Terkini
Artikel dan ulasan politik

ISTANA DAN PEMERINTAHAN

Menteri PKP: Rumah Subsidi Harus Berkualitas, Rusun Jadi Prioritas

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan rumah subsidi harus berkualitas dan hunian kota diarahkan ke rusun. Ujiannya: realisasi 40.000 unit dan pengawasan mutu.

Oleh 15 NOV 2026 5 menit baca
Rusunawa Pasia Nan Tigo di Kota Padang, Sumatera Barat

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait kembali menegaskan dorongan agar rumah subsidi dibangun dengan kualitas yang layak, sementara penyediaan hunian di kawasan perkotaan diarahkan ke rumah susun (rusun). Penegasan itu ia sampaikan saat menghadiri akad perdana program BTN Homepower di Pesona Kahuripan 15, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/11/2026), menurut laporan Antara.

Maruarar menekankan agar pengembang menyediakan rumah yang layak dan dapat langsung dihuni masyarakat. Pesan itu sejalan dengan arah kebijakan yang sudah ia umumkan sepanjang 2026: rusun subsidi menjadi program prioritas Kementerian PKP tahun ini.

Skema Rusun Subsidi yang Sudah Diputuskan

Aturan mainnya sudah tertulis. Keputusan Menteri PKP Nomor 23/KPTS/M/2026 yang ditetapkan 5 April 2026 mengatur empat perubahan mendasar untuk rusun subsidi: luas unit 21–45 meter persegi, tenor pembiayaan hingga 30 tahun, suku bunga 6 persen, dan harga jual Rp10–14,5 juta per meter persegi menurut zonasi wilayah. Sebelum Kepmen itu diteken, rancangannya disosialisasikan pada 17 Maret 2026 dengan menyerap masukan masyarakat, perbankan, pengembang, kontraktor, hingga Danantara dan Kantor Staf Presiden.

Aturan itu kemudian diganti: Kepmen 1721/KPTS/M/2026 yang ditetapkan 6 Agustus 2026 mencabut Kepmen 23/2026, dengan mempertahankan batas harga dan luas unit yang sama. Di Jabodetabek, harga jual rusun subsidi berkisar Rp13 juta hingga Rp14,5 juta per meter persegi — Jakarta Pusat tertinggi, Rp14,5 juta.

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati pada 2 November lalu menyebut target konkretnya: 40.000 unit rusun subsidi baru, antara lain di Meikarta, hunian transit-oriented development (TOD) Manggarai, dan rusun Alonia Kemayoran sebanyak 609 unit yang pembangunan fisiknya ditargetkan mulai awal Januari 2027. Di luar Jakarta, 1.200 unit disiapkan di Tangerang. “Saat awal kita tentu punya target bagaimana yang rusun ketika sebelumnya 5 tahun itu tidak sampai 200 unit, kita mau dorong supaya ke depan itu akan meningkat,” kata Sri Haryati.

Menteri Ara sendiri sudah lama memberi sinyal pergeseran ini. “Dari data terlihat permintaan rumah subsidi tapak cukup bagus. Tahun ini kami akan mulai lebih fokus pada pembangunan rumah susun subsidi,” ujarnya saat meninjau rencana rusun Alonia di Kemayoran, 21 Januari lalu. Alasannya praktis: lahan perkotaan terbatas, dan arahan Presiden Prabowo agar lahan tidak terlalu banyak terpakai untuk perumahan sehingga diarahkan ke hunian vertikal.

Sementara itu penyaluran KPR FLPP — jalur utama rumah subsidi — tercatat mencapai 194.360 unit per 31 Oktober 2026, atau 55,53 persen dari target 350.000 unit tahun ini, menurut BP Tapera. Penerimanya didominasi buruh dan pekerja swasta (67,97 persen), disusul pelaku UMKM dan pekerja informal (15,27 persen).

Ujian Sebenarnya: Kualitas dan Realisasi

Angka-angka itu menjelaskan mengapa kata “berkualitas” terus diulang Menteri Ara. Target 40.000 unit rusun memang ambisius dibanding capaian lima tahun sebelumnya yang tidak sampai 200 unit, tetapi masih kecil dibanding target FLPP 350.000 unit — dan justru di situlah risikonya: program baru yang dikebut sering mengorbankan mutu demi kuantitas.

Menteri Ara sejauh ini menjawab risiko itu dengan inspeksi lapangan langsung. Di Tomohon, 9 April lalu, ia bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti meninjau rumah tapak subsidi di Perumahan Grazia Residence 2 — milik mantan atlet bulu tangkis Greysia Polii — dan mengapresiasi kualitasnya. “Saya sudah cek semuanya bagus, kualitas bangunan juga baik,” ujarnya. “Kualitasnya bagus, tidak ada yang retak. Ini contoh yang baik.” Di Serang, Agustus 2025, ia memeriksa sendiri sebuah rumah subsidi di Perumahan Puri Harmoni Indah: apakah bangunannya retak dan apakah air keran jernih.

Ada satu hal yang patut dicatat publik. Komite Tapera menyetujui tenor KPR subsidi hingga 40 tahun untuk rumah tapak maupun rusun — lebih panjang dari batas 30 tahun yang tertulis di Kepmen 23/2026 — dengan bunga tetap 5 persen untuk rumah tapak dan 6 persen untuk rusun. Dengan tenor itu, cicilan rumah subsidi Rp166 juta diperkirakan turun dari sekitar Rp1,05 juta menjadi sekitar Rp773.000 per bulan. Selisih antara aturan Kepmen dan keputusan Komite Tapera ini perlu diklarifikasi agar calon pembeli tidak salah hitung angsuran.

Soal lahan, klaim pemerintah juga perlu diuji di lapangan. Menteri Ara menyebut lahan rusun di Meikarta “sudah clean and clear dari segi hukum karena sebelumnya telah kami koordinasikan dan pastikan bersama KPK, dan Gubernur Jawa Barat” — itu klaim pemerintah, dan Inpres percepatan untuk Meikarta masih disiapkan. BPS sendiri mencatat 9,29 juta rumah tangga belum memiliki rumah sendiri dan sekitar 18 juta tinggal di hunian yang tak layak huni — dengan tekanan paling akut di kota: di Jakarta, 39,4 persen rumah tangga belum memiliki rumah sendiri.

Apa yang Perlu Diawasi Publik

Tiga hal menjadi tolok ukur janji ini: apakah 40.000 unit rusun benar terealisasi dan berapa yang sudah berakad lewat BP Tapera; apakah Inpres percepatan Meikarta terbit dan proyek TOD Manggarai serta Alonia Kemayoran berjalan sesuai jadwal; dan apakah pengawasan mutu — dari retak dinding sampai kejernihan air — diterapkan merata, bukan hanya saat menteri datang meninjau. Skema angsuran sekitar Rp773.000 per bulan untuk rumah Rp166 juta dengan tenor 40 tahun juga layak ditagih realisasinya, karena di situlah janji “terjangkau” diuji oleh dompet masyarakat berpenghasilan rendah.

Sumber: Antara (15/11/2026) — halaman tidak dapat dibuka langsung, domain diblokir; NewsHive, “Maruarar Dorong Rumah Subsidi dan Rusun” (15/11/2026); pkp.go.id (situs resmi Kementerian PKP); Validnews, “PKP Bidik Target FLPP Untuk 40 Ribu Unit Rusun Subsidi Baru” (3/11/2026); BabeIndonesia (Bisnis Indonesia), “KPR Subsidi Resmi Bisa 40 Tahun”; Industri Properti, “Tok! Menteri Ara Tetapkan Aturan Baru Rusun Subsidi” (20/4/2026); Finansial Fokus, “Harga Rusun Subsidi Jabodetabek 2026”; Konstruksi Media, “Aturan Baru Rusun Subsidi” (20/3/2026); Asia Daily/BPS, “Indonesia Counts 9.29 Million Households Without Homes” (24/10/2026).

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik