Terkini
Artikel dan ulasan politik

DPR DAN PARTAI

PDIP Sumut: Mundur Gibran Berlomba dengan Waktu

PDIP Sumut menilai pengunduran diri Gibran sebagai langkah berlomba dengan waktu, bukan ketulusan, dan menginstruksikan kader menurunkan foto Gibran di kantor.

Oleh 13 NOV 2026 5 menit baca
Ilustrasi bingkai foto kosong di dinding kantor partai

DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara menilai pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden sebagai langkah yang berlomba dengan waktu, bukan keputusan yang disampaikan secara tulus. Penilaian itu disampaikan Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDIP Sumut Sutrisno Pangaribuan, yang sejak awal menuntut proses pengunduran diri ditempuh lewat mekanisme konstitusional dan proses Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR tetap berjalan. “Pengunduran diri Gibran terkesan hanya sebagai upaya berlomba dengan waktu, bukan disampaikan secara tulus. Karena itu, kita lebih mendukung mekanisme konstitusional yang sedang dijalankan DPR RI,” kata Sutrisno, seperti dikutip Segaris.co pada 11 November 2026.

Kronologi: HMP Diajukan, Surat Mundur Diserahkan

Pada Rabu (11/11/2026), sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi menyerahkan usulan HMP ke pimpinan DPR — PKS 28, NasDem 19, PKB 18, Demokrat 18, PDIP 14, Golkar 11, Gerindra 11, dan PAN 1. Usulan itu sedianya diumumkan dalam rapat paripurna Kamis (12/11/2026) pukul 14.00 WIB. Namun pada Kamis sekitar pukul 11.15 WIB, Gibran menyerahkan surat pengunduran diri lima paragraf kepada Ketua MPR Ahmad Muzani di Senayan — surat yang sama sudah ia serahkan kepada Presiden Prabowo sehari sebelumnya. Sekitar pukul 11.00 WIB, DPR membatalkan rapat paripurna lewat Rapat Konsultasi pengganti Badan Musyawarah (Bamus), sebagaimana tertuang dalam surat Sekretariat Jenderal DPR. Anggota Komisi II Muhammad Khozin, salah satu pengusul HMP, membenarkan pembatalan itu dan menilai usulan HMP tidak lagi relevan untuk dilanjutkan. Namun anggota DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera menegaskan proses HMP harus tetap berjalan sampai final, dan hingga kini belum ada konfirmasi bahwa usulan HMP telah dicabut secara resmi. Jadi, nasib HMP masih diperselisihkan — bukan sudah gugur secara resmi. Latarnya: putusan MK soal ijazah dan putusan kasasi MA Nomor 742 K/TUN/2026 (30 Oktober 2026) yang membatalkan suket penyetaraan 9149/D.D1/KS/2019, serta putusan PTUN 12 November yang menyatakan gugatan atas suket itu gugur.

Klaim PDIP Sumut: Berlomba dengan Waktu

Sutrisno menyampaikan penilaiannya dalam beberapa pernyataan pada 10–11 November 2026, ketika yang baru terkonfirmasi adalah niat Gibran untuk mundur — yang diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Selasa (10/11/2026) setelah pertemuan Gibran dan Presiden Prabowo selama sekitar dua setengah jam. Menurut Sutrisno, surat pengunduran diri Wakil Presiden hanya boleh disampaikan kepada MPR RI, bukan kepada Presiden, dan publik tidak perlu terkecoh oleh rumor sebelum ada kejelasan lewat mekanisme ketatanegaraan. Ia juga menuntut Gibran bersikap tegas dan terbuka, melepaskan atribut dan fasilitas jabatan — termasuk kendaraan dinas RI 2 dan rumah jabatan — serta menegaskan pengunduran diri tidak menghentikan proses etika dan hukum, baik di DKPP maupun di Bareskrim Polri. Itu adalah klaim Sutrisno: hingga artikel ini ditulis, belum ada konfirmasi resmi dari DKPP maupun Bareskrim mengenai proses terhadap Gibran secara pribadi, meski Bareskrim memang sedang mengusut persoalan ijazah dengan putusan MK dan MA sebagai acuan.

