Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menyatakan gugatan atas surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA Gibran Rakabuming Raka gugur, Kamis (12/11/2026). Kuasa hukum penggugat, Denny Indrayana, menyambut putusan itu sebagai kemenangan dan mengklaim kubunya unggul dengan skor 4-0 atas kubu Gibran — rangkaian yang menurutnya meliputi putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Kehormatan MK (MKMK), dan kini PTUN. Penggugat Mercy Sihombing mengaku bersyukur karena tujuan awal gugatannya — pencabutan suket — sudah tercapai.
Gugatan Gugur karena Objek Sengketa Sudah Dicabut
Perkara bernomor 255/G/2026/PTUN.JKT itu sebenarnya sudah kehilangan objek sebelum putusan dibacakan. Sehari sebelumnya, Rabu (11/11/2026), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menerbitkan Surat Keputusan Nomor 206 Tahun 2026 yang mencabut suket Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019, sebagai pelaksanaan Putusan Kasasi MA Nomor 742 K/TUN/2026 yang dibacakan 30 Oktober 2026 dan telah berkekuatan hukum tetap. Dalam sidang Kamis, Denny menyatakan tidak keberatan pemeriksaan diakhiri dan mengusulkan pencabutan gugatan berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan alasan sengketa sudah kehilangan objek. Majelis hakim mengabulkan permohonan itu dan mencabut penetapan 5 November 2026 yang sebelumnya menolak pencabutan gugatan. Amarnya: “Mengadili, satu, menyatakan gugatan Penggugat gugur. Dua, menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp457.000.” Tim kuasa hukum Gibran selaku tergugat II intervensi menolak keras penghentian maupun pencabutan gugatan dan meminta pembuktian tetap dilanjutkan hingga putusan akhir. Majelis tidak mengikuti permintaan itu.
Klaim ‘4-0’ Denny dan Sisi Lainnya
Klaim “4-0” itu perlu dibaca dengan hati-hati. Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 5 Oktober 2026, yang menjadi salah satu “kemenangan” yang diklaim Denny, dalam amarnya justru menyatakan permohonan Denny bersama 11 pemohon lain tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Yang menjadi pegangan kubu penggugat adalah pertimbangan putusan itu, di mana MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat disetarakan dengan tamat SMA. Dengan kata lain, “kemenangan” di MK adalah kemenangan atas pertimbangan, bukan atas amar. Unsur MKMK dalam hitungan Denny pun bukan putusan soal ijazah: itu adalah putusan Majelis Kehormatan MK 7 November 2023 yang memberhentikan Anwar Usman dari jabatan Ketua MK karena pelanggaran berat kode etik dalam penanganan perkara 90/PUU-XXI/2023. Kubu Denny menegaskan tidak ada lagi upaya hukum dalam perkara ini — penilaian yang merupakan posisi mereka, bukan putusan pengadilan.
Rullyandi: Banding Masih Terbuka
Kubu Gibran tidak menerima begitu saja penutupan perkara ini. Muhammad Rullyandi menilai majelis hakim bersikap inkonsisten dan melanggar hukum acara karena berbalik arah dari penetapan 5 November 2026 yang memerintahkan perkara berlanjut hingga putusan akhir. Ia juga menyebut putusan kasasi MA 30 Oktober 2026 “janggal” karena diputus secara kilat — penilaian yang merupakan pendapatnya, bukan temuan lembaga mana pun. Soal banding, Rullyandi menegaskan langkah itu masih terbuka meski majelis menyatakan sebaliknya: “Secara hukum masih bisa. Meskipun hakim tadi mengatakan bahwa tidak ada terbuka ruang untuk mengajukan upaya hukum banding, tadi majelis sudah menyampaikan itu di persidangan, tapi secara hukum acara, putusan pengadilan di mana pun itu bisa diajukan upaya hukum banding.” Menurut laporan IndoWarta, majelis justru menyatakan putusan gugur ini tidak membuka ruang pemeriksaan maupun pembuktian lebih lanjut, dan upaya hukum banding serta peninjauan kembali pun tertutup. Jadi, soal banding, posisi kedua belah pihak bertolak belakang — dan belum ada putusan yang menguji klaim Rullyandi.
Analisis: Penutupan Jalur Hukum, Bukan Perdebatan
Secara formal, putusan PTUN ini merugikan penggugat: gugatannya dinyatakan gugur dan ia menanggung biaya perkara. Secara substansi, justru sebaliknya — tujuan gugatan sudah tercapai lebih dulu lewat putusan kasasi MA. Inilah ironi perkara 255/G/2026/PTUN.JKT: penggugat “kalah” di ruang sidang pada hari yang sama dokumen yang digugatnya sudah tidak ada. Putusan ini juga menutup satu front hukum Gibran pada hari yang sama ia menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada MPR. Namun penutupan jalur hukum tidak serta-merta menutup perdebatan politiknya: nasib Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR masih diperselisihkan, dan proses pengisian kekosongan kursi Wakil Presiden di MPR baru akan berjalan. Skor 4-0 yang diklaim Denny adalah bahasa politik atas rangkaian putusan hukum — dan seperti semua bahasa politik, ia layak dibaca bersama amar putusannya, bukan menggantikannya.
Daftar sumber: 1. Kompas TV, “[FULL] Reaksi Denny Indrayana CS Soal Gugatan Ijazah Gibran Gugur di PTUN, Sebut Kemenangan 4-0”, video YouTube (hasil pencarian — klaim “4-0”; Mercy Sihombing bersyukur; tidak ada lagi upaya hukum menurut kubu Denny) 2. InvestorTrust, “PTUN Jakarta Putuskan Gugatan Suket Penyetaraan Ijazah SMA Gibran Gugur” (hasil pencarian — amar verbatim; pencabutan penetapan 5 November; Denny tidak keberatan, Pasal 76; Rullyandi menolak) 3. Nusantara Terkini, “PTUN Jakarta Gugurkan Gugatan Suket Gibran dan Hentikan Sidang”, 12 November 2026, 21.28 WIB (hasil pencarian — amar; pencabutan suket) 4. afu.id, “Gibran Mundur, Ini Jejak Kecurangan Pencalonannya” (hasil pencarian — amar dan pertimbangan MK; panel kasasi MA Yulius, Maftuh Effendi, Hari Sugiharto; MKMK 7 November 2023) 5. IndoWarta, “PTUN Gugurkan Gugatan Suket Ijazah Gibran, Pintu Banding Ditutup” (hasil pencarian — majelis: tidak ada ruang pemeriksaan maupun upaya hukum lanjutan). Latar: post 1112 (putusan gugur), post 1142 (Rullyandi menolak, banding dipertimbangkan), post 967 (Denny siap di PTUN). Catatan: item CNN Indonesia tentang reaksi Denny tidak dapat dibuka langsung (domain diblokir untuk pengambilan teks) sehingga tidak dikutip sebagai sumber.