menetapkan 243 tersangka perorangan dan 13 korporasi (angka per 20 Oktober), serta menjatuhkan sanksi administrasi kepada 32 perusahaan atas lahan terbakar seluas 12.926 hektare. Presiden Prabowo di sidang pleno KTT ASEAN akhir pekan ini juga menyampaikan bahwa 104 perusahaan sedang diselidiki dan 17 konsesi dicabut, disertai permintaan maaf kepada Singapura dan Malaysia atas kabut asap lintas batas.
Yang membedakan tuntutan PMKRI dari sekadar hitungan tersangka adalah arahnya: ke atas, bukan ke bawah. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, melalui Brigjen Pol Mohammad Irhamni, menyatakan akan menelusuri transaksi keuangan para pelaku — apakah biaya pembakaran berasal dari kantong pribadi atau ada aliran dana dari korporasi yang menyuruh atau memerintahkan pembakaran. Dalam konferensi pers di Pontianak, 29 Oktober lalu, Irhamni menegaskan penyidik akan mengejar pemegang saham pengendali korporasi, termasuk apakah ada kesengajaan atau kelalaian dalam penanganan karhutla. Sudirta pun menegaskan penegakan tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan: pengendali korporasi, penerima manfaat (beneficial owner), hingga pejabat pengawas yang lalai harus diseret ke ranah pidana.
Ujian bagi Negara: dari Pelaku Lapangan ke Pemilik Manfaat
Di sinilah tuntutan PMKRI menguji keseriusan negara. Dasar hukum untuk menjerat korporasi sebenarnya tersedia: Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menganut tanggung jawab mutlak (strict liability) bagi korporasi, di samping UU Kehutanan, UU Perkebunan, dan KUHP. Tantangan praktisnya adalah pembuktian — siapa yang memerintah, siapa yang membayar, dan siapa yang menikmati hasilnya. Itulah yang sedang diuji lewat penelusuran aliran dana Bareskrim.
Ada dua tarikan politik yang menyertainya. Pertama, status bencana nasional yang dituntut PMKRI dan sejumlah elemen mahasiswa belum ditetapkan pemerintah — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menyatakan pada 19 Oktober bahwa negara masih sanggup menangani karhutla, sehingga status itu belum diperlukan. Kedua, tekanan terhadap Menteri Kehutanan: desakan pencopotan dari PMKRI adalah tuntutan politik, bukan vonis kinerja, dan Presiden-lah yang berwenang menilainya.
Yang jelas, pola penegakan tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya: jumlah tersangka korporasi, pencabutan konsesi, dan permintaan maaf lintas batas menunjukkan karhutla sudah menjadi isu diplomasi, bukan sekadar bencana musiman. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah ada yang ditindak, melainkan apakah penindakan itu sampai ke meja yang memerintahkan pembakaran — atau berhenti di tangan yang memegang korek api.
Sumber: Antara (15/11/2026) — halaman tidak dapat dibuka langsung, domain diblokir; NewsHive, “PMKRI Desak Penindakan Korporasi Karhutla” (15/11/2026); Lokakata, “PMKRI Tuntut Karhutla Jadi Bencana Nasional” (12/11/2026); Obor Dewata dan Lokapala News (26/10/2026); Investor.id, “Polri Tetapkan 243 Orang dan Belasan Korporasi Jadi Tersangka Karhutla” (23/10/2026); PosNusantara; InvestorTrust, “Karhutla Belum Jadi Bencana Nasional, Menko Dudung: Negara Masih Sanggup Tangani” (19/10/2026); UlasPolitik post 1477 (Prabowo di KTT ASEAN).