Reaksi Lanjutan: Turunkan Foto, Syarat Pengganti

Setelah pengunduran diri resmi disampaikan ke MPR, Sutrisno mengeluarkan empat imbauan kepada seluruh kader PDIP se-Sumatera Utara: menurunkan foto Gibran dari kantor partai hingga ruang kerja pejabat publik yang merupakan kader PDIP. “Sejak penyampaian pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari Wakil Presiden secara resmi kepada pimpinan MPR RI, maka status Gibran sebagai Wakil Presiden telah berakhir,” katanya, seraya meminta kader menyerahkan sepenuhnya proses politik dan hukum kepada MPR. Di hari yang sama, Sutrisno juga menyampaikan kriteria pengganti Gibran: Presiden sebaiknya memilih sosok yang bebas dari lingkaran yang ia sebut sebagai “Geng Solo” atau “Geng Politik”, “Geng Parcok”, serta lingkaran Listyo Sigit Prabowo — sebutan-sebutan itu adalah klaim Sutrisno, bukan fakta hukum — bukan ketua umum partai pengusung, dan tanpa agenda pribadi atau ambisi menjadi calon presiden pada Pilpres 2029. Ia menegaskan PDIP tidak akan memanfaatkan kekosongan kursi wapres untuk merebut kekuasaan dan tetap berada di luar pemerintahan sebagai partai penyeimbang.

Kubu Gibran Membantah: Mundur Terhormat

Kubu Gibran membantah tafsir PDIP Sumut. Partai Gerindra menyebut pengunduran diri itu sebagai contoh kedewasaan berdemokrasi, di mana kepentingan bangsa dan stabilitas pemerintahan diletakkan jauh di atas ambisi jabatan pribadi. Presiden Prabowo sendiri menyebut langkah Gibran sebagai sikap ksatria dan negarawan, serta mengaitkannya dengan perbedaan sistem pendidikan luar negeri dan Indonesia dan ketidaksesuaian pemenuhan persyaratan konstitusional. Gibran, dalam pidato perpisahannya, menyatakan pengunduran diri itu atas permintaan sendiri, bukan karena ijazah, dan menyebut jabatan hanyalah titipan.

Analisis: Motif Masih Tafsir, Bukan Fakta

Motif di balik pengunduran diri Gibran masih tafsir, bukan fakta. Urutan waktu memang menguntungkan tafsir PDIP Sumut: niat mundur diumumkan Selasa, surat diserahkan Rabu ke Presiden dan Kamis ke MPR, dan paripurna HMP yang dijadwalkan Kamis pukul 14.00 WIB batal pada hari yang sama. Tetapi urutan waktu bukan bukti niat — Gibran sendiri menyatakan mundur atas permintaan sendiri, dan Prabowo membingkainya sebagai keputusan terhormat. Yang bisa dicatat dengan pasti: HMP tidak jadi diumumkan, paripurna batal, dan perdebatan soal nasib HMP kini berlanjut tanpa putusan resmi. Yang perlu ditunggu: apakah MPR menggelar rapat gabungan Jumat (13/11/2026) sesuai rencana, siapa dua nama yang diajukan Presiden, dan apakah ada pihak yang secara resmi mencabut atau melanjutkan usulan HMP.

Daftar sumber: 1. Segaris.co, “Sutrisno Pangaribuan: Pengunduran diri Gibran harus disampaikan ke MPR RI, bukan Presiden”, 11 November 2026, 21.40 WIB (hasil pencarian — kutipan “berlomba dengan waktu, bukan disampaikan secara tulus”; surat harus ke MPR) 2. Titik24, “PDIP Sumut Instruksikan Kader Turunkan Foto Gibran dari Kantor Partai hingga Ruang Kerja Pejabat Publik”, 12 November 2026, 19.37 WIB (hasil pencarian — instruksi turunkan foto; “status Gibran sebagai Wakil Presiden telah berakhir”) 3. Sora1News, “PDIP Sumut: Prabowo Sebaiknya Cari Pengganti Gibran yang Bebas Dari Lingkaran Geng Politik”, 12 November 2026, 14.52 WIB (hasil pencarian — kriteria pengganti; PDIP di luar pemerintahan) 4. Titik24, “Sutrisno Pangaribuan: Gibran Harus Gentlemen Sampaikan Surat Mundur ke Ketua MPR, Bukan Hanya Niat ke Presiden”, 10 November 2026, 17.22 WIB (hasil pencarian — fasilitas RI 2; proses DKPP dan Bareskrim menurut Sutrisno) 5. iFakta, “DPR Batalkan Paripurna Pengumuman Usul HMP soal Gibran”, 12 November 2026, 13.58 WIB (hasil pencarian — Rapat Konsultasi pengganti Bamus; pembatalan ~11.00 WIB) 6. Catrawarta, “DPR Batalkan Rapat Paripurna, Mardani Ali Sera Tegaskan HMP Gibran Tetap Lanjut”, 12 November 2026 (hasil pencarian — Mardani: HMP tetap berjalan; surat Setjen DPR B/15958/LG.01.01/11/2026). Latar: post 997 (120 anggota HMP), post 1081 (surat ke MPR ~11.15), post 1106 (surat lima paragraf), post 1112 (PTUN gugur), post 1150 (Gerindra: kedewasaan berdemokrasi), post 390 (Bareskrim usut ijazah).

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik